Pangkalan Bun, 13 Juli 2023

Dalam pengelolaan APBN, satuan kerja sebagai unit organisasi yang melakukan tugas pengelolaan keuangan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan dari suatu program pemerintah dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pelaksanaan anggaran yang optimal diwujudkan dalam bentuk nilai IKPA yang maksimal, pelaporan dan pertanggungjawaban APBN yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Pemanfaatan berbagai platform digital yang telah diusung dan diluncurkan oleh Direktorat Perbendaharaan juga dapat mendukung pelaksanaan belanja negara pada K/L menjadi semakin transparan, modern, dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, KPPN Pangkalan Bun berorientasi dalam mewujudkan perekonomian regional maupun nasional dengan menjalankan tugas dan fungsi sebagai Regional Chief Economist mengawal pengelolaan APBN dengan bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan penyebaran informasi, serta berkoordinasi dalam penelitian ekonomi di daerah dengan para mitra kerjanya.

Kegiatan Sharing Session Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Juli 2023 pukul 09.00 s.d 11.30 WIB secara hybrid bertempat pada Front Office KPPN Pangkalan Bun untuk peserta luring dan melalui Microsoft Teams untuk peserta daring yang diikuti oleh para Pejabat Pengelola Keuangan atau yang mewakili. Kegiatan dibuka oleh MC, Winda Mayesty, dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun, Ibu Indra Karunia Dewanti. Acara berikutnya merupakan acara utama yaitu Talkshow Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun 2023 yang dimoderatori oleh Ilhamudin Yusuf Rahmanto dengan narasumber para Pejabat Pengawas KPPN Pangkalan Bun.

Acara talkshow dibuka dengan materi oleh Bapak Aang Achmad Fithoni selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker mengenai Penilaian IKPA dan juga implementasi DIGIPAY dalam lingkup satuan kerja mitra KPPN Pangkalan Bun. Poin penting yang disampaikan berkenaan dengan menghimbau para satuan kerja untuk mampu memahami urgensi Revisi Halaman III DIPA dengan segera melakukan revisi dalam rangka memitigasi Deviasi Halaman III DIPA untuk triwulan III serta mampu mengimplementasikan optimalisasi belanja dengan penggunaan berbagai platform digital seperti CMS, Digipay, dan KKP. Narasumber berikutnya dari Bapak Agung Cahyono selaku Kepala Seksi Bank, dengan materi yang berfokus pada peningkatan awareness satuan kerja terkait mitigasi penyelesaian retur SP2D. Materi talkshow ditutup oleh Bapak Arka Wirawan selaku Plh. Kepala Seksi VeraKI dengan mengevaluasi penyelesaian to do list SAKTI/MonSAKTI dalam rangka proses rekonsiliasi UAKPA yang berkualitas, dan diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh untuk triwulan berikutnya. Acara talkshow diakhiri dengan pembukaan sesi diskusi dengan para satuan kerja yang ingin berkonsultasi terkait keluh kesah pengelolaan keuangan di unit kerja yang dilaksanakan secara interaktif.

Menuju penghujung acara, KPPN Pangkalan Bun memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik periode Semester I Tahun 2023. Menghadirkan enam nominasi antara lain Satuan Kerja dengan Kualitas Perencanaan Anggaran kategori Deviasi Halaman III DIPA Terbaik, Satuan Kerja dengan Kualitas Penyerapan Anggaran terbaik kategori Pagu Kecil, Satuan Kerja dengan Kualitas Penyerapan Anggaran terbaik kategori Pagu Besar, Satuan Kerja dengan Impementasi DIGIPAY Teraktif, Satuan Kerja dengan Keaktifan CMS Terbaik, dan Satuan Kerja dengan Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik.

KPPN Pangkalan Bun melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan Sharing Session Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam memantau capaian kinerja APBN sampai dengan Semester I Tahun 2023 dengan tujuan untuk dapat meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang optimal sesuai dengan masing-masing indikator IKPA sehingga pelaksanaan anggaran atas beban APBN dapat terlaksana secara berkualitas dan berdaya guna bagi perkembangan ekonomi regional.