Senin, 8 Juni 2026, Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna menyampaikan rilis kinerja APBN data sampai dengan Mei 2026 secara daring melalui Microsoft Teams. Rilis APBN ini dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan FGD Financial Advisor Triwulan II – Pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa. Ini merupakan agenda bulanan dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai kinerja APBN khususnya di wilayah kerja KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
Pada awal paparan, Muhammad Rusna menjelaskan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai Rp49,74 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 8,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3,30 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 17,82% (y-o-y). Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp4,70 triliun atau tumbuh sebesar 18,46% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp38,04 triliun tumbuh sebesar Rp3,35% (y-o-y). PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp193,09 miliar atau 66,66% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 4,99% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Kinerja belanja negara sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai Rp5,45 triliun atau sekitar 42,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,75 triliun. Ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp2,33 miliar (38,62%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 9,89 % (y-o-y). Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,74 triliun (45,05%), realisasi Belanja Barang sebesar Rp536,11 miliar (29,74%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp57,91 miliar (15,33%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp3,12 triliun (46,51%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,01 triliun atau 48,47% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp803,95 miliar atau 45,66% dari alokasi pagu TA 2026.
Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp165,66 miliar. Sampai dengan 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp26,15 miliar
(15,78%). Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 31 Mei 2026 nilai transaksi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar Rp4,48 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 1.730 transaksi. Adapun kendala yang sering dialami satuan kerja dalam penggunaan KKP adalah adanya perubahan pemegang KKP di Satker dan belum diajukan perubahannya ke bank.
