Pangkalan Bun, 9 Maret 2023

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb, struktur instansi vertikal masih berfokus pada fungsi Treasury atau perbendaharaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu serta berbagai tantangan yang dihadapi, Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, yakni sebagai Treasurer, Financial Advisor, dan Regional Chief Economist. Berkaca pada hal tersebut, Dirjen Perbendahaaan telah memberikan arahan bahwa KPPN sebagai instansi vertikal DJPb di daerah yang akan berperan sebagai frontliner DJPb dan financial advisor di daerah. Artinya, KPPN harus mampu melaksanakan tugas di bidang analisis dan pembinaan ekonomi kewilayahan dan akuntansi pemerintah serta pengelolaan data analytics.  

Pangkalan Bun, 12 Januari 2023

APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle) dengan tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara konsekutif. Pada tahap pelaksanaan, Kementerian/Lembaga sebagai pengguna anggaran perlu menyiapkan strategi pengelolaan keuangan yang optimal demi tercerminnya realisasi belanja lebih berkualitas (spending better) sehingga berjalannya fungsi-fungsi APBN yaitu pengalokasian anggaran yang terarah, distribusi pembangunan yang semakin merata, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil.

Pangkalan Bun, 9 Maret 2023

Sesuai arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-2595/PB.1/2022, kegiatan Capacity Building/Internal Gathering wajib dilakukan setiap triwulan yang berpedoman pada standardisasi kegiatan penguatan manajemen internal KPPN dengan tujuan untuk memperkuat motivasi dan solidaritas pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi. Perubahan organisasi yang semakin dinamis membutuhkan penyesuaian yang cepat oleh seluruh pegawai. Selain kompetensi yang harus terus menerus ditingkatkan, kesehatan diri juga harus dijaga agar produktivitas tidak terganggu.

Pangkalan Bun, 8 Februari 2023

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan cerminan atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian/Lembaga. Di tahun 2022, KPPN Pangkalan Bun bun berhasil meraih nilai IKPA sebesar 95,85 atas hasil akumulasi kinerja satuan kerja lingkup KPPN Pangkalan Bun. Nilai tersebut terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu revisi DIPA, deviasi Hal III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.

Pangkalan Bun, 22 Desember 2022

Langkah-langkah akhir tahun 2022 merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2022. Langkah-langkah akhir tahun ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai pelaksanaan penerimaan negara di akhir tahun 2022 dan pengaturan jaminan pembayaran akhir tahun dengan bank garansi.