Selasa, 10 Februari 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Januari 2026 di Gedung RCE Center. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menyampaikan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp8,18 triliun mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp602,65 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 56,39% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp463,16 miliar atau turun 44,99% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp6,62 triliun turun sebesar 19,68% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp40,31 miliar atau 13,92% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,10% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp1,33 triliun atau sekitar 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp291,82 miliar (5,09%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 7,74% (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp248,20 miliar (6,61%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp41,55 miliar (2,36%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp2,07 miliar (0,95%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp1,04 triliun (17,78%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp668,75 miliar atau 16,67% dari pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar atau 20,64% dari pagu.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp163,16 miliar. Sampai dengan 31 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp984,50 juta (0,60%).
Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.
Sampai dengan 31 Januari 2026 nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) satuan kerja (satker) KPPN Malang sebesar Rp214,78 juta dengan jumlah transaksi sebanyak 36 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
