Rabu, 28 Januari 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN di lingkup KPPN Malang sampai dengan Desember 2025.

Dalam paparannya, dijelaskan bahwa realisasi pendapatan di lingkup KPPN Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan mencapai Rp115,80 triliun, turun sebesar 2,50% dibandingkan tahun lalu (y-o-y). 

Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp6,68 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,58% (y-o-y) dan Pajak Pertambahan Nilai yang mencapai Rp16,51 triliun atau turun 12,13% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp90,23 triliun atau turun sebesar 1,83% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp510,24 miliar atau 200,72% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,68% bila dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp14,91 triliun atau sekitar 96,54% dari total pagu, ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 triliun (94,82%) atau mengalami kontraksi sebesar 12,16% (y-o-y). Untuk Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp4,09 triliun (98,40%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,66 triliun (88,45%), realisasi Belanja Modal sebesar Rp345,02 miliar (87,25%) dan realisasi Belanja Bansos sebesar Rp15,71 miliar (99,37%). 

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau 98,84% dari alokasi pagu. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5 Kabupaten/Kota. 

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K (kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif), pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp143,58 miliar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Hingga 31 Desember 2025, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp123,19 miliar atau 85,80%. Untuk ke depannya, dukungan pemerintah daerah masih diperlukan, khususnya untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola DAK Fisik agar segera melengkapi dokumen persyaratan penyaluran serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi, KPPN Malang juga melaksanakan kegiatan PRISMA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja (satker) di lingkup KPPN Malang dengan kinerja terbaik pada triwulan IV 2025. Berdasarkan hasil penilaian kinerja triwulan IV 2025, diperoleh satker dengan peringkat tiga terbaik untuk 7 kategori. Berikut nama-nama satker yang berhasil mendapatkan penghargaan:

Terima kasih untuk para satker lingkup KPPN Malang atas sinerginya dalam mendukung kinerja APBN pada triwulan IV 2025. Diharapkan kegiatan PRISMA ini dapat memacu semangat kepada satker dan pemda untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBN.