Putussibau (28/09/2022). KPPN Putussibau mengadakan acara Rilis APBN Periode Agustus 2022 secara hybrid yang dihadiri stakeholder yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Satker, SKPD Kab. Kapuas Hulu, PT. Pegadaian, dan Akademisi PDD Polnep Kapuas Hulu. Sampai dengan akhir Agustus 2022, KPPN Putussibau telah menyalurkan belanja dari APBN sebesar Rp341,68 miliar dari total pagu anggaran Rp591,49 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari belanja Satker Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar sebesar Rp116,77 miliar atau 57,26% dari pagu Rp203,93 miliar dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar sebesar Rp224,90 miliar atau 58,03% dari pagu Rp387, 55 miliar.

Kinerja belanja APBN sampai Agustus 2022 tersebut secara year on year mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 11%. “Walaupun ada kenaikan Realisasi belanja APBN di Kabupaten Kapuas Hulu hingga 31 Agustus 2022 jika dibandingkan dengan tahun lalu, namun capaian persentase realisasi masih terbilang cukup rendah karena secara akumulasi baru mencapai 57,77% dari target 70%” ungkap Sri Winarno, Kepala KPPN Putussibau dalam acara Rilis APBN Periode Agustus Tahun 2022 KPPN Putussibau, Rabu, 28 September 2022.

Diawal paparannya, Pak Win, sapaan akrab Kepala KPPN Putussibau menyampaikan bahwa disampaing sebagai bentuk dukungan kepada Kanwil DJPb Provinsi Kalbar sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan representasi Kementerian Keuangan di daerah, Rilis APBN lingkup KPPN Putussibau dimaksudkan untuk memberikan informasi sekaligus wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Putussibau yang terdapat 29 satker K/L dan 1 satker pengelola TKDD. Selanjutnya disampaikan bahwa realisasi penerimaan negara sampai dengan Agustus 2022 di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp165,09 miliar. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp159,84 miliar, dan penerimaan kepabeanan dan cukai (BC) sebesar Rp22,89 juta dan penerimaan PNBP sebanyak Rp5,22 miliar.

Diantara jenis belanja yang disalurkan KPPN Belanja Pegawai masih memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 65,17%, disusul Belanja Barang sebesar 46,42% dan Belanja Modal sebesar 39,14%. Realisasi penyaluran TKDD Rp224,90 miliar terdiri dari penyaluran Dana Desa sebesar Rp166,6 miliar dari total pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa, DAK Fisik sebesar Rp19,9 miliar dari total pagu Rp79,88 miliar, sedangkan DAK Non-Fisik telah tersalurkan Rp38,4 miliar dari total pagu Rp57,5 miliar. Tahun 2022 ini untuk pertama kalinya KPPN Putussibau menyalurkan Dana DAK Non-Fisik berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibauPASTI #MengawalAPBN #Sinergi

Untuk memberikan informasi sekaligus wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di wilayah Kab. Kapuas Hulu, KPPN Putussibau menyelenggarakan Rilis APBN Semester I 2022. Kegiatan rilis ini juga sebagai sarana penguatan peran KPPN di daerah. Rilis disampaikan oleh Kepala KPPN Putussibau, Bapak Sri Winarno, sekaligus mewakili Kepala KP2KP Putussibau dan KPPBC TMP BC Nanga Badau yang berhalangan hadir. Dalam paparannya, disampaikan perkembangan pelaksanaan APBN baik dari sisi belanja maupun pendapatan serta beberapa program pemerintah.

Sampai dengan akhir Juni 2022, KPPN Putussibau telah menyalurkan Dana APBN sebesar Rp222,54 miliar dari total pagu anggaran Rp583,20 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Satker Kementerian/Lembaga (K/L) terserap sebesar 43,40% atau sebesar Rp84,89 miliar, sedangkan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar 35,51% atau sebesar Rp137,64 miliar. Kinerja belanja APBN tersebut secara year on year mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif, persentase penyerapan belanja K/L pada semester I tahun 2022 jika dibandingkan dengan semester I tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,09%. Hal tersebut juga terjadi pada kinerja penyaluran TKDD pada semester I 2022 meningkat sebesar 6,81% dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu.

Selanjutnya disampaikan bahwa realisasi penerimaan negara sampai dengan Semester I di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp119,60 miliar. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp115,96 miliar, dan penerimaan kepabeanan dan cukai (BC) sebesar Rp20,02 juta. Selain itu terdapat penerimaan PNBP sebanyak Rp3,62 miliar.

Belanja Pegawai masih menjadi penyumbang persentase tertinggi yaitu sebesar 46,60% sedangkan untuk Belanja Barang sebesar 38,62% dan disusul Belanja Modal sebesar 33,37%.

Realisasi penyaluran TKDD terdiri dari penyaluran Dana Desa sebesar Rp101,13 miliar dari total pagu Rp250,17 miliar untuk 278 desa, Sedangkan DAK Non-Fisik telah tersalurkan Rp36,51 miliar dari total pagu Rp57,54, namun untuk DAK Fisik sampai akhir Semester I masih belum ada realisasi penyaluran. Tahun 2022 ini untuk pertama kalinya KPPN Putussibau menyalurkan Dana DAK Non-Fisik berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Acara rilis kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada satker lingkup KPPN Putussibau yang telah menunjukkan kinerja terbaik selama Semester I 2022. Penghargaan-perhargaan tersebut dibagi atas beberapa kategori yaitu capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang didasarkan atas ketegori besaran pagu DIPA, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi Data Rekening, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Satker Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Nanga Badau (130558), Polres Kapuas Hulu (645468), dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Pangsuma Putussibau (414185) menjadi satker-satker yang memperoleh penghargaan paling banyak yaitu masing-masing mendapatkan 3 penghargaan dalam kategori yang berbeda. Pemberian apresiasi/penghargaan ini diharapkan dapat mendorong satker untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara serta dapat menjadi pemicu semangat bagi satker lainnya.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibauPASTI #MengawalAPBN #Sinergi

Sore itu Kamis 3 November 2022 musibah datang tiba-tiba sebuah hunian berbahan konstruksi kayu ludes disambar api. Kabar kejadian tersebut beredar dari WA ke WA diantara warga dan salah satu PPNPN KPPN Putussibau.

