Telah dilaksanakan Bimbingan Mental Nasional (Bintalnas) Dialog Antargenerasi dengan tema "Meneladani Kepemimpinan Antargenerasi" dengan mengundang purna bakti pegawai KPPN Pangkalan Bun sebagai narasumber yang dilaksanakan pada hari Jumat, (21/02/205) dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun. Acara kali ini menghadirkan 5 orang purna bakti yakni Bapak Joko Purnomo, Bapak Sarana, Ibu Indrasih, Ibu Suharni, dan Ibu Siti Nursuzana. "Setiap kali melewati depan KPPN rasanya rindu, sudah 12 tahun lamanya tidak menginjakkan kaki di KPPN. Alhamdulillah selama 38 tahun bekerja tidak ada kasus terkait dengan pekerjaan yang sudah saya jalani dahulu,"cerita Bapak Joko sebagai purna bakti terlama. Tidak lupa para purna bakti turut memberikan pesan kepada pegawai KPPN Pangkalan Bun untuk terus belajar, "Meskipun hanya lulusan SMA, di akhir menjelang usia pensiun saya berusaha untuk mempelajari pekerjaan yang semakin mengarah ke teknologi,"ungkap Ibu Suharni.

Selain menjadi sarana silaturahim pegawai purna bakti dengan pegawai yang masih aktif, momentum Duduk Bareng tersebut juga menjadi penyambung semangat dan knowledge sharing terkait sejarah pelayanan perbendaharaan dari masa ke masa. Dengan adanya agenda sarasehan dialog antargenerasi tersebut diharapkan dapat menjadi suntikan semangat bekerja dan menambah bekal bagi seluruh pegawai untuk meneladani leadership di KPPN Pangkalan Bun.

Tahun 2024 telah dilalui dengan baik oleh seluruh mitra kerja KPPN Pangkalan Bun baik dari segi pengelolaan anggaran oleh satuan kerja maupun penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke pemerintah daerah. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya tentu menghadapi kendala dan tantangan baik dari segi regulasi maupun implementasi. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam rangka meningkatkan awareness satuan kerja, pada hari Kamis, 13 Februari 2025 KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Penyampaian Treasury Award Semester II 2024 secara daring melalui zoom meeting. 

Kegiatan dibuka dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah berprestasi pada semester II tahun 2024, sebanyak 9 nominasi telah dikelompokkan dan dinilai berdasarkan kinerja satuan kerja selama 1 semester. Best Stakeholder's Semester II Tahun 2024 kali ini diraih oleh satker KPPBC Pangkaalan Bun. Berikut merupakan daftar satuan kerja dan Pemda yang mendapatkan penghargaan, antara lain:

A. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Pagu Besar)

1. Polres Kotawaringin Barat
2. Lapas Pangkalan Bun
3. KSOP Kumai

B. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Terbaik (Pagu Kecil)

1. Pengadilan Agama Sukamara
2. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3. BNN Kab. Kotawaringin Barat

C. Implementasi Digital Payment Terbaik

1. Kantor Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Barat
2. KPPBC TMP C Pangkalan Bun
3. KSOP Kumai

D. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik

1. KPP Pratama Pangkalan Bun
2. LOKA POM Di Kab. Kotawaringin Barat
3. KSOP Kumai

E. Implementasi CMS Terbaik

1. BPS Kab. Kotawaringin Barat
2. Kantor Pertanahan Kab. Sukamara
3. BPS Kab. Sukamara

F. Kualitas dan Kepatuhan Penyampaian LPJ Terbaik

1. Polres Sukamara
2. MTs N 2 Sukamara
3. Kantor Kementerian Agama Kab. Sukamara

G. Penyaluran Transfer Ke Daerah Tertinggi Tahun 2024 diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

H. Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2024 diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau

I. Penyelesaian BAR Rekonsiliasi Pajak Pusat Tercepat Semester II 2024 diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara

Pada kegiatan tersebut Kepala KPPN Pangkalan Bun, Bapak Edy Santoso hadir dan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, dan dilanjutkan dengan penyampaian apresiasi kepada para satuan kerja yang meraih prestasi atas pengelolaan anggaran selama tahun 2024. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan menggandeng Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadari oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Wawan Juswanto yang sekaligus memberikan welcoming speech serta Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah sebagai narasumber terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Dengan adanya Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan Penyampaian Treasury Award Semester II 2024 diharapkan seluruh satuan kerja mitra KPPN Pangkalan Bun akan semakin termotivasi untuk mengelola keuangan negara dengan maksimal di tengah perkembangan zaman yang semakin menantang.

Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meraih predikat WBBM, unit kerja harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: memiliki komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, melakukan perbaikan sistem dan prosedur kerja, serta menunjukkan hasil nyata dalam peningkatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Pada tahun 2021, KPPN Pangkalan Bun mendapatkan kesempatan pertama untuk mengikuti penilaian ZI Menuju WBBM. Meskipun belum berhasil meraih predikat tersebut, KPPN Pangkalan Bun tidak menyerah. Kami terus mengawal pembangunan ZI Menuju WBBM dengan melakukan berbagai perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Upaya ini menunjukkan komitmen KPPN Pangkalan Bun untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, KPPN Pangkalan Bun mendapatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diperoleh pada tahun 2019. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan efektivitas implementasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh KPPN Pangkalan Bun. Evaluasi mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Hasil dari pemantauan ini menunjukkan bahwa KPPN Pangkalan Bun berhasil mempertahankan standar tinggi dalam pencegahan korupsi dan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa KPPN Pangkalan Bun tidak hanya mampu meraih predikat WBK, tetapi juga menjaga dan meningkatkan integritas serta kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, KPPN Pangkalan Bun mendapatkan kesempatan kedua untuk mengikuti penilaian ZI Menuju WBBM. Tahapan yang dilalui antara lain:

1. Penetapan KPPN Pangkalan Bun sebagai salah satu unit kerja yang dinilai untuk perolehan predikat ZI Menuju WBBM
2. Pengunggahan dokumen pembangunan melalui aplikasi DIA
3. Verifikasi dokumen oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
4. Penilaian oleh Tim Penilai Unit Eselon I yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Penilaian oleh Tim Penilai Kementerian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tahapan ini dilakukan pra-evaluasi, desk evaluation, dan clearance
6. Penilaian oleh Tim Penilai Nasional yaitu KemenPANRB. Pada tahapan ini dilakukan pra-evaluasi, desk evaluation, wawancara virtual, validasi survei, field evaluation langsung di unit kerja, dan clearance
7. Rapat Pleno

Setiap tahapan dilalui dengan penuh semangat dan dedikasi oleh seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun. Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dan siap menghadapi penilaian dengan baik.

Pada 11 Desember 2024, Kepala KPPN Pangkalan Bun menghadiri Undangan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Reformasi KemenPANRB terkait kegiatan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta. Pada kesempatan tersebut, KPPN Pangkalan Bun menerima piagam penghargaan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2024 secara langsung dari Menteri PANRB dan Ketua Komisi II DPR RI.

KPPN Pangkalan Bun mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra kerja yang telah mendukung dalam meraih predikat WBBM. Dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak sangat berarti dalam perjalanan ini. KPPN Pangkalan Bun berharap agar semangat integritas ini dapat menyebar lebih luas dan membangun "island of integrity" yang lebih masif di berbagai unit kerja lainnya. Dengan demikian, diharapkan tercipta birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani di seluruh Indonesia.

KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan High Level Meeting Penyaluran Transfer ke Daerah dan Akselerasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta pemberdayaan UMKM Tahun Anggaran 2025 yang diadakan pada hari Selasa, 25 Februari 2025 bertempat di Aula Integritas KPPN Pangkalan Bun. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Plt Kepala BKAD, Kepala DPMD, Kepala Dinas Kesehatan, dan pejabat dari Dinas Perindagkop-UKM serta pejabat dari Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Local Government Advisory (LGA) yang dilakukan KPPN secara rutin setiap bulan sebagai upaya akselerasi dan evaluasi atas penyaluran Transfer Ke Daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, menyampaikan syukur dan apresiasi atas dukungan dan upaya pro-active KPPN dalam mengawal strategi pelaksanaan penyaluran TKD, terutama DAK Fisik dan Dana Desa. Serta kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk pelaksanaan anggaran di Tahun 2025 yang lebih bagus. Kemudian mengenai MoU yang sudah dilaksanakan antara Disperindakop dengan PIP agar segera dapat dilaksanakan sehingga dapat segera memberikan impact yang dirasakan oleh masyarakat

Pada kesempatan ini, Edy Santoso, Kepala KPPN Pangkalan Bun menyampaikan pesan untuk Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat agar tetap menjaga serta meningkatkan prestasi yang sudah dimiliki terkait dengan penyaluran TKD. Serta peningkatan koordinasi yang lebih optimal mengenai pemberdayaan UMKM sesuai dengan MoU yang telah disepakati antara Disperindakop dan PIP.Tidak hanya itu saja, pada kegiatan ini KPPN Pangkalan Bun juga memberikan apresiasi kepada Pemda Kotawaringin Barat berupa piagam penghargaan kategori Pemda tertinggi dalam penyaluran TKD wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun tahun anggaran 2024.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara KPPN Pangkalan Bun dengan Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan TKD untuk kemakmuran masyarakat Kotawaringin Barat.

KPPN Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak Pusat atas Belanja Daerah Periode Semester II tahun 2024 untuk Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau.

Rangkaian kegiatan penandatanganan tersebut melibatkan KPP Pratama Pangkalan Bun, BKAD Kab. Kotawaringin Barat dan BPKAD Sukamara pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Aula Integritas KPPN Pangkalan Bun. Selanjutnya melibatkan KPP Pratama Pangkalan Bun, dan Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau pada tanggal 10 Februari 2025 yang bertempat di ruang rapat BPKPD Lamandau.

Dalam kesempatan penandatangan BAR tersebut, Kepala KPPN Pangkalan Bun menyampaikan terkait pentingnya penghimpunan pajak daerah atas belanja APBN dan Transfer ke Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka penyaluran Dana Bagi Hasil oleh DJPK. Edy Santoso, Kepala KPPN Pangkalan Bun juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah Daerah yang telah berhasil menyelesaikan rekonsiliasi pajak semester II Tahun 2024 dengan tepat waktu.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi dalam menghimpun penerimaan negara dan belanja APBN antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 dan Standardisasi Penguatan Integritas pada aspek penguatan integritas internal, KPPN Pangkalan Bun menyelenggarakan pembinaan mental dan kerohanian dengan tema "Antikorupsi Mulai dari Lifestyle-mu" di Middle Office KPPN Pangkalan Bun pada Jumat, 22 November 2024.

Kegiatan dibuka oleh Marsa Renaning Dyah, selaku MC. Selanjutnya, Edy Santoso selaku Kepala KPPN Pangkalan Bun, menyampaikan materi terkait “Antikorupsi Mulai dari Lifestyle-mu” yang terdiri dari: Contoh Kasus Korupsi yang Melibatkan ASN Kemenkeu, Apa itu Lifestyle, Hubungan Korupsi dan Lifestyle, Nilai-Nilai Antikorupsi, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kaidah Perilaku Utama, dan Mencegah Korupsi dari Diri Sendiri. Selain itu, beliau juga memberikan himbauan untuk terus memperkuat iman pegawai, mengajak keluarga setiap pegawai untuk dapat menerapkan gaya hidup sehat dan sederhana, menjaga aktivitas pada social media, dan menjaga nilai-nilai perilaku pegawai Kemenkeu serta menjaga kode etik dan perilaku. Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang interaktif.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat menjadi reminder bagi seluruh pegawai KPPN Pangkalan Bun untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga masing-masing untuk dapat memiliki lifestyle yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan.