Percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima dapat terwujud melalui Pembangunan Zona Integritas. Melalui pembanguan zona intgritas, unit/satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh terutama bagi unit/satuan kerja lain di wilayah sekitarnya sehingga dapat tercipta lingkungan pemerintahan tentang penerapan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Selaras dengan filosofi Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Merdeka Belajar berarti terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. Murid dan guru diberi kebebasan untuk belajar dari berbagai sumber dan menyesuaikan metode pembelajaran.

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya yaitu pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN tahun 2022 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± 70,6 Miliar kepada seluruh desa yang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain dana desa, desa juga memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Masa Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020, puncaknya ditandai dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah. Salah satu yang paling terdampak dari hadirnya Pandemi COVID-19 ini adalah sektor di bidang ekonomi. Pelaku usaha dari mulai skala besar sampai mikro menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin bahkan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tak ayal berbagai sektor usaha pun terkena imbasnya, termasuk lebih dari 80% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aspek sosial, ekonomi dan fiskal. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan langkah-langkah kebijakan dalam penanggulangan COVID-19 di Bidang Kesehatan, namun juga tetap harus mempertahankan laju perekonomian. Penajaman kualitas belanja melalui refocusing baik belanja K/L dan TKDD menjadikan APBN lebih fleksibel dalam menghadapi pandemi COVID-19.