KPPN Pacitan menyusun Laporan Data Gender dan Terpilah Gender sebagai bagian dari implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendukung penyusunan kebijakan dan layanan yang lebih inklusif. Melalui pemanfaatan data terpilah, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Laporan sebagaimana dimaksud dapat diakses dengan klik disini

KPPN Pacitan Laksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Lihat Dokumen >> Perjanjian Kinerja << 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Pacitan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah strategis Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026 bertempat di Ruang Kepala KPPN Pacitan.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada KMK Nomor 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan serta sebagai implementasi langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO). Dalam nota dinas yang diterbitkan Kepala KPPN Pacitan, seluruh pejabat struktural di lingkungan KPPN Pacitan turut diundang untuk mengikuti pembahasan konsep template peta strategi, indikator kinerja utama (IKU), inisiatif strategis, serta penetapan target dan manual indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 memuat berbagai sasaran strategis yang menjadi fokus pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Pacitan. Beberapa target kinerja yang ditetapkan antara lain Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L dengan target 3 skala 4, Tingkat Kepuasan terhadap Layanan KPPN sebesar 100%, Tingkat Implementasi Penajaman Tugas Financial Advisory sebesar 81%, serta Indeks Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dengan target 4 skala 5. Selain itu, KPPN Pacitan juga menargetkan peningkatan kualitas penyelesaian SP2D dan akurasi perencanaan kas, digitalisasi pengelolaan keuangan, akuntabilitas pelaporan keuangan satker, serta penguatan pengelolaan SDM dan teknologi informasi.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan program didukung dengan alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti komunikasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi perbendaharaan, pengelolaan kas negara, pengelolaan organisasi dan SDM, hingga penguatan layanan publik.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Pacitan menetapkan inisiatif strategis berupa optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada satuan kerja. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi penggunaan KKP sepanjang tahun 2026 guna mendukung transaksi pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Selain memuat target organisasi, Perjanjian Kinerja juga mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala KPPN Pacitan beserta ekspektasi perilaku kerja sesuai nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, KPPN Pacitan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Pada tahun 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan telah melaksanakan berbagai kegiatan baik internal maupun yang melibatkan pihak eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendorong pencapaian kinerja serta prestasi yang membanggakan. Pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Pacitan tahun 2025 sebesar 119.6

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruhnya telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Nilai IKPA K/L diperoleh capaian 3.75 dari target 3 (skala 4)
2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN diperoleh capaian 5 dari target 4 (skala 5)
3. Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan KPPN diperoleh capaian 5 dari target 4 (skala 5)
4. Persentase Akurasi Perencanaan Kas diperoleh capaian 98.53% dari target 82%
5. Indeks kualitas penyelesaian SP2D diperoleh capaian 5 dari target 4 (skala 5)
6. Indeks kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah pada KPPN diperoleh capaian indeks 5 dari target 4 (skala 5)
7. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan diperoleh capaian 5 dari target 4 (skala 5)
8. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L diperoleh capaian 4 dari target 3 (skala 4)
9. Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory diperoleh capaian 100% dari target 81%
10. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi diperoleh capaian 110.29 dari target 100
11. Nilai Kualitas Pengelolaan SDM diperoleh capaian 121.33 dari target 100
12. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal diperoleh capaian 97.14 dari target 80
13. Indeks Kualitas pengelolaan keuangan KPPN diperoleh capaian 120 dari target 100
14. Presentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan diperoleh capaian 120 dari target 100
15. Nilai Kinerja TIK KPPN diperoleh capaian 100 dari target 80

C. Prestasi yang diraih KPPN Pacitan selama tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peringkat pertama pada Peringkat 3 (tiga) besar hasil Penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik sampai dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-60/WPB.16/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Kppn Sebagai Bendahara Umum Negara (Bun) Dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Sampai Dengan Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
2. Peringkat Pertama pada 2 (dua) besar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-61/WPB.16/2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dengan Kategori Penilaian Gerakan Zero Retur Terbaik Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
3. Peringkat 2 (dua) besar hasil Capaian Transaksi Marketplace Digipay Satu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2025 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-63/WPB.16/2025 tanggal 13 Juni 2025 Tentang Penetapan Peringkat Capaian Transaksi Marketplace Digipay Satu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2025
4. Peringkat kedua pada Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan Kategori Kecil sesuai Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur KEP-58/WPB.16/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2024

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja serta prestasi lainnya yang berhasil diraih selama tahun 2025 membuat KPPN Pacitan semakin optimis dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan fungsi di masa yang akan datang. KPPN Pacitan berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja serta menjadikan bahan evaluasi atas pencapaian target yang kurang.

Selengkapnya LAKIN KPPN PACITAN TAHUN 2025 disini

Pada hari Jumat, 14 November 2025, Duta Transformasi KPPN Pacitan yaitu sdr. Dimas Nugroho menyampaikan GENTA (Agenda Transformasi) bulan September 2025, dalam kesempatan ini sdr Dimas Nugroho menyampaikan bahwa capaian Inisiatif Strategis Kemenkeu dimana DJPb menjadi Initiative Owner  sampai dengan bulan september 2025 sebesar 84,33%. 

Capaian Inisiatif Strategis Kemenkeu dimana DJPb menjadi Initiative Owner adalah 

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
2. Penguatan Peran SMV sebagai Arms’s Length Kemenkeu 
3. Penyusunan Regulasi Modern Treasury 
4. Modernisasi Layanan 

Agenda selanjutnya Inisiatif Strategis Kemenkeu 

1. Allocative Efficiency APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
2. Tata Kelola Strategic Diamond

Pasar keuangan global menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didorong oleh meredanya tensi perang dagang dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Kondisi ini membuka peluang bagi aliran modal ke negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena sentimen global masih rentan terhadap faktor non-ekonomi seperti kebijakan fiskal AS yang memengaruhi fluktuasi harga emas sebagai aset safe haven.

Di dalam negeri, kinerja pasar keuangan tetap tangguh. Meskipun rupiah masih terdepresiasi 2,8% (year to date), IHSG mencatat penguatan hingga 16,6%. Capaian ini menunjukkan APBN yang adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal.

Momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut melalui percepatan belanja negara yang berkualitas serta penerimaan negara yang responsif terhadap dinamika ekonomi. APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunal nasional.

Simak realisasi APBN sampai dengan 30 September 2025 pada laporan berikut:

𝘒𝘢𝘭𝘢 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘣𝘢𝘥𝘢𝘪 (𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘪𝘬𝘢 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭) ‘𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘵𝘢𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯 (𝘬𝘦𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬𝘱𝘢𝘴𝘵𝘪𝘢𝘯) 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘬𝘢𝘶 𝘨𝘰𝘺𝘢𝘩…*

Tetap optimis, karena #APBNKiTa tangguh, bekerja keras melindungi perekonomian dan masyarakat dari berbagai tekanan.

Postur APBN hingga akhir Maret 2025:

-Pendapatan negara Rp516,1 T (17,2% target)
-Belanja negara Rp620,3 T (17,1% pagu)
-Surplus Keseimbangan Primer Rp17,5 T

Gejolak ekonomi global melonjak di bulan Maret-April, terutama setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan tarif resiprokal, menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas tinggi. Seluruh negara mencari stabilitas dengan berbagai cara; negosiasi dagang, reformasi, menjaga indikator makro dan perekonomian masing-masing.

Dunia berusaha menciptakan keseimbangan baru setelah globalisasi—menurut AS—menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan. Konsekuensi dari perubahan inilah yang perlu dimitigasi, salah satunya dengan memiliki modal financial safety net yang baik dan ini menjadi pembahasan di banyak forum-forum global saat ini.

Indonesia juga menyiapkan financial safety net sendiri melalui berbagai reformasi dan deregulasi untuk memberikan kemudahan berusaha dan membangun ekonomi produktif. Berbagai indikator ekonomi Indonesia juga masih cukup baik; Inflasi terjaga rendah di 1,03% yoy; PMI tetap ekspansif di 52,4; konsumsi terjaga; pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih di sekitar 5%—meski tetap ada risiko dari situasi global.

Di tengah gejolak ini, APBN menjadi instrumen yang sangat diandalkan sebagai peredam tekanan, namun juga harus tetap dijaga kesehatan dan kredibilitasnya.

Ini yang perlu terus kita jaga dan perhatikan dan jelas bukan tugas yang mudah, penuh tantangan. Namun begitu,

“...𝘪𝘯𝘨𝘢𝘵𝘭𝘢𝘩 𝘴𝘦𝘮𝘶𝘢 𝘭𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘵𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢.”

Optimis, seluruh tantangan ini akan membuat kita tumbuh lebih kuat dan menjadi pelajaran berharga.

--

Inspired by @jumbofilm_id
*🎶 Selalu Ada di Nadimu - @prince_poetiray & @quinnsalman

Dari Konferensi Pers #APBNKiTa Edisi April

Jakarta, 30 April 2025

Transformasi sistem kerja berkelanjutan ke arah yang lebih baik dalam lingkup Kementerian Keuangan menjadi hal yang ditekankan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam dialog Kemenkeu Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, Senin (03/02). Dialog ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Wamenkeu ke beberapa unit kerja di Jawa Tengah. Wamenkeu Suahasil menyoroti transformasi jumlah pegawai di KPPN, khususnya KPPN Purworejo saat ia melakukan kunjungan kerja beberapa jam sebelumnya.

Alt 1: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara antara Kuasa BUN Pusat dan Perbankan/Lembaga Keuangan Nonbank/Lembaga Persepsi Lainnya

Alt 2: Optimalisasi Pengelolaan Kas Negara, DJPb Gelar Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Alt 3: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dorong Good Governance Melalui Pengelolaan Kas Negara

Alt 4: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara antara Kuasa BUN Pusat dan Perbankan/Lembaga Keuangan Nonbank/Lembaga Persepsi Lainnya untuk Capai Integrasi dan Harmonisasi

Alt 5: Integrasi dan Harmonisasi Pengelolaan Kas Negara Melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kuasa BUN Pusat dan Perbankan/Lembaga Keuangan Nonbank/Lembaga Persepsi Lainnya