Putussibau - Melanjutkan Gugus Kendali Mutu (GKM) series mengenai “Peran Instansi Vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)”, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 KPPN Putussibau kembali menyelenggarakan GKM seri ketiga dari total empat seri yang direncanakan.
Pada GKM kali ini tema yang diambil adalah "Penajaman KFR untuk memperkuat peran Kanwil sebagai RCE", yang disampaikan oleh Tim dari Seksi Bank. GKM dilaksanakan di Aula KPPN Putussibau secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Pemaparan pada sesi pertama dilakukan oleh Bryan Badarudin yang menjelaskan mengenai tujuan penyusunan KFR secara umum. Disampaikan bahwa penyusunan KFR telah lama dilakukan oleh Kanwil DJPb, namun selama ini hasil dari KFR tersebut masih belum digunakan secara optimal oleh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah.
Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai RCE, penajaman dan penguatan KFR harus mengusung semangat Kemenkeu Satu. KFR disusun dengan melibatkan unit vertikal Kemenkeu lain sehingga hasilnya lebih credible dan menjadi guidance bagi daerah dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil.
Kanwil DJPb dan KPPN harus dapat memposisikan diri sebagai partner strategis bagi pemerintah daerah. Instansi vertikal DJPb juga diharapkan dapat menjalin sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemda sehingga multiplier effect dari APBN dan APBD menjadi lebih besar.
Dalam sesi akhir, Bapak Sapto menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas analisis dan mempertajam KFR, DJPb setidaknya perlu mempersiapkan 3 hal. Pertama, SDM DJPb harus dibekali oleh kemampuan analisis yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau FGD dengan melibatkan praktisi baik dari internal Kemenkeu maupun narasumber dari eksternal. Kedua, pegawai DJPb harus mampu mengenali data yang dimiliki sehingga dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, DJPb harus dapat mengenali kebutuhan stakeholders, sehingga analisis dan kajian yang dihasilkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan harapan dan keperluan dari pemangku kepentingan. Selain itu, Kanwil DJPb juga harus menguatkan hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi ekonomi di wilayahnya.
Selanjutnya setelah sesi diskusi dan sebelum GKM ditutup, Bapak Chandra, selaku Kepala KPPN Putussibau menyampaikan arahan mengenai konsep dan tujuan awal, serta fungsi disusunnya KFR untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara komprehensif kepada para pegawai KPPN Putussibau.
#RegionalChiefEconomist #KPPNPutussibau #GugusKendaliMutu #DJPbHAnDAL #Sinergi #KawalAPBN
<img src="/kppn/putussibau/images/2021/64/8.jpg" alt="" width="607" height="607"
