Dalam rangka memperkuat sinergi dengan stakeholders, KPPN Pangkalan Bun melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Central Government Advisory melakukan kunjungan ke Balai Taman Nasional Tanjung Puting dan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (31/03/2026). Pada kesempatan ini, fokus pembahasan meliputi nilai indikator capaian kinerja anggaran, kewajiban sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan, dan implementasi digitalisasi keuangan. KPPN Pangkalan Bun selalu membimbing dan membina satuan kerja di lingkup wilayah kerjanya untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan optimal, akuntabel, dan transparan.

Dengan diadakannya kegiatan ini, KPPN dapat memperkuat peran sebagai advisory pemerintah pusat serta mendengar, mengevaluasi, dan memberikan solusi dalam mendorong peningkatan pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Pada hari Rabu (05/02/2026), telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi bertempat di Kantor Wilayan DItjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja tahun 2026.

Bertepatan pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apreasiasi kepada seluruh KPPN pada wilayahh kerjanya. Dalam hal ini, KPPN Pangkalan Bun meraih penghargaan diantaranya:
1. Terbaik Pertama KPPN Tipe A2 LK UAKBUN-D Tahun 2024 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Kinerja Tahun 2025 dengan predikat "Sangat Baik"
3. Pengelolaan Terbaik Learning Organizaton Tingkat KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan tengah
4. Nilai Pelaksanaan Tugas KI Terbaik III Lingkup Kanwil DJPb provinsi Kalimantan Tengah

Prestasi ini merupakan hasil dari komitmen, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun. Semoga adanya apresiasi dapat menjadi pemantik semangat yang lebih membara lagi untuk seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun dalam memberikan kinerja yang lebih baik kedepannya.

Sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan APBN, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) yang dihadiri oleh para satuan kerja mitra KPPN Pangkalan Bun. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Stakeholders Day sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penguatan sinergi antara KPPN dan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Pangkalan Bun, Bapak Margo Utomo, menyampaikan bahwa KPPN memiliki mandat melaksanakan kewenangan perbendaharaan negara di daerah, yang meliputi penyaluran dana APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara, hingga penyusunan laporan keuangan negara. Hal ini tentunya sejalan dengan penguatan peran KPPN sebagai Financial Advisor yang tidak hanya berfungsi sebagai “juru bayar”, tetapi juga berperan dalam memberikan analisis pelaksanaan anggaran, pendampingan kepada satuan kerja, serta penguatan mitigasi risiko keuangan guna mendukung efektivitas pelaksanaan APBN dan pembangunan daerah.

Transformasi peran tersebut selaras dengan semangat peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 pada 14 Januari 2026 dengan tema “Bersama DJPb: Transformasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”, yang menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan pengelolaan APBN.

KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Transfer ke Daerah (TKD) Triwulan I Tahun 2026, yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau secara dari daring melalui aplikasi MS Team.
Margo Utomo, Kepala KPPN Pangkalan Bun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau atas penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2025 serta penyampaian mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah melalui Transfer ke Daerah pada tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kinerja Transfer ke Daerah Tahun 2025, progress penyaluran serta Langkah-langkah srategis untuk penyaluran Transfer ke Daerah tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Pangkalan Bun, Lucky Herera.
Kegiatan FGD ini merupakan wujud komitmen KPPN Pangkalan Bun dalam mewujudkan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan, sekaligus penguatan tugas dan fungsi sebagai service office yang mendukung pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja.

KPPN Pangkalan Bun telah menyelenggarakan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak pusat atas belanja daerah semester II Tahun Anggaran 2025 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara yang dihadiri oleh Kepala BKAD Kotawaringin Barat, Kepala BPKAD Sukamara, Kepala KPPN Pangkalan Bun dan Plh Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun yang bertempat di Ruang Rapat KPP Pratama Pangkalan Bun.

Dalam kesempatan penandatangan BAR tersebut, Kepala KPPN Pangkalan Bun menyampaikan terkait pentingnya penghimpunan pajak daerah atas belanja APBN dan Transfer ke Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil oleh DJPK.
Margo Utomo, Kepala KPPN Pangkalan Bun juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Daerah yang telah berhasil menyelesaikan rekonsiliasi pajak semester II Tahun 2025 dengan tepat waktu.

Rekonsiliasi penyetoran pajak ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah.

Rabu (27 Agustus 2025), KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Treasury Award Semester I Tahun 2025 dengan tema “Belanja Negara Berkualitas Melalui Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas”. Kegiatan yang bertempat di Front Office KPPN Pangkalan Bun ini dihadiri oleh para stakeholders dan instansi terkait, dengan agenda Forum Konsultasi Publik serta pemberian Penghargaan Kinerja APBN dan Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2025. Pada sesi diskusi FKP, KPPN Pangkalan Bun menerima dan mendengarkan segala masukan dari para stakeholders untuk perbaikan kualitas pelayanan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang lebih baik antara KPPN dan stakeholders, serta meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun.

KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait standar layanan yang diterapkan dan mendapat masukan serta apresiasi dari Satker atas layanan yang diberikan. Masukan-masukan yang diberikan akan ditindaklanjuti dan ditetapkan ke dalam SOP yang harus dilakukan untuk menyempurnakan layanan yang telah diberikan. Kami berkomitmen untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik, baik dari pelayanan maupun sarana prasarana dengan harapan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pengguna layanan.