Pangkalan Bun, 9 September 2022

Dalam rangka pembinaan kapasitas, peningkatan kualitas, dan sarana pengembangan diri pegawai, KPPN Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Capacity Building Semester II Tahun 2022 di Aula dan Front Office KPPN Pangkalan Bun. Sesuai arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-2595/PB.1/2022, kegiatan Capacity Building/internal gathering wajib dilakukan setiap triwulan dan termasuk dalam komponen penguatan manajemen internal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan solidaritas antar pegawai sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

Pangkalan Bun - KPPN Pangkalan Bun melaksanakan Press Conference Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Juli 2022 pada Jumat, 26 Agustus 2022.

Pangkalan Bun - Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2022 sudah berjalan selama tujuh bulan. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 total realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun adalah sebesar Rp212,95 Miliar atau 50,88% dari total pagu sesebsar Rp418,51 Miliar. Angka tersebut terdiri dari realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp100,83 Miliar atau 39,21% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp257,17 Miliar, sedangkan Dana Desa menyumbang realisasi penyaluran sebesar Rp112,12 Miliar atau 69,50% dari pagu Dana Desa sebesar Rp 161,33 Miliar.

Pemberdayaan UMKM di Indonesia saat ini merupakan salah satu komitmen pemerintah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi Covid-19, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menigkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, adanya lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

KPPN Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Stakeholders Day. Kegiatan Stakeholders Day ini merupakan kegiatan tahunan KPPN Pangkalan Bun untuk meningkatkan koordinasi dan layanan kepada satuan kerja sehingga pengelolaan dana APBN menjadi lebih optimal. Tahun 2022, Kegiatan Stakeholders Day mengusung tema "Peningkatan Budaya Cashless melalui Digitalisasi Pengelolaan Uang Persediaan". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Front Office KPPN Pangkalan Bun secara hybrid (Offline dan Online) yang terdiri dari 3 rangkaian acara yaitu Launching Fresh Office, Talkshow, dan Pemberian Penghargaan kepada satuan kerja. Secara offline, Stakeholders Day dihadiri oleh 11 perwakilan satuan kerja lingkup KPPN Pangkalan Bun, sedangkan secara online bisa diikuti oleh seluruh satuan kerja baik melalui Aplikasi Zoom Meeting maupun Youtube.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002, dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai bentuk respon terhadap Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan.