Penulis : Evy Ariska Novelia

Kegiatan Forum Komunikasi Publik dilaksanakan secara luring bertempat di aula KPPN Muara Bungo pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024. Kegiatan diikuti oleh beberapa Satuan Kerja KPPN Muara Bungo, Pemda Kab. Bungo, Akademisi, Media, LSM, dan Badan atau Pelaku Usaha. Adapun agenda dari kegiatan Forum Komunikasi Publik adalah audiensi standar layanan KPPN Muara Bungo, audiensi inovasi layanan dan sarana prasarana pendukung, sosialisasi penguatan integritas dan budaya anti korupsi di KPPN Muara Bungo, serta diskusi Forum Konsultasi Publik.

Pembukaan dilakukan oleh Kepala KPPN Muara Bungo, Ibu Ambar Pusporini. Kepala KPPN Muara Bungo memberikan sambutan kepada para undangan dan opening speech terkait pelaksanaan FKP. Pelaksanaan FKP dilakukan oleh KPPN Muara Bungo sebagai instansi publik sebagai upaya perbaikan terus menerus terhadap penyediaan layanan publik. Kepala KPPN Muara Bungo berharap diskusi dalam forum konsultasi publik menjadi forum interaktif bagi KPPN Muara Bungo bersama publik yang berasal dari pentahelix. Pembukaan lanjutan dilakukan oleh Bapak Ir.Supriyadi selaku Asisten II Bidang Perekonoman dan Pembangunan Pemkab Bungo dengan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan terimakasih juga disampaikan atas undangan FKP dan apresiasi kepada KPPN Muara Bungo sebagai penggerak kegiatan perekonomian di Kab. Bungo. Harapannya pada masa yang akan datang kerjasama ini terus berjalan dengan baik.

Sesi acara dikemas lebih santai dengan bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan moderator Bapak Ojad Sudrajad. Untuk sesi pertama adalah penyampaian paparan oleh Kepala KPPN Muara Bungo.
a. Profil KPPN Muara Bungo

• Pagu Kelolaan sebesar Rp 2,5 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,54 Triliun
• Stakeholder KPPN Muara Bungo mencakup 55 satker, 2 pemda, 263 desa, 1.253 sekolah, perbankan, BPJS Kesehatan, 4 lembaga penyalur UMi, dan PT. taspen
• Struktur Organisasi dan Statistik SDM berjumlah 14 pegawai
• Peran Strategis KPPN

b. Standar Layanan KPPN Muara Bungo

• Penerbitan SP2D Atas SPM LS Dan Non LS
• Penerbitan SP2B Badan Layanan Umum (BLU)
• Penerbitan SPHL Dan SP3HL
• Pengesahan Dokumen SP3HL BJS Dan Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS
• Layanan Konsultasi Stakeholder
• Pendaftaran Data Supplier Dan Data Kontrak
• Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
• Persetujuan/Penolakan Permintaan UP Dan/Atau TUP Pada KPPN
• Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
• Penyelesaian Retur SP2D
• Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
• Persetujuan Pembukaan Rekening
• Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

c. Janji Layanan, Maklumat Layanan
d. Jam Layanan dan Kompensasi Layanan
e. Inovasi Layanan
f. Indeks Penilaian Integritas dan Indeks Kepuasan Masyarakat
g. Pesan Integritas dan Anti Korupsi
h. Pengabdian Masyarakat
i. Sarana Prasarana

Pada sesi diskusi terdapat beberapa tanggapan, masukan dan pertanyaan dari tamu undangan dengaan rincian berikut.

a. Pak Julan-Kepala Kemenag Tebo
SAKTI seringkali maintenance dan banyak kendala. Padahal untuk spm dan laporan caput dan LPJ yang menggunakan SAKTI dibatasi oleh waktu. Apakah bisa dengan adanya kendala pada SAKTI, KPPN memperpanjang pembukaan layanan OTP melebih jam layanan? Misalnya di malam hari ketika jaringan SAKTI lumayan lancar aksesnya.
Untuk pelayanan dari KPPN, bagi satker Kemenag Tebo sudah luar biasa banyak peningkatan dari sisi inovasi layanan dan penyediaan sarana prasarana. Terimakasih atas bantuan KPPN selama ini untuk satker kami.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini
Terimakasih atas masukannya. Untuk kewenangan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi SAKTI terpusat pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang ada di Jakarta. Untuk kendala-kendala yang dikeluhkan satker selanjutnya akan kami sampaikan ke Kantor Pusat untuk perbaikan layanan aplikasi TI DJPB.

b. Kemas- Operator Unit Penyelenggaran Badar Udara Bungo
Aplikasi SAKTI memang seringkali bermasalah. Kami sadar bahwa SAKTI bukan kewenangan KPPN. kami berharap agar pembukaan OTP tidak dibatasi jam layanan. Jadi, kapanpun bisa kami ajukan OTP SPM pada aplikasi SAKTI.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini
Keluhannya sama dengan Kemenag Tebo. Untuk keluhan terkait aplikasi SAKTI akan kami sampaikan ke Kantor Pusat. Perihal pembukaan jam layanan tambahan untuk OTP SAKTI, akan kami tampung disesuaikan dengan kondisi SDM dan sarpras KPPN.

