Purwodadi, 9 November 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwodadi menyelenggarakan press release perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga bulan November 2025, sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran akhir tahun, serta sharing session pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting dan diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta operator satuan kerja mitra KPPN Purwodadi.
Kinerja Pelaksanaan APBN hingga November 2025
Dalam press release yang disampaikan secara daring, KPPN Purwodadi memaparkan bahwa realisasi APBN hingga November 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dan berjalan sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Pelaksanaan belanja negara terus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.
Realisasi belanja pemerintah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta penyaluran transfer ke daerah dan dana desa. Seluruh pelaksanaan belanja tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPPN Purwodadi juga mengimbau satuan kerja untuk mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran 2025 melalui percepatan pelaksanaan anggaran yang terukur, dengan tetap menjaga kualitas belanja dan ketertiban administrasi.
Sosialisasi PMK Nomor 84 Tahun 2025 tentang RPATA
Pada kesempatan yang sama, KPPN Purwodadi melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran untuk Pekerjaan yang Belum Selesai di Akhir Tahun Anggaran atau Rencana Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa RPATA merupakan instrumen pengendalian untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi atas penyelesaian pekerjaan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Satuan kerja diharapkan dapat menyusun RPATA secara cermat, realistis, dan sesuai dengan kondisi riil progres pekerjaan di lapangan.
KPPN Purwodadi menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan RPATA, termasuk kesesuaian antara kontrak, realisasi fisik, dan realisasi keuangan, serta kepatuhan terhadap batas waktu penyampaian dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi Pembayaran Transaksi Katalog Elektronik Akhir Tahun
Selain sosialisasi RPATA, KPPN Purwodadi juga menyampaikan sosialisasi terkait mekanisme pembayaran transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik pada akhir tahun anggaran 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja agar proses pembayaran dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai ketentuan.
Materi yang disampaikan meliputi tahapan pembayaran transaksi Katalog Elektronik, pemenuhan kelengkapan dokumen tagihan, serta perhatian terhadap jadwal cut-off akhir tahun anggaran. Satuan kerja juga diimbau untuk memastikan ketersediaan pagu anggaran serta kesesuaian data antara sistem pengadaan dan sistem pembayaran.
Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sharing session pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Dalam sesi ini, KPPN Purwodadi menyampaikan komitmen dan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas.
Komitmen dalam Mendukung Pengelolaan APBN yang Akuntabel
Melalui pelaksanaan press release, sosialisasi kebijakan, dan sharing session ZI-WBK yang diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting ini, KPPN Purwodadi berharap seluruh satuan kerja mitra dapat meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan komitmen dalam pengelolaan keuangan negara.
