Pangkalan Bun, 10 November 2022

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2022 sudah berjalan selama 10 bulan. Per 7 November 2022, total realisasi penyaluran TKDD lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sebesar Rp345,95 miliar (82,67%) dari total pagu sebesar Rp418,50 miliar dengan rincian penyaluran DAK Fisik sebesar Rp193,2 miliar (75,13%) dari pagu DAK Fisik sebesar Rp257,17 miliar dan penyaluran Dana Desa sebesar Rp152,75 miliar (94,69%) dari pagu Dana Desa sebesar Rp161,33 miliar. 

Pangkalan Bun, 27 September 2022 – KPPN Pangkalan Bun melaksanakan Press Conference Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 September 2022 pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Pangkalan Bun - Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pembayaran melalui APBN selalu bersifat dinamis. Perkembangan teknologi dan adanya kebijakan khusus adalah kunci dari suatu perubahan. Saat ini kita berada di era belanja secara digital melalui marketplace, sejalan dengan hal tersebut pemerintah pun mempunyai marketplace yang digunakan untuk kegiatan instansi melalui pembiayaan APBN.

Dalam rangka memperoleh gambaran besaran kas yang dibutuhkan pada akhir tahun anggaran 2022, Ditjen Perbendaharaan khususnya Direktorat Pengelolaan Kas Negara membutuhkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran anggaran termasuk kondisi kas Negara pada akhir tahun yang datanya diperoleh dari satuan kerja seluruh Kementerian/Lembaga.

Masa Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020, puncaknya ditandai dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Salah satu yang paling terdampak dari hadirnya Pandemi COVID-19 ini adalah sektor di bidang ekonomi.  Pelaku usaha dari mulai skala besar sampai mikro menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin bahkan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sehubungan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 terkait dengan permasalahan kas pada bendahara, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian Negara/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Salah satu rencana aksi terhadap temuan tersebut ialah melakukan upaya peningkatan budaya cashless melalui identifikasi dan sosialisasi untuk mendorong penggunaan Cash Management System (CMS) dan implementasi transaksi non tunai.