Pangkalan Bun, 27 September 2022 – KPPN Pangkalan Bun melaksanakan Press Conference Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 September 2022 pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan dihadiri oleh perwakilan KPPBC TMP C Pangkalan Bun, perwakilan KPP Pratama Pangkalan Bun, perwakilan KPKNL Pangkalan Bun, perwakilan KSOP Kumai dan Sukamara, perwakilan KPU Kab. Sukamara dan Kab. Lamandau, perwakilan BPKAD Kab. Sukamara dan BPKPD Kab. Lamandau, serta perwakilan DPMD Kab. Sukamara dan Kab. Lamandau.

Rangkaian acara diawali dengan pemaparan oleh Plh. Kepala KPPN Pangkalan Bun, Fachry Darma Hidayat, terkait perkembangan Ekonomi Makro-Kesra Regional Kalimantan Tengah serta Perkembangan Fiskal Regional Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, dan Kab. Sukamara yang terdiri dari Realisasi I-Account Regional s.d 30 September 2022 serta Current Issues Regional. Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan terkait detil Kekayaan Negara oleh perwakilan KPKNL Pangkalan Bun, penjelasan detil Pajak oleh perwakilan KPP Pratama Pangkalan Bun, serta Detil Bea dan Cukai oleh perwakilan KPPBC TMP C Pangkalan Bun.

Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN

Sampai dengan 30 September 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp2.235,41 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp336,06 miliar (17,69 persen, yoy), utamanya masih bersumber dari perbaikan kondisi perekonomian s.d. Triwulan III yang membaik dan dampak dari naiknya harga pasaran global CPO (komoditas unggulan Pangkalan Bun). Kenaikan terbesar dari pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh yang naik sebesar Rp449,33 miliar (77,41 persen, yoy) dan Bea Keluar yang naik sebesar Rp266,89 miliar (75 persen, yoy). Peningkatan penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan PPh 25/29 Badan akibat harga komoditas sawit yang tinggi tahun 2021, sehingga laporan keuangan tahun 2021 mencatat kenaikan laba, sehingga setoran PPh pasal 25/29 Badan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi. Sedangkan penerimaan PPN mengalami penurunan Rp66,2 miliar (-12,28% persen, yoy), karena meskipun terjadi peningkatan setoran PPN yang signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik, namun mengalami koreksi yang cukup besar dengan pemberian insentif pemerintah berupa restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan, untuk mendorong kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi regional. Penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar Rp16,9 miliar atau 32 persen (yoy) karena SPPT PBB tahun 2022 sudah banyak yang dibayar. Pajak Lainnya turun sebesar -2,77 persen (yoy) karena penurunan penjualan benda materai akibat kenaikan threshold pengenaan materai.

Pada penerimaan Bea Keluar sebesar Rp622,75 miliar didominasi oleh Ekspor CPO dan Turunannya sebesar 82 persen. Sedangkan penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,12 miliar diperoleh dari Impor yang didominasi oleh mesin dan peralatan sebesar 53 persen.

Selanjutnya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) s.d. akhir September 2022 mencapai Rp27,59 miliar atau mengalami kenaikan Rp9,39 miliar (51,61 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar 39,2 persen.

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 September 2022 mencapai Rp602,64 miliar. Secara nominal mengalami penurunan Rp19,39 miliar atau sebesar-3,11 persen (yoy). Kontributor utama penurunan adalah Belanja Modal yang turun -61,67 persen (yoy) dan Transfer DAK Fisik yang turun sebesar -22,21 persen (yoy). Secara persentase kinerja Belanja APBN s.d akhir September tahun 2022 telah mencapai sebesar 66,55%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp272,10 miliar. Secara nominal mengalami penurunan sebesar -3,75% persen (yoy). Perlambatan belanja K/L secara nominal disebabkan oleh : (1) Terdapat penurunan alokasi belanja modal; (2) Dampak bawaan dari lambatnya belanja di awal TA 2022; (3) Sampai dengan 30 September 2022 masih ada pagu blokir akibat proses automatic adjustment anggaran K/L yang belum mendapat penyelesaian revisi dari DJA; (4) Perlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dikontrakkan akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM; dan (5) Terdapat informasi bahwa revisi perubahan pagu anggaran akan dilaksanakan oleh K/L pusat pada awal triwulan IV.

