Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lainnya.

Pangkalan Bun - Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima. Berdasrkan monitoring retur SP2D, terdapat sebanyak 13 retur SP2D yang berasal dari 10 satker sepanjang tahun 2021. Dari 13 retur tersebut, sebanyak 38,5% disebabkan karena rekening sudah ditutup, 38,5% karena rekening tidak ditemukan, dan 23% karena rekening tidak aktif/salah/tidak ditemukan.

Selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik dan pendiri Taman Siswa,  bahwa  “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”, maka murid diberi kebebasan untuk belajar dari sumber yang beragam, dari guru, teman-teman, orang tua, buku, internet, dan sebagainya. Juga bisa belajar di manapun, terutama dari rumah yang menjadi kunci pendidikan karakter.

KPPN Pangkalan Bun mempunyai salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan yaitu Jumat Berbagi. Dana yang digunakan CSR adalah dana pribadi pegawai, bukan dana yang bersumber dari APBN. Kegiatan yang telah berlangsung dari tahun 2021 sampai saat ini, dilaksanakan setiap hari Jumat berbentuk pembagian makanan ke pasukan kuning, penyapu jalanan di area Pangkalan Bun. Pada bulan Ramadan tahun ini, kegiatan Jumat Berbagi dialihkan menjadi Bakti Sosial ke Panti Asuhan. Bakti Sosial ini termasuk dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18, yang bertema Perbendaharaan Harmonis.

Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birkokrasi yang bersih dan akuntabel, kirokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas merupakan media dalam mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terutama terkait dengan birkokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. Melalui pembanguan zona intgritas, unit/satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi contoh terutama bagi unit/satuan kerja lain di wilayah sekitarnya sehingga dapat tercipta lingkungan pemerintahan tentang penerapan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.