Dalam rangka mendukung peran Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisory, KPPN Putussibau senantiasa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang turut berperan dalam pengelolaan APBN dan APBD.
Pada hari Rabu, 03 April 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala KPPN Putussibau, Bapak Sri Winarno, turut serta dalam kegiatan Rapat Paripurna: Penyampaian Pidato Bupati Kapuas Hulu tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PLPPD) sebagai informasi kepada masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dibuat dengan arah kebijakan serta tujuan berdasarkan isu strategis yang ada. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja keuangan daerah, yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026.