Pada sisi lainnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp330,53 miliar atau turun -2,58 persen (yoy), dengan kontribusi penurunan terbesar terdapat pada DAK Fisik yang turun sebesar Rp40,23 miliar (-22,21 persen, yoy) akibat adanya perubahan nama RKUD yang memerlukan penyesuaian di SPAN dan SAKTI. Penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp137,54 miliar (85,25 persen dari pagu 2022) mengalami penurunan sebesar -13,05 persen (yoy). Tahap I dan BLT triwulan I s.d.triwulan III telah 100 persen salur. Saat ini perlu segera mendorong penyelesaian Tahap III dan BLT Triwulan IV.

Dari sisi pengelolaan aset negara, Kinerja realisasi PNBP terkait Pengelolaan Kekayaan Negara mencapai Rp1,53 miliar (89,64 persen) dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP Aset sebesar Rp1,16 miliar atau 115,89 persen dari target. Kementerian Keuangan juga melakukan pelaksanaan SBSK untuk mengetahui tingkat optimalisasi BMN berupa gedung bangunan kerja yang dipergunakan terhadap kebutuhan kerja yang telah ditetapkan. Jumlah BMN yang telah dilakukan pengukuran oleh KPKNL Pangkalan Bun sebanyak 212 dari 207 NUP (102,42 persen). Selain itu, pelaksanaan portofolio BMN untuk mengetahui tingkat optimalisasi BMN dan pengaruhnya secara ekonomis untuk daerah di sekitarnya.

Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan APBD Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, dan Kab. Sukamara s.d. 24 Oktober 2022 mencapai Rp2.228,3 miliar atau 79,4 persen dari target pendapatan. Realisasi tersebut didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (81,9 persen). Realisasi Belanja APBD Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, dan Kab. Sukamara s.d 24 Oktober 2022 mencapai Rp1.787,7 miliar atau 60,9 persen dari total pagu. Realisasi tersebut didominasi oleh komponen Belanja Pegawai (74,7 persen). Rasio belanja daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 80,2 persen menunjukkan adanya akselerasi belanja pemerintah daaerah pada akhir September 2022. Pada bulan Oktober, rasio tersebut diharapkan dapat meningkat, baik melalui belanja pegawai maupun melalui akselerasi kegiatan belanja non-pegawainya.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemda adalah: (1) Melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindaripengendapandana APBD terlalu lama; (2) Mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK Fisik Tahap II dan Dana Desa (Tahap III serta BLT Triwulan III dan IV);dan (3) Melakukan optimalisasi PAD berdasarkan pada potensi masing-masing wilayah.

Selanjutnya terkait dengan pengendalian inflasi, Pemda agar segera : (1) Memanfaatkan alokasi belanja wajib Perlinsos sebesar 2% dari Dana Transfer Umum Oktober-Desember 2022 sesuai dengan rencana yang telah diajukan ke Kemenkeu; (2) Mengoptimalkan belanja tak terduganya untuk penanganan inflasi, seperti operasi pasar dan program lainnya; dan (3) Segera melakukan penyesuaian anggaran/kontrak untuk kegiatan yang terdampak inflasi.

Current Issue

1. Laju Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM

Sebelum penetapan kenaikan BBM, inflasi kalteng (yoy) terus mengalami kenaikan dari awal tahun. Inflasi Kalteng secara nasional adalah peringkat 6 pada bulan Juli, peringkat 3 pada bulan Agustus 2022 dan peringkat 2 bulan September 2022. Untuk komoditas andil inflasi pada September 2022 didominasi oleh bensin (BBM) dan beras. Selain kedua komoditas tersebut, LPG subsidi 3KG juga mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi, indikasi fluktuasi harga tersebut di sebabkan oleh rantai distribusi yang terlalu panjang dan belum optimalnya pengawasan harga jual di pangkalan gas dan mekanisme distribusi.

Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut pemda telah melaksanakan beberapa langkah jangka pendek yang telah cukup berhasil menekan gejolak harga tersebut. Untuk rekomendasi yang diberikan antara lain (1) Melanjutkan langkah penanganan inflasi jangka pendek; (2) Memeperbanyak supply komoditas agar harga sesuai dengan HET yang ditetapkan; (3) Melakukan pengolahan gabah di wilayah Kalteng secara mandiri; (4) Optimalisasi pengawasan harga jual LPG 3kg & penindakan atas penjualan di atas HET.