Pak Sobirin seorang lelaki ramah paruh baya bersama keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Dia adalah petugas kebersihan di lingkungan SMAN 1 Putussibau berlokasi tidak jauh dari KPPN Putussibau. Biasa menjadi muadzin di surau Mujahidin sering suara adzannya terdengar.

Mendengar informasi tersebut Bapak Sri Winarno selaku Kepala Kantor segera mengajak keluarga besar KPPN Putussibau untuk berdonasi mengumpulkan sumbangan berupa pakaian, uang dan makanan. Para pegawai KPPN Putussibau spontan dan antusias menyambut ajakan tersebut.

Jum’at 4 November 2022 pagi bersamaan dengan kegiatan olah raga bersama dilaksanakan “Kegiatan KPPN Putussibau Berbagi” sebagai wujud kepedulian sosial di lingkungan sekitar kantor, yaitu mengunjungi Bapak Sobirin sekaligus memberikan bantuan sumbangan yang telah sukarela dikumpulkan oleh para pegawai.

Semoga Keluarga Pak Sobirin dapat melalui musibah ini dengan tabah dan mendapat pahala atas kesabarannya. Musibah kebakaran tersebut tentunya menjadi pembelajaran semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya dalam mitigasi risiko kebakaran di lingkungan masing-masing, mengingat di wilayah Putussibau masyarakat banyak memiliki rumah dengan konstruksi kearifan lokal dari kayu.

Sebagai salah satu realisasi dari Program Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Lingkup DJPb dan dalam rangka penyebaran virus zona integritas sebagai perwujudan pembangunan Island of Integrity di wilayah Kab. Kapuas Hulu, KPPN Putussibau menyelenggarakan sosialisasi Anti Korupsi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Selasa, 6 September 2022, dengan dihadiri KPA lingkup wilayah pembayaran KPPN Putussibau, perwakilan Pemda Kab. Kapuas Hulu, Akademisi dari PDD Polnep Kapuas Hulu, dan wartawan media regional Kalimantan Barat. Dalam paparannya, Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno menyampaikan bahwa saat ini budaya anti korupsi masih belum sepenuhnya dibangun dan diterapkan secara komprehensif di unit-unit kerja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya kita melihat dan mendengar para penyelenggara negara dan pejabat/pegawai pemerintahan yang terjerat kasus korupsi.

Salah satu strategi dalam memerangi korupsi adalah dengan memberikan edukasi terkait apa itu perbuatan korupsi, bahaya dan dampaknya serta bagaimana mencegahnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengenali apa itu korupsi agar kita dapat menghindari perbuatan tersebut dan supaya dapat melaporkan. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, merugikan keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Korupsi adalah extraordinary crime, oleh karena itu biaya yang dikeluarkan negara untuk memberantasan korupsi juga terbilang besar atau mahal. Mengapa demikian? karena ternyata bukan hanya ada biaya eksplisit saja, melainkan ada juga biaya implisit yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah. Biaya eksplisit adalah biaya kerugian yang ditimbulkan dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi. Sedangkan biaya implisit adalah dampak tindakan korupsi yang dilakukan para koruptor dan multiplier ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat.

Perilaku koruptif harus dihindari sejak dini agar tidak menjadi karakter dan kebiasaan bahkan menjadi budaya yang sulit diubah. Untuk menghindari dan mengikis perbuatan koruptif perlu ditanamkan nilai-nilai antikorupsi yang diharapkan dapat menumbuhkan budaya antikorupsi termasuk di lingkungan kerja.

Dalam paparan penutupnya, Kepala KPPN Putussibau kembali menegaskan juga bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN tanpa biaya atau gratis. Setiap elemen KPPN Putussibau berkomitmen untuk wewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan serta akan terus menyebarkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholders KPPN Putussibau. Tidak lupa, Bapak Sri Winarno juga meminta dukungan dari seluruh stakeholders agar KPPN Putussibau dapat meraih predikat WBBM pada tahun 2022 ini.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibauPASTI #WBBM2022 #AntiKorupsi

Halo #mitrakppn117

Triwulan III tinggal 1 bulan yaitu bulan September 2022 adapun target realisasi belanjanya adalah 70% loh

Berikut kami sampaikan realisasi belanja pemerintah pusat s.d. tanggal 31 Agustus 2022

Saat ini total belanja telah mencapai Rp116.772.676.807,- atau sebesar 58.11 % dari total pagu Rp200.956.669.000,-

Satuan kerja dapat mengecek progress realisasi belanja masing masing satker loh!

Caranya: ✅ Log in ke aplikasi OMSPAN dan masuk menggunakan user dan password OMSPAN satker

✅ pilih modul penganggaran

✅ pilih menu pagu dan realisasi belanja

Gimana nih hasilnya??? Sudah mendekati target 70% dari total pagu belum?

Kalau belum, mohon disampaikan kepada bapak/ibu KPA dan PPK untuk menyegerakan pelaksanaan kegiatan dan mengajukan SPM ke KPPN Putussibau apabila pekerjaan tersebut sudah dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan ?

Apabila ada kendala, juga bisa berkosultasi melalui HAI-CSO OMSPAN loh ?

#Mitrakerja117 #djpbhandal #kppntputussibau #kawalapbndariperbatasan #ziwbbmkppnputussibau