Pelaksanaan Manajemen Risiko pada KPPN Muara Bungo didasarkan pada KMK-577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan proses sebagai berikut :

Adapun dalam rangka mencapai angka risiko rediual harapan pada akhir tahun, dilakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang ditetapkan dengan mengacu kepada proses mitigasi sebagai berikut :

Dengan proses manajemen risiko yang dilakukan tersebut, diharapkan KPPN Muara Bungo dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Muara Bungo sebagai KPPN Tipe A2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Tipe A2 menyelenggarakan fungsi:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Professional, Modern, Transparan dan Akuntabel

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, KPPN Muara Bungo mempunyai misi :

- Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah serta bebas biaya.

- Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.

- Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

Pertama kali di Muara Bungo dibuka Kantor Kas Negara (KKN), setelah itu menyusul Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pada tahun 1981 yang berada dalam pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Padang, kemudian berubah masuk dalam pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Palembang. Pada tahun 2002 dalam pembinaan Kantor Direktorat Jenderal Anggaran Jambi yang kemudian pada tahun 2005 berubah dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.

KPPN Muara Bungo terletak di Jalan Sultan Thaha No. 102 Muara Bungo persis berada di depan Rumah Dinas Bupati Bungo. Wilayah Kerja KPPN Muara Bungo saat ini melayani dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.

Periode pergantian Nama Kantor dan Pejabat dari KKN dan KPN , KPKN dan terakhir KPPN Muara Bungo :

Periode Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN)

Periode Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

Periode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)