Pada hari Kamis, 24 Maret 2022 KPPN Putussibau mengadakan Evaluasi Pelaksanaan APBN di Kabupaten Kapuas Hulu dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2021, serta penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022. Acara tersebut dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Instansi Vertikal di Kapuas Hulu serta stakeholder terkait seperti BKAD Kapuas Hulu, DPMD Kapuas Hulu, Pimpinan OPD Pengelola DAK Fisik, KP2KP Putussibau, serta Kepala Desa Penerima Penghargaan.
Kepala KPPN Putussibau Bapak Chandra A.S. Wibowo dalam paparannya menyampaikan positivity rate virus Covid-19 di Indonesia, dan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan. Penanganan Covid-19 yang efektif akan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi, reformasi struktural dapat dijalankan, kemampuan meredam uncertainity optimal (sehingga dapat menghindari opportunity loss), dan fondasi perekonomian dapat kembali pulih dalam waktu yang lebih cepat dengan biaya yang lebih efisien.
Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas, penyerahan piagam penghargaan kepada Satker mitra kerja, OPD Pengelola DAK Fisik, dan Kepala Desa penerima Dana Desa.
Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan oleh Kepala KPPN Putussibau dengan KPA Satker mitra kerja. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan penyaluran APBN melalui KPPN Putussibau berjalan tertib, transparan dan akuntabel. Selain itu juga merupakan bentuk perwujudan gerakan anti korupsi. KPPN Putussibau merupakan instansi pertama di Kabupaten Kapuas Hulu yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB dan tahun ini sedang mengikuti tahapan penilaian WBBM serta Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT).
Pemberian piagam penghargaan oleh KPPN Putussibau kepada Satker Mitra Kerja yang memiliki kinerja terbaik untuk beberapa kategori, diantaranya kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker, kategori Kepatuhan Pengelolaan Rekening, kategori Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian Rekonsiliasi, kategori Kecepatan dan Ketepatan Penyampaian LPJ Bendahara, dan kategori Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Teraktif.
Momentum ini diharapkan dapat menjadi sarana meningkatkan koordinasi KPPN Putussibau dengan segenap stakeholder, serta mendorong peningkatan kinerja dalam pelaksanaan APBN dan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di tahun 2022.
#Sinergi #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL #KPT2022 #WBBM
