.......

TUGAS DAN FUNGSI

1. Dasar Hukum

      Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

1. Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rangkasbitung :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

1. Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rangkasbitung :

1. Pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Pembayaran berdasarkan peraturan perundangundangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan;
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

1. Uraian Jabatan:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, penerbitan dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.
2. Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja  BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI.
3. Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. 

4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan,pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

KPPN  Rangkasbitung, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 1 wilayah pembayaran yaitu Kabupaten Lebak  

Visi:

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Handal, Prudent serta Eksis di Indonesia.

Misi:

Mewujudkan terciptanya Pencairan Dana APBN secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dengan prudent;
Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN di tingkat Kuasa BUN yang transparan, akurat, akuntabel, dan tepat waktu;
Mewujudkan penatausahaan Penerimaan Negara yang akurat, akuntabel,tepat jumlah, tepat waktu;
Mewujudkan Kepatuhan Internal dalam pengelolaan kinerja secara handal dan tepat waktu;
Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perbendaharaan di daerah.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung semula bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Rangkasbitung,beroperasi sejak bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 442/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran. Pada saat itu, KPKN Rangkasbitung beroperasi dengan menyewa sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan R.T. Hadiwinangun No. 12 Rangkasbitung. Pada tahun 2003 dalam rangka meningkatkan pelayanan, dibangun gedung KPKN Rangkasbitung yang berlokasi di Jalan Siliwangi No.48 PasirOna Rangkasbitung. Dengan luas bangunan 500 M2 dan luas tanah 3.350 M2, Gedung KPKN Rangkasbitung resmi digunakan pada tanggal 23 April 2004.

Tahun 2007, seiring pelaksanaan reformasi birokrasi dimana Kementerian Keuangan adalah pioner, KPKN Rangkasbitung berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rangkasbitung. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus bergulir ditandai dengan penetapan pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) Percontohan pada seluruh KPPN Tipe A1 dan A2 (KPPN Non Percontohan) dan salah satunya KPPN Rangkasbitung sejakJanuari 2010.

Puncak reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada KPPN Rangkasbitung adalah tanggal 29 Oktober 2012 atau tepat sehari sebelum Hari Keuangan Tahun 2012, KPPN Rangkasbitung resmi menjadi KPPN Percontohan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah menerapkan SOP Percontohan yang merupakan layanan unggulan reformasi birorkasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan berdasar pada reformasi Sumber Daya Manusia/mind set, perbaikan proses bisnis serta dukungan Teknologi Informasi terkini, sehingga lengkap sudah seluruh KPPN di Indonesia resmi menjadi KPPN Percontohan.

...