Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 dan Rincian Alokasi TKD 2023 telah diserahkan Presiden pada 1 Desember 2022. Dilanjutkan dengan penyerahan dari Gubernur Kalimantan Tengah pada 2 Desember 2022. DIPA kemudian diserahkan ke K/L mitra kerja KPPN Pangkalan Bun di Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Lamandau, dan Kab. Sukamara. Selain itu diserahkan pula Daftar Alokasi TKDD ke masing-masing Bupati dari 3 kabupaten tersebut. 

Jumat, 2 Desember 2022 

Pangkalan Bun - KPPN Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan Sosialisasi Integrasi Gaji Kementerian Agama secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan tersebut diikuti oleh Satker Kemenag lingkup KPPN Pangkalan Bun yang terdiri dari Kantor Kemenag dan Madrasah di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau.

Pangkalan Bun, 24 November 2022 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjadi instrumen untuk mendorong pendapatan masyarakat melalui kredit lunak bagi pelaku usaha baru. Dengan langkah ini, lebih banyak masyarakat berpenghasilan dan menjauhi jurang kemiskinan. Pembiayaan itu berjalan simultan dengan program lain, termasuk untuk meredam tingkat kemiskinan yang naik akibat pandemi Covid-19.  

Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia) merupakan momentum sebagai tonggak peringatan budaya antikorupsi yang secara nyata telah digencarkan dalam hubungan masyarakat luas. Dilatarbelakangi dengan pentingnya meningkatkan budaya sadar korupsi dan bahaya dampak negatif yang ditimbulkan dari pratik korupsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sidang Majelis Umum ke-58 menyetujui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003 dengan menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional (International Anti-Corruption Day).  

Pangkalan Bun, 29 November 2022 

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat.

Pangkalan Bun, 23 November 2022

Sehubungan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 terkait dengan permasalahan kas pada bendahara, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian Negara/Lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.