Tunjangan Hari Raya, Inflasi, dan Pertumbuhan: Merayakan atau Menantang Ekonomi?

Oleh: Rakan Alhayyan Ahmad Panjaitan (PTPN KPPN Mukomuko)

Februari hingga April. Tiga bulan yang terlihat biasa, tapi di balik kalender yang bergulir tenang, ada denyut ekonomi yang bergejolak. Di negeri ini, detak ekonomi tidak selalu ditentukan oleh pasar global atau kebijakan luar negeri. Kadang, justru berasal dari sesuatu yang lebih personal, lebih dekat, lebih akrab: Tunjangan Hari Raya. Ya, THR. Tiga huruf yang bisa membuat senyum buruh mengembang, dan kepala ekonom berkerut.

Kita sering menyambut THR dengan suka cita. Wajah anak-anak berbinar saat baju baru dibeli. Para ibu bergegas ke pasar, meracik masakan terbaik. Sementara itu, pusat perbelanjaan ramai seperti lautan manusia, dompet yang selama ini kering mendadak deras. Tapi tahukah Anda, ada konsekuensi makroekonomi yang bersembunyi di balik kegembiraan tahunan ini?

Mari kita telusuri bersama.

THR dan Inflasi: Saat Uang Mengalir, Harga Melambung

Sejak Februari 2025, geliat ekonomi mulai menunjukkan perubahan. Pemerintah mengumumkan skema penyaluran THR lebih awal—bukan sekadar demi efisiensi, tapi juga sebagai strategi. Kita tahu, Ramadan dan Lebaran kerap datang membawa lonjakan konsumsi. Dari sembako hingga sandal jepit, dari tiket bus hingga kue kering, semuanya mengalami lonjakan permintaan.

Ekonomi, tentu, menyambut konsumsi. Tapi konsumsi yang naik secara serentak bisa jadi paradoks: meningkatkan aktivitas ekonomi, tapi sekaligus menekan stabilitas harga. Fenomena ini dikenal sebagai demand-pull inflation—ketika permintaan mendadak melebihi penawaran, harga barang pun melonjak.

Data dari BPS pada Maret 2025 mencatat inflasi sebesar 1,03% (month to month), lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Kategori makanan, transportasi, dan pakaian menyumbang porsi terbesar. Apakah ini berarti THR berdosa?

Tidak sesederhana itu.

THR hanyalah katalis. Ia mempercepat sirkulasi uang di masyarakat. Ia memancing konsumsi. Tapi bagaimana negara mengatur penawaran—itu yang menjadi kunci. Jika pasokan barang dan jasa tak siap menyambut lonjakan konsumsi, maka inflasi pun tak bisa dicegah.

Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi. Operasi pasar digencarkan. Stok beras dijaga. Tiket mudik dibatasi harganya.

Pertumbuhan Ekonomi: THR sebagai Mesin Mikro

Namun mari kita tidak terlalu cepat menghakimi. Ada sisi lain dari narasi ini yang patut dirayakan. THR, meski berlabel sosial-religius, sejatinya punya peran ekonomi yang signifikan. Ia bukan sekadar "bonus", tapi juga instrumen fiskal yang bersifat desentralistik.

Bayangkan, jutaan pekerja formal dan honorer menerima dana segar secara serentak. Mereka belanjakan uang itu di pasar tradisional, UMKM, toko kelontong, hingga e-commerce. Ini bukan sekadar konsumsi—ini perputaran ekonomi.

Menurut laporan Bank Indonesia, transaksi di sektor ritel dan konsumsi rumah tangga meningkat 17% pada kuartal pertama 2025 dibanding tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa THR telah menjadi pemantik api dalam tungku pertumbuhan, terutama di sektor informal yang selama ini jadi tulang punggung kita.

Dalam kacamata makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 2025 mencapai 5,11% year on year. Angka yang sehat, bahkan menggembirakan di tengah tantangan global. Dan ya, salah satu pemicunya adalah lonjakan konsumsi domestik berkat THR.

THR di Tengah Kewaspadaan Global

Namun tak bisa dimungkiri, kita hidup di dunia yang saling terhubung. Gejolak ekonomi Tiongkok, kebijakan suku bunga The Fed, serta tensi geopolitik di Laut Merah—semua punya implikasi. Dalam pusaran ini, THR mungkin tampak kecil. Tapi justru karena kecil dan spesifik itulah ia memiliki kekuatan.

Negara yang cerdas tahu bahwa dalam badai global, kekuatan domestik adalah jangkar. Dan THR, dalam skema kebijakan fiskal, bisa menjadi stimulus mikro yang efektif. Namun tentu, harus disertai kontrol yang disiplin.

Sebab jika tidak, THR bisa berubah dari sekadar kado menjadi bumerang. Membakar harga-harga, menyumbang inflasi, dan merusak daya beli. Di titik inilah pengendalian inflasi menjadi vital.

Bank Indonesia pun tidak tinggal diam. Sejak awal Februari, sinyal pengendalian moneter sudah ditebar. Suku bunga acuan dijaga di level 5,75% untuk memastikan likuiditas tidak terlalu longgar. BI juga mengintensifkan operasi pasar terbuka, menjaga nilai tukar agar tetap stabil. Semua ini dilakukan bukan untuk mengekang, tapi untuk menyeimbangkan.

Menjaga Nafas Panjang, Bukan Sekadar Nafas Lebaran

Pertanyaan pentingnya adalah: apa yang terjadi setelah April? Setelah THR dibelanjakan, euforia mudik mereda, dan ekonomi kembali ke ritme harian—apa yang tersisa?

Inilah titik yang sering dilupakan. THR punya efek temporer. Ia memicu lonjakan konsumsi, tapi tidak selalu berarti investasi jangka panjang. Pertumbuhan yang sehat harus berakar pada produktivitas, bukan hanya perayaan.

Maka dari itu, tugas negara bukan hanya menyalurkan THR, tapi juga mengelola efeknya agar tidak hanya berumur pendek. Menjadikan konsumsi sebagai pintu masuk untuk investasi, mendorong UMKM agar naik kelas, memastikan sektor produksi juga menikmati berkah THR.

Jika tidak, kita akan terjebak dalam siklus tahunan: euforia, inflasi, penurunan, lalu mulai lagi dari awal.

Sebuah Catatan Kritis

Kita hidup di negara yang unik. Di mana ekonomi dan emosi sering berjalan beriringan. Di mana kebijakan tidak hanya bicara angka, tapi juga rasa. Maka, bicara THR bukan hanya bicara ekonomi. Ini tentang keadilan. Tentang bagaimana yang bekerja keras sepanjang tahun akhirnya diberi ruang untuk merayakan.

Dalam dunia ekonomi, keseimbangan adalah kunci. Dan THR, meski tampak sepele, adalah ujian tahunan kita untuk menakar sejauh mana kita bisa mengelola euforia dengan kebijaksanaan.

Jika Anda sepakat, maka mari kita rayakan THR bukan hanya sebagai hak, tapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Agar ekonomi bukan hanya tumbuh, tapi juga tangguh.