Menguatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran  Melalui Analisis Deviasi Halaman III DIPA

oleh Mukhamad Basori

Pelaksanaan anggaran yang baik tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran berhasil diserap. Lebih dari itu, kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari seberapa selaras rencana penarikan dana dengan realisasi belanja yang terjadi. Dalam konteks ini, Halaman III DIPA memiliki peran penting karena memuat Rencana Penarikan Dana atau RPD yang menjadi acuan satker dalam melaksanakan anggaran secara tertib, terukur, dan sesuai kebutuhan riil kegiatan.

Deviasi Halaman III DIPA bukan sekadar angka dalam penilaian IKPA. Deviasi tersebut merupakan sinyal awal yang dapat menunjukkan kualitas perencanaan, koordinasi internal, serta kedisiplinan satker dalam menyesuaikan rencana dengan pelaksanaan kegiatan. Semakin kecil deviasi, semakin baik pula kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Sebaliknya, deviasi yang tinggi perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mencerminkan adanya ketidaktepatan perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau belum optimalnya pengendalian internal satker.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data deviasi Halaman III DIPA satker lingkup KPPN Purwodadi periode 2022 sampai dengan 2025, terlihat adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Rata-rata deviasi menurun dari 32,83 persen pada tahun 2022 menjadi 10,00 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran satker semakin membaik.

Perbaikan tersebut juga terlihat dari bertambahnya jumlah satker dengan deviasi di bawah 5 persen. Pada tahun 2022, hanya terdapat 4 satker yang mampu berada pada kategori tersebut. Jumlah ini meningkat menjadi 13 satker pada tahun 2024 dan tetap bertahan pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah satker dengan deviasi di atas atau sama dengan 10 persen menurun dari 39 satker pada tahun 2022 menjadi 17 satker pada tahun 2025.

Meskipun demikian, perbaikan tersebut belum merata pada seluruh satker. Hasil analisis menunjukkan belum ada satker yang mampu menjaga deviasi di bawah 5 persen secara konsisten selama empat tahun berturut-turut sejak 2022 sampai dengan 2025. Namun, terdapat 2 satker yang mampu mempertahankan deviasi di bawah 5 persen sejak tahun 2023, yaitu Pengadilan Negeri Blora dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Kedua satker ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam penyusunan RPD yang realistis dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang disiplin.

Di sisi lain, masih terdapat 16 satker yang memiliki deviasi di atas 10 persen selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih intensif dan berbasis risiko. Satker dengan deviasi tinggi tidak cukup hanya diberikan informasi umum, tetapi perlu didampingi secara lebih spesifik, mulai dari penyusunan RPD, pemetaan jadwal kegiatan, identifikasi potensi keterlambatan, hingga evaluasi berkala atas realisasi belanja.

Tingginya deviasi Halaman III DIPA umumnya dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, permasalahan yang sering muncul antara lain perencanaan kegiatan yang belum sinkron dengan RPD, koordinasi yang belum optimal antara perencana, PPK, PPSPM, bendahara, dan KPA, keterlambatan pengajuan SPM, serta belum kuatnya kepemilikan bersama terhadap kualitas RPD. Sementara dari sisi eksternal, deviasi dapat dipengaruhi oleh keterlambatan revisi anggaran, perubahan kebijakan, proses pengadaan yang memerlukan waktu, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga.

Melihat kondisi tersebut, strategi pembinaan perlu dilakukan secara lebih terstruktur. Pertama, KPPN Purwodadi perlu terus memperkuat fungsi edukasi kepada satker, khususnya terkait pentingnya Halaman III DIPA sebagai instrumen perencanaan kas dan pengendalian pelaksanaan anggaran. Coaching clinic tematik, asistensi penyusunan RPD, serta sharing best practice dari satker dengan deviasi rendah dapat menjadi langkah praktis yang mudah diterapkan.

Kedua, monitoring deviasi perlu dilakukan secara berkala dan tidak menunggu akhir periode penilaian. KPPN Purwodadi dapat memanfaatkan data deviasi sebagai bahan early warning kepada satker, sehingga potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dapat diketahui lebih awal. Dengan demikian, satker masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian secara tepat waktu.

Ketiga, peran KPA dan tim pengelola anggaran perlu terus diperkuat. RPD sebaiknya tidak dipandang sebagai urusan teknis unit keuangan semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial satker. Keterlibatan KPA, PPK, PPSPM, bendahara, dan perencana menjadi kunci agar rencana penarikan dana benar-benar mencerminkan jadwal kegiatan dan kebutuhan pembayaran yang riil.

Keempat, pembinaan perlu dilakukan dengan pendekatan segmentasi. Satker dengan deviasi rendah dapat dijadikan role model. Satker yang sedang menunjukkan tren perbaikan perlu didorong agar segera naik kelas. Sementara satker dengan deviasi tinggi dan berulang perlu menjadi prioritas pembinaan intensif. Pendekatan ini lebih tepat dibandingkan pembinaan yang bersifat seragam, karena setiap satker memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda.

Pada akhirnya, penurunan deviasi Halaman III DIPA bukan hanya menjadi tanggung jawab satker, tetapi juga bagian dari peran strategis KPPN sebagai mitra kerja satuan kerja. KPPN tidak hanya hadir sebagai kantor yang memproses pencairan dana, tetapi juga sebagai financial advisor yang membantu satker merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan anggaran secara lebih baik.

Dengan pembinaan yang konsisten, monitoring berbasis data, serta komitmen bersama antara KPPN dan satuan kerja, kualitas pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan. Deviasi Halaman III DIPA perlu dipandang bukan sebagai beban penilaian, melainkan sebagai alat bantu untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Semakin baik perencanaan dan pelaksanaan anggaran, semakin besar pula kontribusi APBN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.