c. Suroto-Eselon IV Dinas PMD Kab Bungo
Apresiasi bagi layanan KPPN Muara Bungo. Dana Desa sudah cair 100% dan layanan dari KPPN sangat baik. Kami memberikan apresiasi terbaik bagi KPPN Muara Bungo atas kerjasama selama ini dalam pencairan Dana Desa.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini
Terimakasih atas kerjasama yang baik antara DPMD dan KPPN dalam penyaluran Dana Desa. Mohon maaf kami sampaikan jika KPPN terus mengingatkan DPMD untuk mengakselerasi penyaluran Dana Desa.

d. Iman Setiawan- Sekretaris Bappeda Bungo
Apresiasi kami berikan kepada KPPN Muara Bungo atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada stakeholder, khususnya dalam penyaluran Tranfer ke Daerah. Dalam paparan yang Ibu sampaikan, KPPN mempunyai peran besar dalam penyaluran Transfer Ke Daerah. Apakah bisa disampaikan jenis –jenis TKD yang disalurkan dan bagaimana cara kami untuk mendapatkan pagu disesuaikan dengan kebutuhan kami di daerah.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini
KPPN Menyalurkan Transfer ke Daerah. Jenis-jenisnya yaitu:
-Dana Alokasi Umum (DAU): DAU ditentukan (Specific Grant) dan tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant).
-Dana Bagi Hasil
-Dana Alokasi Khusus Fisik
-Dana Alokasi Khusus Nonfisik
-Dana Desa
-Dana Insentif fiskal KPPN berperan dalam penyaluran TKD, untuk penetapan formula TKD menjadi kewenangan DJPPR.

e. Usman – Pimpinan Cabang BNI
SOP di KPPN sudah sangat jelas dan prosedur layanan sudah sangat jelas. Kami dari pihak perbankan perlu banyak belajar dari KPPN dalam penyediaan public service. Kegiatan public hearing seperti ini perlu rutin dilakukan untuk mendapatkan feedback dari masyarakat dan pengguna layanan.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini Terimakasih atas kerjasama yang baik antara BNI dan KPPN dalam penyaluran keuangan negara di daerah. Kami harapkan sinergi yang baik akan semakin baik di masa yang akan datang.

f. Yoga Pratama – Pimpinan Cabang BRI
Standar layanan KPPN Muara Bungo sudah sangat baik dan terstandar. BRI dalam hal ini perlu belajar kepada KPPN Muara Bungo. Untuk kerjasama terkait CMS dan KKP dengan BRI Bungo akan kami kawal terus untuk mendukung digitalisasi pembayaran di wilayah Kabupaten Bungo.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini Terimakasih kami sampaikan kepada BRI atas sinerginya selama ini dengan KPPN. Kami sangat memerlukan dukungan dari BRI untuk kesuksesan implementasi digital payment pada satuan kerja di KPPN Muara Bungo. Untuk KKP dan CMS yang diajukan oleh satuan kerja mohon bantuan untuk segera diproses dan dikawal hingga satuan kerja di KPPN Muara Bungo seluruhnya menggunakan CMS dan KKP. Terimakasih.

g. Dr. Mona Novita- IAI YASNI
Terkait inovasi layanan KPPN yaitu Coaching Clinic Laporan Keuangan (CCLK), apakah bisa kami mendapat akses layanan untuk membantu masyarakat utamanya wirausahawan yang masih perlu bimbingan dalam menyusun laporan keuangan. Jika memang bisa diakses secara online, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan bimbingan terkait laporan keuangan dengan KPPN mengingat pengangguran di Kabupaten Bungo semakin mengkhawatirkan.
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini Untuk penyediaan layanan CCLK ditujukan kepada satuan kerja yang terkendala dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan menggunakan SAKTI. Untuk asistensi masyarakat, mengingat kondisi SDM KPPN Muara Bungo hanya 14 pegawai, harus kami sesuaikan dengan pelaksanaan tugas utama kami di KPPN.

h. Mustakim - LSM-Gerakan Masyarakat Peduli Urusan Rakyat (GEMPUR)
Sebagai lembaga swadaya masyarakat, kami baru mendengar bahwa KPPN menyaluran dana transfer ke daerah yang selama ini kami awasi penggunaannya. Jika memungkinkan, apakah data-data penyaluran Transfer ke Daerah bisa kami dapatkan jika kami memerlukan data tersebut?
Tanggapan: Ibu Ambar Pusporini Secara periodik triwulanan, KPPN Muara Bungo menginformasikan realisasi APBN pada banner dan spanduk di depan Kantor KPPN dengan inovasi INFO NAPU (INFO Seputar APBN dan Pengetahuan Umum). Untuk di media sosial instagram, KPPN juga rutin memposting konten press release APBN secara bulanan dan dapat diakses oleh masyarakat. Jika memerlukan data tersebutm, silahkan mengakses pada media sosial KPPN.

Setelah acara diskusi selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dari perwakilan pentahelix yaitu Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media. KPPN Muara Bungo berkomitmen untuk menyelesaikan hasil diskusi dalam FKP sesuai jangka waktu penyelesaian yang disepakati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara. Kegiatan FKP berjalan dengan baik. Feedback dari audiens yang berasal dari berbagai elemen masyarakat diperoleh melalui forum ini. Pada umumnya, feedback terkait standar layanan dan inovasi layanan yang diberikan oleh KPPN Muara Bungo mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif dari peserta FKP. Hasil dari FKP akan ditindaklanjuti segera untuk perbaikan layanan di KPPN Muara Bungo.

Link Materi : klik disini