2. Perkembangan Kredit Program (KUR dan UMi)

• Realisasi penyaluran kredit program sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp2,877 triliun kepada 52.449 debitur.
• Kredit Usaha Rakyat telah disalurkan sebesar Rp2,869 triliun kepada 50.419 debitur.
• Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sector yang paling besar dalam penyaluran KUR sebesar Rp1,371 triliun, disusul sector Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp1,022 triliun.
• Wilayah Kotawaringin Barat mendominasi penyaluran KUR, disusul Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya.
• Penyaluran Ultra Mikro telah disalurkan Rp8,8 miliar untuk 2.030 debitur yang tersebar pada 13 Kab/kota.
• Penyaluran UMi terbesar di wilayah Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya.
• Penyalur UMi didominasi oleh PNM dengan total penyaluran Rp2,757 miliar kepada 804 debitur, disusul KSPS BMT UGT Sidogiri sebesar Rp1,945 miliar pada 354 debitur.

3. Perkembangan UMKM di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun

• Koordinasi dengan Instansi eksternal Kemenkeu, seperti, Dinas Koperasi dan UKM, Sekretariat Daerah, Pegadaian, KSPS BMT UGT Nusantara dan Perbankan.
• Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro kepada pelaku UMKM yang disampaikan oleh Pegadaian Cabang Pangkalan Bun.
• Sosialisasi Pembiayaan UMi dan KUR di Car Free Day Pangkalan Bun bersama Bank BRI dan Pegadaian.
• Pembiayaan 1 Januari s.d. 30 September 2022 telah disalurkan Pembiayaan UMi sebesar Rp2,03 miliar untuk 354 debitur
• Pojok UMKM : KPPN turut membantu memperkenalkan produk UMKM di lingkungan KPPN Pangkalan Bun dengan menyediakan wadah untuk memasarkan produk UMKM
• Rekomendasi : Melanjutkan sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan serta institusi terkait lainnya dalam perumusan program pengembangan UMKM serta optimalisasi UMKM yang selaras dengan potensi sumber daya di daerah,

4. Sinkronisasi NIK dan NPWP dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat/Orang Pribadi dalam melakukan berbagai aktivitas, dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan dan pembayaran pajak, serta untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian/lembaga, serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi serupa
5. Perpanjangan Insentif Covid-19

Seluruh insentif pajak diperpanjang hingga 31 Desember 2022 yaitu insentif kesehatan (PMK-226/2021) melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 dan insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi (PMK-3/2022) melalui penerbitan PMK-114/PMK.03/2022.

6. Keringanan Hutang

Langkah strategis dalam melakukan penagihan piutang negara dan daerah untuk Triwulan III yaitu: Peneribitan satu surat keringanan utang oleh KPKNL Pangkalan Bun nomor S-217/KNL.1202/2022, tgl 22/06/2022)

7. Lelang UMKM 9.9 Harat Banar

Dalam rangka mendorong peran aktif UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KPKNL Pangkalan Bun bersama dengan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan Lelang UMKM bertajuk “Lelang Harat Banar 9.9” pada tanggal 9 September 2022.KPKNL Pangkalan Bun berkesempatan menjadi perantara lelang UMKM dari produk Kaos Kawal Pangkalan Bun, Kopi Kahawa, dan Kanas Gantang Sampit.Total 9 lot dinyatakan laku dengan keikutsertaan sebanyak 50 peserta lelang.Total Pokok Lelang sebesar 1.643.000.

8. Kebijakan Ekspor CPO

• Harga Referensi dan Tarif BK CPO:

1. Harga Referensi CPO utk perhitugnan BK periode 1 s.d 15 Oktober 2022 adalah USD 792,19/MT (Kepmendag Nomor 1371 Tahun 2022)
2. Tarif Bea Keluar (BK) pada tanggal 16 s.d 30 September 2022mengacu pada kolom V dimana CPO tarif BK 52 USD/MT, RBDP Olein 12 USD/MT dan RBDP Oil 5 USD/MT
3. Tarif Bea Keluar (BK) pada tanggal 1 s.d 15 Oktober 2022 mengacu pada kolom IV dimana CPO tarif BK 33 USD/MT, RBDP Olein tarif BK 3 USD/MT, RBDP Oil Tarif BK 0 USD/MT

• Tarif Pungutan Dana Sawit sebesar 0, diperpanjang sampai dengan 31 Okt 2022 sesuai dengan Permenkeu No 130/PMK.05/2022 tgl 31 Ags 2022. Berdasarkan item 1 dan 2 maka diprediksi pada bulan Oktober 2022 akan terjadi penurunan penerimaan dari sisi Bea Keluar atas produk CPO dan turunannya