KPPN Putussibau pada tanggal 28 Juni 2022, telah selesai menerbitkan SP2D Gaji 13 senilai Rp4.371.237.500,- untuk 1.110 pegawai.

Pemindahbukuan Gaji 13 ke rekening pegawai jatuh tempo tgl 1 Juli 2022. Terimakasih kepada seluruh Satker mitra kerja KPPN Putussibau yang telah dengan cepat mengakselerasi penyampaian SPM Gaji 13. Kebijakan Pemerintah pemberian Gaji 13 sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara serta pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pemberian Gaji 13 diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat khususnya menghadapi tahun ajaran baru. Pada TA 2022 Pemerintah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai Rp431,5T untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan (Untuk PKH, Kartu Sembako, Subsidi Energi dan Non Energi, PBI JKN, Kartu Prakerja, Bantuan Tunai, dan penebalan program perlindungaan sosial).

#APBNKita #KPPNPutussibau #Gaji13 #HAnDAL #WBBMPutussibauPASTI

Dana Desa Tahap I Kab. Kapuas Hulu Telah 100% Salur

KPPN Putussibau per 22 Juni 2022 telah menyalurkan Dana Desa TAHAP I Tahun 2022 untuk SELURUH Desa atau 278 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Dana Desa disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN #DanaDesa2022 #WBBM #MembangundariPerbatasan

Melalui kegiatan End User Training (EUT) Modul Pelaporan SAKTI ini, diharapkan para pengelola keuangan pada satuan kerja mendapatkan gambaran bagaimana prosedur migrasi saldo awal sehingga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses migrasi saldo awal pada SAKTI Production kedepannya.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #MigrasiSaldo #KawalAPBN #WBBMPASTI

Hai sobat mitra KPPN Putussibau!

Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, berikut adalah beberapa kompensasi layanan yang diberikan KPPN Putussibau kepada satuan kerja, swipe yah!

#KPPNPutussibau #KompensasiLayanan #WBBMPutussibauPASTI

Selamat Pagi #SobatKPPNPutussibau

Bagaimana sudah tidak sabar nih dapat gaji ke-13? Ayo sampaikan SPM #gaji ke-13... Mulai 23 Juni 2022 untuk Rekon Gaji dan pengajuan SPM mulai 24 Juni 2022. Jangan lupa catat tanggal, swipe kiri kontennya dan terus pantengin #kppnputussibau untuk informasi lainnya ya....

#Gajike-13 #DJPBHAnDAL

Putussibau- Sebagai salah satu upaya KPPN Putussibau dalam menyebarkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholders, serta dalam rangka meningkatkan peran penting keberadaan KPPN di daerah, KPPN Putussibau menginisiasi kerja sama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara KPPN Putussibau dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Nota Kesepakatan ini tentang Asistensi dan Replikasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bertempat di ruang sidang gedung DPRD Kab. Kapuas Hulu, hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno dengan Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., dan disaksikan oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, Imik Eko Putro, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris Kabupaten Kapuas Hulu, perwakilan Kemenkeu Satu Kapuas Hulu yaitu Kepala KP2KP Putussibau dan Kepala KPPBC TMP C Nanga Badau serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dan Kepala KPPN Putussibau untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan memberikan pendampingan, asistensi, sosialisasi serta pembelajaran bagi OPD yang nanti akan ditetapkan sebagai unit kerja percontohan penerapan WBK dan WBBM. Semoga dengan adanya kesepakatan ini, jalinan koordinasi dan kerja sama antara KPPN Putussibau dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih erat dan terorganisir dengan baik serta untuk selanjutnya dapat segera dilakukan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat dengan Bupati Kapuas Hulu. Tujuan dari adanya Nota Kesepakatan tersebut adalah untuk memanfaatkan data dan informasi bersama serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KapuasHuluHEBAT #WBBMPASTI #ZonaIntegritas