Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management) di Indonesia telah menjadi landasan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan, sebagai otoritas keuangan terdepan, telah mengintegrasikan sistem perbendaharaan melalui digitalisasi dan memanfaatkan analisis data besar (big data analytics) untuk mendukung kebijakan yang berbasis data.
Melanjutkan rangkaian focus group discussion (FGD) tematik yang telah dilaksanakan sejak Selasa (20/08), pada Kamis (22/08) dilaksanakan FGD tematik kedua Road to Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024 dengan tema Digitalization of Public Financial Management. ATF merupakan inisiasi Dirjen Perbendaharaan sebagai platform peer-learning bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan perbendaharaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
“Dirjen Perbendaharaan menyampaikan arahan agar treasury dan public financial management (PFM) seharusnya memiliki forum tersendiri di regional ASEAN. Menindaklanjuti hal tersebut, DJPb kemudian pertama kali menginisiasi pembentukan ATF dalam High-Level Meeting sebagai rangkaian dari forum pertemuan Menkeu se-ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan agar ATF diharapkan dapat menjadi peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN untuk saling bertukar pengetahuan, gagasan, dan inovasi dalam peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan, yang akan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi regional ASEAN,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dwi Irianti Hadiningdyah.
Pada FGD tematik ini, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Arif Wibawa menyampaikan materi terkait Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Publik, lebih khusus terkait peningkatan transaksi pemerintah melalui integrasi digital sistem perbendaharaan dan penerapan kebijakan berbasis data menggunakan analisis big data.
“Proyek yang dilakukan untuk next Integrated Financial Management Information System (IFMIS) bertujuan mengintegrasikan IFMIS dan data analytics untuk menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi berbasis data dengan beberapa rincian antara lain pengembangan aplikasi berbasis micro-services, berbasis mobile, pembatasan penggunaan layanan cloud terkait dengan masalah kedaulatan data, kemudian penyesuaian manajemen fiskal regional dengan kebijakan fiskal pusat, selain itu juga perkembangan teknologi yang cepat serta kebijakan berbasis sistem,” jelas Direktur SITP.
FGD tematik kedua diselenggarakan secara daring dan dipandu oleh moderator Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Iwan Teguh Setiawan. Pada forum tersebut hadir pula para Kepala Kanwil DJPb yang turut menyampaikan pandangan yaitu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua.
Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia adalah langkah strategis menghadapi tantangan masa depan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan struktur organisasi yang kuat dan roadmap yang jelas, Kementerian Keuangan terus berupaya menjadi lembaga yang lebih responsif dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Integrasi teknologi informasi, analitik data, dan kebijakan berbasis data merupakan kunci dalam mencapai tujuan ini. [NS/BS]
