Penulis: Ranitha Evipania Br Sinulingga

Halo Sobat Cerdas!
Pada hari Senin, 26 Januari 2026, KPPN Muara Bungo menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Semester II Tahun 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPP Pratama Muara Bungo dan dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Muara Bungo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo, serta Kepala Seksi Bank KPPN Muara Bungo. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan Pajak Pusat atas Belanja Daerah.

Kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Pusat oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (4) PMK Nomor 67 Tahun 2024, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ditandatangani oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi, yaitu perwakilan Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. BAR tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai periode pemungutan dan penyetoran pajak, jenis dan jumlah pajak yang dipungut, jenis dan jumlah pajak yang disetorkan, serta tanda tangan para pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi.

Melalui kegiatan penandatanganan BAR ini, diharapkan proses penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dapat berjalan lancar serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan KPP dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.