Pangkalan Bun - Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2022 sudah berjalan selama tujuh bulan. Sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 total realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun adalah sebesar Rp212,95 Miliar atau 50,88% dari total pagu sesebsar Rp418,51 Miliar. Angka tersebut terdiri dari realisasi penyaluran DAK Fisik sebesar Rp100,83 Miliar atau 39,21% dari pagu DAK Fisik sebesar Rp257,17 Miliar, sedangkan Dana Desa menyumbang realisasi penyaluran sebesar Rp112,12 Miliar atau 69,50% dari pagu Dana Desa sebesar Rp 161,33 Miliar.
Adapun batas-batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah diatur yaitu, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II adalah tanggal 21 Oktober 2022, Tahap III dan DAK Fisik Sekaligus atas Rekomendasi K/L Teknis paling lambat tanggal 15 Desember 2022. Sedangkan untuk batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II reguler paling lambat 5 HK sebelum akhir bulan Agustus serta Tahap II desa mandiri dan Tahap III reguler mengikuti Langkah-Langkah Akhir Tahun 2022.
Mengingat sisa waktu 5 bulan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, diperlukan adanya upaya akselerasi penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum akhir batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Upaya akselerasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi yang kuat antara KPPN Pangkalan Bun dengan Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan arahan Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar KPPN dapat meningkatkan penguatan manajemen eksternal yang salah satu aspeknya adalah bimbingan teknis / Focus Group Discussion (FGD) pelaksanaan anggaran berupa evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa, maka KPPN Pangkalan Bun melaksanakan FGD Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa secara periodik satu bulan sekali. Untuk periode bulan Agustus ini, FGD dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, dengan dihadiri oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun, Kepala Seksi Bank KPPN Pangkalan Bun, Perwakilan BPKAD, BPKPD dan DPMD tiga kabupaten wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun.
Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas perkembangan, kendala, dan strategi percepatan peyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta meningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam FGD ini dipaparkan rincian penyaluran masing-masing kabupaten. Selain itu setiap pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dialami serta langkah strategis dalam penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa.
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Indra Karunia Dewanti, diakhir sambutannya menyampaikan harapan bahwa FGD ini dapat dijadikan momentum untuk pembangunan perekonomian dan kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.
