PALOPO — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN merupakan alat kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara. Di tengah hadirnya pandemi Covid-19, peran APBN sebagai instrumen countercyclical menjadi lebih vital bagi penggerak pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mendorong agar para satuan kerja (satker) pengelola dana APBN dapat segera melaksanakan berbagai kegiatan serta merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan dalam DIPA.
KPPN Palopo selaku Kuasa Bendaharan Umum Negara (BUN) dengan wilayah kerja Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, dipercaya menyalurkan alokasi dana APBN tahun 2021 secara total sebesar Rp1.836,37 miliar. Alokasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp810,23 miliar dan TKDD (DAK Fisik dan Dana Desa) sebesar Rp1.026,14 miliar.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh satuan kerja kementerian/lembaga serta OPD pengelola dana APBN. Hingga semester I 2021, realisasi telah mencapai Rp386,57 miliar atau 47,71 persen atau melampaui target nasional 40 persen.
Berdasarkan jenis belanja, tercatat Belanja Pegawai meraih capaian tertinggi hingga 53,02 persen dari alokasi Rp396,82 miliar, disusul realisasi Belanja Barang 45,75 persen dari alokasi Rp129,41 miliar, dan realisasi Belanja Modal 35,25 persen dari alokasi Rp123,43 miliar. Capaian Belanja Pegawai sejalan dengan pembayaran THR dan Gaji ke-13 di bulan Mei dan Juni yang lalu.
Dinas Pertanian Luwu Timur serta Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian Luwu Timur menjadi OPD pengelola dana APBN dengan realisasi tertinggi di semester I masing-masing 77,40 persen dan 73,07 persen dari total anggaran yang dikelola. Unit kerja vertikal dengan capaian realisasi tertinggi yakni KPU Kab Luwu Utara dengan persentase 75,05 persen.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada satker mitra kerja KPPN Palopo yang telah merealisasikan anggaran melampaui target nasional 40 persen. Kondisi ekonomi saat ini yang masih menantang, menuntut gerak cepat pemerintah, termasuk dalam merealisasikan program dan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA.” Demikian pesan dari Kepala KPPN Palopo, Ikhwan Mahmud.
Akselerasi belanja pemerintah diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian di wilayah Luwu Raya, khususnya di tengah mulai maraknya kebijakan pembatasan mobilitas akibat kembali merebaknya Covid-19.
