
[ SEPINTAR TREASURY ]
Halo Sobat #InTress Ingin tahu lebih lengkap tentang gratifikasi? Yuk, simak Sepintar Treasury edisi tentang Gratifikasi berikut, ya!
#SepintarTreasury #KPPNPutussibau #InTress





[ SEPINTAR TREASURY ]
Halo Sobat #InTress Ingin tahu lebih lengkap tentang gratifikasi? Yuk, simak Sepintar Treasury edisi tentang Gratifikasi berikut, ya!
#SepintarTreasury #KPPNPutussibau #InTress





Halo Sobat #InTress
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, saling berbagi dalam bentuk hadiah, parsel, amplop, dan barang lainnya sudah menjadi tradisi kita. Namun, perlu diketahui bahwa KPPN Putussibau sebagai instansi pemerintah tidak menerima segala bentuk pemberian yang dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap, seperti uang, bingkisan, parsel, fasilitas, dan lainnya.
Apabila menemukan pelanggaran atau pemberian gratifikasi/suap kepada pegawai KPPN Putussibau, segera laporkan ke layanan pengaduan KPPN Putussibau sebagai berikut. 📌 Kontak: 081258988532 081251471544 (WhatsApp) 📌 Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. 📌 Situs: www.lapor.go.id wise.kemenkeu.go.id pengaduandjpb.kemenkeu.go.id 📌 Tatap muka langsung dan kotak pengaduan
Kami juga berkomitmen untuk menjaga perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor pengaduan.
Yuk, bersama hindari gratifikasi dan ciptakan lingkungan bebas dari korupsi!
#AntiGratifikasi #KPPNPutussibau #InTress



Teras KPPN merupakan salah satu inovasi di KPPN Putussibau, yang bertujuan untuk memaksimal kebijakan dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat terkait Penyerapan maupun capaian IKPA satker-satker diwilayah Kalimantan Barat. Dengan adanya penetapan tersebut perlu langkah-langkah perlu KPPN Putussibau lakukan agar satker-satker diwilayah pembayaran KPPN Putussibau dapat memnuhi target tersebut. Kali ini KPPN Putussibau mengundang Sakter BPS Kapuas Hulu, Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Agama Putussibau. Melalui Teras KPPN diharapakan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan penggunaan CMS dan KPP di Kapuas Hulu, serta memberi bimbingan terkait penyusunan LK pada satker terkait.
sampai jumpaa di eventt selanjutttnya :)
#Mitrakerja117 #kppntputussibau #kawalapbndariperbatasan #ziwbbmkppnputussibau #APBNKita #PulihLebihCepat #APBNuntukRakyat #bangkitlebihkuat #kppnputussibau #DJPbHAnDAL #kemenkeu #KementerianKeuangan #sinergitastanpabatas #kemenkeusatu #kppnputussibaupasti #kemenkeuri


Selama 5 tahun terakhir, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di @KemenkeuRI mencapai 100%✨ Seluruh pegawai Kemenkeu WAJIB melaporkan harta kekayaannya, termasuk yang tidak wajib lapor LHKPN. Wajib Lapor LHKPN melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN @official.kpk. Sementara, pegawai yang bukan Wajib Lapor LHKPN, WAJIB melaporkan harta kekayaannya melalui Modul LHK yang dikelola @ItjenKemenkeu. Kemenkeu juga telah mengintegrasikan e-LHKPN dengan Modul LHK untuk memudahkan pelaporan. Kepatuhan pelaporan para pegawai Kemenkeu terus dijaga. Jika menemukan indikasi penyimpangan, laporkan melalui WISE Kemenkeu www.wise.kemenkeu.go.id.



Â

Pada 29 Maret 2023, telah dilaksanakan Kick-off dan Internalisasi Sosialisasi Implementasi ISO 37001:2016 SMAP Pada KPPN Putussibau. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di lingkungan internal KPPN Putussibau serta kepada para satker mitra.
Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip Good Governance melalui penyempurnaan sistem manajemen secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk komitmen tinggi KPPN Putussibau dalam upaya menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dan sebagai keberlanjutan dalam pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih oleh KPPN Putussibau pada tahun 2022.
Melalui klausul-klausul yang berfokus pada gerakan anti penyuapan, ISO SMAP mampu mempertajam berbagai upaya menjaga integritas yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monev secara lebih sistematis dan terukur.




Pada Selasa, 28 Februari 2023, KPPN Putussibau telah menyampaikan sosialisasi terkait budaya antikorupsi, yang bersamaan juga dengan kegiatan Rilis Kinerja APBN Edisi Februari 2023 dan Pemberian Apresiasi atas Kinerja Pengelolaan APBN Semester II Tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sri Winarno, Kepala KPPN Putussibau, menyampaikan pentingnya menjaga dan menerapkan budaya antikorupsi. Korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa atau disebut juga dengan extraordinary crime karena dapat mengakibatkan kerugian yang besar dan meluas.
Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang besar dan massif, yaitu dengan menerapkan budaya antikorupsi. Selain itu, disampaikan juga bahwa seluruh pegawai KPPN Putussibau menolak segala bentuk tindakan korupsi. Apabila menemukan pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPPN Putussibau, dapat segera melaporkannya melalui layanan pengaduan KPPN Putussibau.


Berikut kami sampaikan realisasi belanja pemerintah pusat s.d. tanggal 31 Januari 2023 Saat ini total belanja telah mencapai Rp18.780.663.705,- atau sebesar 7.5 % dari total pagu Rp250.250.240.000 Satuan kerja dapat mengecek progress realisasi belanja masing masing satker loh!
Caranya: ✅ Log in ke aplikasi OMSPAN dan masuk menggunakan user dan password OMSPAN satker ✅ pilih modul penganggaran ✅ pilih menu pagu dan realisasi belanja Apabila ada kendala, juga bisa berkosultasi melalui HAI-CSO OMSPAN loh 💕
#Mitrakerja117 #djpbhandal #kppntputussibau #kawalapbndariperbatasan #ziwbbmkppnputussibau #APBNKita #PulihLebihCepat #APBNuntukRakyat #bangkitlebihkuat #kppnputussibau #DJPbHAnDAL #kemenkeu #KementerianKeuangan #sinergitastanpabatas #kemenkeusatu #kppnputussibaupasti #kemenkeuri


