Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palopo kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dengan seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) mitra kerjanya yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam wilayah kerjanya yang tersebar di wilayah Se-Tana Luwu, yaitu di Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara dan Kab. Luwu Timur dengan tema “Jalankan APBN, Kejar Pencairannya” guna mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin, 10 Agustus 2020.
Kepala KPPN Palopo, Yohanis Mendila, dalam kesempatan tersebut memberikan penekanan pentingnya menjalankan dan mengelola APBN serta mengejar atau mempercepat pencairannya/realisasinya secara optimal dan akuntabel dalam masa pandemik Covid-19 saat ini guna menggerakkan roda perekonomian di daerah untuk mendukung terealisasinya program Pemulihan Ekonomi Nasional. Diharapkan melalui sarana realisasi APBN yang cepat optimal dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang teragregasi secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kotamadya di Indonesia, sehingga pada tingkat nasional turut serta membantu memacu pertumbuhan ekonomi, agar tumbuh dan mengejar keterpurukan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II Tahun 2020 yang drop mencapai angka minus 5,32% dari PDB.
Kepala Seksi MSKI KPPN Palopo, Robertus Bambang dengan didampingi staf MSKI, Adi Setiawan menyampaikan materi Rakor secara rinci dan sistematis mulai dari evaluasi capaian target dan realisasi penyerapan anggaran pada semester I tahun 2020 per jenis belanja per bulannya, evaluasi terhadap dana retur dan penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penyamapain Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. Termasuk membahas kendala dan pertanyaan yang diajukan satker melalui chat maupun secara langsung melalui aplikasi Zoom.
Pada Rakor tersebut tecatat 54 participant yang mengikuti kegiatan dan secara garis besar terkonfirmasi dari peserta Rakor bahwa dengan adanya Covid-19 sangat mempengaruhi/berdampak pada realisasi APBN sampai dengan bulan Juni 2020. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kegiatan yang tertunda, pengurangan volume atau tidak dapat dilaksanakan, akibatnya realisasi belanja anggaran menjadi rendah.
Pada kesempatan terakhir, Yohanis Mendila selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah/wilayah Se- Tana Luwu menekankan untuk seluruh satker segera melakukan langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan mulia tersebut diatas, yaitu dengan selalu melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Kementerian/Lembaga masing-masing dan tidak kalah pentingnya berkoordinasi secara intensif dengan KPPN Palopo jika menemui hambatan dalam pelaksanaan APBN, sehingga realisasi tidak terhambat, pencairan dapat berlangsung secara cepat, optimal dan akuntabel agar perekonomian di daerah dapat kembali berjalan lancar/normal untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional di masa pandemik Covid-19 ini.
