Selasa, 9 Desember 2025, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan November 2025. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid di Gedung RCE Center, serta melalui media Microsoft Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Bimtek RPATA (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan). Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan terkait kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Malang pada 5 Kabupaten/Kota sampai dengan 30 November 2025 realisasi pendapatan mencapai Rp102,53 triliun mengalami penurunan sebesar 0,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp5,34 triliun, mengalami kontraksi sebesar 8,70% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp13,79 triliun atau turun 17,35% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp80,70 triliun naik sebesar 2,47% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp467,62 miliar atau 184,98% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,43% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja Negara sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar 88,10% (Rp13,32 triliun), mengalami penurunan sebesar 4,43% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,78% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 92,28% dan Belanja Barang yang terealisasi sebesar 73,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 47,20%, dan Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 99%.
Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp4,67 triliun atau 92,76% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,62 triliun atau 94,52% dari alokasi pagu. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp788,71 miliar atau sekitar 94,39% dari alokasi.
Data spasial wilayah Malang Raya untuk tingkat inflasi bulan November 2025 Kota Malang secara (m-t-m) mengalami inflasi sebesar 0,16% sementara wilayah Pasuruan mengalami inflasi sebesar 0,15%. Sedangkan secara (y-o-y) Kota Malang mengalami inflasi sebesar 2,71% lebih tinggi dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan lebih rendah dari inflasi Nasional. Sementara inflasi di wilayah Pasuruan sebesar 2,44% lebih rendah dari inflasi yang terjadi di Jawa Timur dan Nasional. Kelompok yang memberikan andil inflasi (m-t-m) bulan November 2025 adalah makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, cabe mera, dan telur ayam ras.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp138,55 miliar. Sampai dengan 30 November 2025 telah terealisasi sebesar Rp99,39 miliar (71,74%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2025.
