Raha, Kab. Muna - Bimbingan Teknis Perekaman Data PPK dan PPSPM pada Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM (Simaspaten) (06/12)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-211/PMK.05/2019 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan masih terdapat PPK maupun PPSPM pada KPPN Raha yang belum memiliki sertifikat kompetensi dimaksud, KPPN Raha melaksanakan Bimbingan Teknis perekaman data PPK dan PPSPM pada Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM (Simaspaten) pada Rabu, 12 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh admin satker pada Aplikasi SIMASPATEN KPPN Raha.

Raha, Kab. Muna - Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Digitalisasi Pembayaran, Pemberdayaan UMKM dan Program Zero Retur (06/06)

Hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 KPPN Raha melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD Akselerasi Digitalisasi Pembayaran, Pemberdayaan UMKM dan Program Zero Retur dengan Mengundang stakeholder KPPN Raha yaitu dari satker lingkup KPPN Raha Pengguna Rekening VA dari Bank BRI dan BNI turut Mengundang pula perwakilan dari Bank BRI dan BNI Cabang Raha. kegiatan FGD dibahas mengenai bagaimana progres dari digitalisasi Pembayaran lingkup satker KPPN Raha. KPPN Raha selalu mendorong penggunaan cashless dan mendukung penuh upaya penguatan budaya non tunai dan penerapan government e-wallet. pada FGD ini juga dibahas mengenai monitoring dan evaluasi adanya retur SP2D s.d. TW II Rahun 2024 serta mendorong kepada satker lingkup KPPN Raha untuk menerapkan beberapa tindakan yang dapat meminimalisir adanya retur dengan budaya "Gerakan Zero Retur".

Raha, Kab. Muna - KPPN Raha Menyelenggarakan Kegiatan Refreshment Modul Aplikasi SAKTI, LPJ Bendahara dan Aplikasi Gaji Web (05/16)

Kamis, 16 Mei 2024 - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha sukses menyelenggarakan kegiatan "Refreshment Modul Aplikasi SAKTI, LPJ Bendahara, dan Aplikasi Gaji Web" yang berlangsung di Aula KPPN Raha. Kegiatan ini dihadiri oleh Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di wilayah kerja KPPN Raha.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis para peserta dalam menggunakan aplikasi-aplikasi penting yang mendukung proses pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya refreshment ini, diharapkan para bendahara dan pejabat pembuat komitmen dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPPN Raha berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa pembayaran APBN dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam persiapan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024, memastikan bahwa proses tersebut berjalan lancar dan tepat waktu.

KPPN Raha berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan bimbingan teknis kepada seluruh Satuan Kerja di wilayahnya, guna menciptakan tata kelola keuangan negara yang semakin baik dan profesional.

Raha, Kab. Muna - Capacity Building dan Sharing Session Peningkatan Pemahaman terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi di Daerah oleh Badan Pusat Statistik Kab. Muna (06/10)

Berkenaan dengan peningkatan peran KPPN sebagai Financial Advisor bagi daerah, dan peran KPPN sebagai anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman pegawai KPPN Raha terkait ekonomi makro regional khususnya terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi. Berkenaan dengan hal tersebut, KPPN Raha bekerja sama dengan BPS Kabupaten Muna menyelenggarakan kegiatan Sharing Session Peningkatan Pemahaman terkait Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi di Daerah, Khsusunya di Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Dengan narasumber utama Kepala BPS Kabupaten Muna, Lemanjaya dan 2 fungsional BPS Kabupaten Muna, kegiatan tersebut berjalan dengan serius tapi santai dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Raha, Agustian Hendra Andi Wardhana.

Seluruh pegawai KPPN Raha sangat antusias mengikuti kegiatan dimaksud, dan dapat menggali pemahaman yang mendalam terkait materi yang disampaikan sehingga dapat mendorong upaya pemahaman pegawai KPPN Raha terkait perannya dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

 Raha, Kab. Muna - Press Release Capaian APBN s.d. 31 Mei 2024 Wilayah Pembayaran KPPN Raha (06/10)

Pada tahun 2024, KPPN Raha mendapat tambahan tugas penyaluran transfer daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Bagi Hasil. Sampai dengan 31 Mei 2024 ini, KPPN Raha telah menyalurkan 38,09% atau Rp767,90 Miliar Belanja Negara dengan Pagu Rp2,016,227,983,000 yang menjadi tanggung jawab KPPN Raha di Tahun 2024. Berikut gambaran rincian realisasi APBN per jeni sbelanja :

 Keterangan :

- Data diperoleh dari Aplikasi OMSPAN

Raha, Kab. Muna - Focus Group Discussion (FGD) Langkah-Langkah Strategis dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (05/08)

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dalam penyaluran DAK Fisik Tahun 2024, KPPN Raha melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyaluran DAK Fisk Tahun 2024 dengan mengundang pemda Muna dan Muna Barat dalam hal ini Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menerima DAK Fisik TA. 2024. Dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sultra, Syarwan disampaikan evaluasi penyaluran DAK Fisik periode sebelumnya dan persyaratan penyaluran tahun 2024. Pada kesempatan tersebut Kepala KPPN Raha, Agustian Hendra Andriwardhana menyampaikan wanti-wanti agar penyaluran di Tahun 2024 ini dapat berjalan lebih baik disbanding periode sebelumnya. Selain itu juga dalam rangka mendukung KPPN Raha sebagai wilayah bebas dari Korupsi, Hendra juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan pengendalian gratifikasi serta menjauhi korupsi bagi pengelola dana yang berasal dari APBN.

Sebagai narasumber kegiatan tersebut adalah kepala seksi bank KPPN Raha, Siti Nurleny Gafar dan Kepala Seksi PPA IIA Kanwil DJPB Provinsi Sultra, Aditia. Pada kesempatan tersebut, dalam rangka meningkatkan pemahaman perpajakan, juga disampaikan materi tentang perpajakan bagi pemda yang disampaikan oleh Kepala KP2KP Raha, Timbul. Diskusi berjalan dengan gayeng dan terarah mengenai berbagai hal yang terkait dengan penyaluran DAK Fisik tahun 2024. Diharapkan dari hasil diskusi tersebut dapat memberikan pemahaman agar penyaluran DAK Fisik di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan tepat.