Dalam rangka mengkomunikasikan serta menyamakan persepsi terkait berbagai kebijakan maupun isu terkini organisasi, KPPN Putussibau melaksanakan serial Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan tema implementasi peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economis (RCE) selama bulan Desember ini. Serial GKM tentang RCE ini akan dilaksanakan dalam 4 series.
Seri pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Desember 2021, bertempat di Aula KPPN Putussibau, disampaikan oleh Tim Seksi VeraKI. Penyaji pertama adalah Kasi VeraKI, Bapak Irfan Sudarmaji, yang menyampaikan gambaran umum Regional Chief Economist (RCE), serta peran dan fungsi RCE.
Beliau menyampaikan untuk menjalankan peran RCE, Ditjen Perbendaharaan harus menaruh perspektif baru mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. Kita harus mengetahui anggaran yang selama ini telah dikeluarkan apakah mempengaruhi perekonomian serta bagaimana kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Ditjen Perbendaharaan harus mampu menganalisis serta menghubungkan APBN dan APBD dengan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik dengan Pemda maupun akademisi di daerah.
Sesi selanjutnya disampaikan oleh Steven Hoover Sianturi yang menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan di daerah harus dapat memberikan nilai tambah yang penting bagi daerah. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga dapat melakukan pendampingan dan tidak terbatas pada soal pengelolaan keuangan daerah di Pemda, tetapi juga dalam hal dukungan dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sesi terakhir, Intan Hapsari Pradantama menyampaikan bahwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk terus bergerak dalam komitmen bahwa good is not enough when better is expected. Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan harus lebih berkembang lagi agar tidak berhenti pada zona nyaman. Dalam bekerja, kita tidak hanya terpaku pada tataran normatif saja tetapi efektivitas dari pelaksanaan tugas agar bisa tercermin dari berbagai dimensi.
GKM kali ini ditutup dengan arahan oleh Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo. Beliau mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai KPPN agar senantiasa meningkatkan kompetensi untuk analisis data. Untuk itu diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai karakteristik struktur data APBN dan APBD agar dihasilkan hasil analisis yang valid dan andal.
Modal awal untuk bisa mengambil peran dalam RCE ini yaitu kita harus paham betul dengan APBN dan APBD. “Ini harus menjadi challenge dan bahan introspeksi bagi kita semua, benarkah kita sudah paham betul dengan APBN? Lalu bagaimana dengan APBD?” ungkap beliau. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa kita harus paham betul dengan sistem keuangan pemerintah pusat, mulai dari struktur, karakteristik, ataupun keterbatasan yang ada. Kita juga perlu untuk mempelajari bagaimana sistem keuangan pada pemerintah daerah. Karena government spending itu mencakup belanja Pemerintah Pusat dan belanja pemerintah daerah.
Selain itu, seperti halnya yang sering disampaikan dalam beberapa kesempatan, Kepala KPPN selalu menegaskan bahwa kita dalam bekerja harus memberikan hal lebih dari pada yang diminta. Bekerja tidak hanya mengerjakan apa yang sudah ada dalam uraian jabatan atau tusi masing-masing namun kita bekerja harus lebih kreatif dan inovatif agar kita semua dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat atau Pemerintah Daerah.
Dari hasil diskusi pada kegiatan ini diharapkan para pegawai KPPN Putussibau dapat mengambil peran dan memberikan dukungan khususnya kepada DJPb Kalbar selaku RCE di wilayah Kalimantan Barat.
#DJPbHAnDAL #DJPbKalbar #KPPNPutussibau #RegionalChiefEconomist
p>
