Putussibau

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Pengunjung Antusias dan Meriah: KPPN Putussibau Selenggarakan Forum Konsultasi Publik, Pemberian Appresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 dan Bazar Merdeka ke-2 UMKM Tahun 2024

KPPN Putussibau pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik, Pemberian Appresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2024 dan Bazar Merdeka ke-2 UMKM Tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri seluruh stakeholder yaitu Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Inspektur Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Para Pimpinan Perbankan dan Pegadaian, Jajaran Kemenkeu Satu Kepala KP2KP Putussibau dan KPPBC Nanga Badau, Perwakilan Kepala Desa, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (IWAPI dan IPEMI), Pelaku UMKM, Media Massa (Tribun News) dan Perwakilan Akademisi (PDD Polnep) serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penayangan video integritas, pembacaan doa, serta kata sambutan dan paparan oleh Kepala KPPN Putussibau Bapak Sri Winarno. Dalam sambutannya Bapak Sri Winarno menyampaikan pentingnya agenda pertemuan hari ini adalah sebagai sarana sharing informasi dan komunikasi terkait evaluasi apresiasi capaian kinerja satker dan evaluasi layanan serta wujud kolaborasi KPPN Putussibau dengan Perbankan dan Pegadaian serta organisasi masyarakat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil monev pelaksanaan APBN satker KPPN Putussibau Semester I Tahun 2024 sebagian besar atau 73,33% telah memperoleh IKPA dengan Predikat Sangat Baik (nilai diatas 95), atas capaian tersebut KPPN Putussibau memberikan apresiasi penghargaan satker dengan capaian IKPA terbaik berdasarkan kategori besaran pagu dan satker Madrasah. Satker lainnya diharapkan sampai akhir tahun 2024 dapat melakukan akselerasi peningkatan capaian IKPA melalui berbagai komponennya.

Disisi lain Sri Winarno mengingatkan bahwa capaian implementasi transaksi non tunai masih rendah. Transaksi non tunai sangatlah penting diterapkan oleh satker mitra kerja karena merupakan salah satu indikator pelaksanaan APBN transparan dan akuntabel.

Disamping capaian IKPA, apresiasi juga diberikan atas Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Penyelesaian Rekonsiliasi dan To Do List, Pengguna Digitalisasi Pembayaran Cash Management System, Kartu Kredit Pemerintah dan Digipay Satu Teraktif.

Berdasarkan hasil monev Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu sebagai mitra kerja dalam penyaluran Dana Desa, KPPN Putussibau memberikan apresiasi Pengelolaan Dana Desa Terbaik I kepada Desa Dalam Kec. Selimbau, kedua Desa Engkerengas, dan ketiga Desa Rantau Prapat Kec. Embaloh Hulu.

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama dalam mendukung suksesnya penyaluran Transfer ke Daerah kepada Pemda Kab. Kapuas Hulu, KPPN Putussibau juga memberikan penghargaan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PMD dan Inspektorat Kab. Kapuas Hulu. Apresiasi juga diberikan atas kepesertaan UMKM mengikuti Bazar Merdeka Ke-2 serta penghargaan kepada PNS dan PPNPN terbaik pada KPPN Putussibau. Dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Sri Winarno menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi semua pihak yang menerima layanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik. Kementerian Keuangan beserta instansi vertikalnya sebagai salah satu Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik (meaningfull participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan standar pelayanan publik. Merujuk beleid dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan, penyempurnaan Standar Pelayanan Kemenkeu dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan pengguna layanan dan para pihak terkait secara pentahelix minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik dalam rangka upaya perbaikan atau meningkatkan kualitas layanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka KPPN Putussibau sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharan Kemenkeu di daerah, melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan mengundang dan melibatkan seluruh stakeholder dan diharapkan diperoleh masukan yang dapat membantu peningkatan kualitas layanan publik dan lebih lanjut kedepannya dapat turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Sri Winarno juga menjelaskan secara detail terkait Publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan, Visi & Misi, Janji, Maklumat, Standar, dan Motto Layanan, serta Saluran Pengaduan KPPN Putussibau. Kepala KPPN Putussibau menyampaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II 2024 yang memperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 4,94 skala 5 atau nilai 98,88 (kategori A atau Sangat Baik). Berdasarkan hasil data rekapitulasi saran/masukan survei, mayoritas responden menyampaikan bahwa mereka sangat puas dengan pelayanan yang diberikan KPPN Putussibau dan berharap semakin baik lagi kedepannya.

Namun demikian atas capaian dan apresiasi tersebut KPPN Putussibau akan tetap berupaya mempertahankan dan meningkatkan layanan melalui permintaan saran dan masukan stakeholder terkait proses bisnis dan layanan.

Kepala KPPN Putussibau juga menegaskan lagi bahwa seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya atau Rp0, dan telah mendapatkan predikat WBK tahun 2020 dan WBBM tahun 2022, maka terus berkomitmen seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya. Dalam kesempatan FKP tersebut terdapat beberapa stakeholder dari unsur satker, Pemda, perbankan, organisasi dan mitra lainnya yang menyampaikan tanggapan, usulan serta testimoni sangat puas atas kerjasama dan layanan KPPN Putussibau selama ini. Selanjutnya agar dipertahankan dan ditingkatkan. Kepala Dinas PM PTSP juga menyampaikan permintaan sharing dalam pembangunan zona integritas yang akan dicanangkannya kedepan. Dalam kesempatan juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik. Perbankan dan Pegadaian secara bergantian juga menyampaikan informasi produk-produk layanan mereka secara bergantian. Selanjutnya, Sri Winarno bersama-sama dengan tamu undangan mengunjungi arena Bazar Merdeka Ke-2 di halaman KPPN Putussibau. Terdapat 19 stand pelaku UMKM yang merupakan binaan Perbankan, Pengadaian, IWAPI dan IPEMI. Peserta undangan juga mengunjungi stand layanan Co-Location Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau, KP2KP Putussibau serta KPPBC Nanga Badau. Di akhir acara dilakukan ramah tamah dan performance karaoke oleh para peserta undangan.

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search