Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akan pelayanan publik yang semakin responsif, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus melakukan transformasi guna memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan. Transformasi digital tidak lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan layanan pemerintah dapat diakses secara cepat, efektif, dan efisien oleh seluruh satuan kerja (satker) di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah implementasi layanan Treasury Connect, sebuah inovasi yang menghadirkan akses layanan perbendaharaan tanpa dibatasi oleh wilayah kerja.
Treasury Connect merupakan layanan konsultasi dan asistensi tatap muka yang memungkinkan satuan kerja memperoleh layanan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selain KPPN mitra kerjanya. Melalui layanan ini, satker tidak lagi harus bergantung pada KPPN tempat mereka terdaftar untuk mendapatkan konsultasi terkait pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, maupun berbagai layanan perbendaharaan lainnya. Kehadiran Treasury Connect memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi satker, terutama bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah atau berada jauh dari KPPN mitra kerjanya.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-74/PB/2025 tentang Implementasi Layanan Treasury Connect pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, penerapan Treasury Connect dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan kualitas layanan yang optimal. Implementasi diawali pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan cakupan satuan kerja KPPN mitra di wilayah aglomerasi Jabotabek. Selanjutnya, pada Triwulan I Tahun 2026, layanan ini diperluas ke wilayah aglomerasi Kota Semarang, kemudian dilanjutkan ke wilayah aglomerasi Kota Surabaya paling lambat pada Triwulan II Tahun 2026. Adapun implementasi secara penuh dijadwalkan paling lambat pada Triwulan III Tahun 2026 dengan cakupan seluruh KPPN Tipe A1 dan KPPN Tipe A2 di Indonesia.
Pengembangan Treasury Connect tidak hanya berfokus pada perluasan akses layanan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perbendaharaan secara menyeluruh. Dalam implementasinya, Treasury Connect memiliki tiga tujuan utama, yaitu memperluas cakupan layanan konsultasi dan asistensi kepada satuan kerja, meningkatkan kualitas layanan DJPb kepada satker, serta mendukung transformasi digital layanan DJPb dan modernisasi pengelolaan treasury. Ketiga tujuan tersebut saling terkait dan menjadi fondasi dalam mewujudkan layanan perbendaharaan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, Treasury Connect dirancang dengan sejumlah fitur yang mendukung kemudahan akses dan integrasi layanan. Salah satu fitur utamanya adalah pemberian layanan konsultasi dan asistensi pada KPPN yang bukan merupakan mitra kerja satker yang terdokumentasi dengan baik pada aplikasi MyIntress.
Implementasi Treasury Connect juga menjadi bagian dari penguatan konsep Front Office (FO) Layanan Bersama DJPb. Konsep ini menempatkan seluruh KPPN sebagai bagian dari jaringan layanan yang saling terhubung dan mampu memberikan layanan kepada satker lintas wilayah kerja. Dengan demikian, batas administratif antar wilayah tidak lagi menjadi kendala dalam memperoleh layanan perbendaharaan. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan perubahan paradigma pelayanan dari yang sebelumnya berorientasi pada wilayah kerja menjadi berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.
Dari sisi operasional, Treasury Connect telah terintegrasi dengan aplikasi MyIntress pada menu HAI CSO. Proses layanan diawali dengan penjadwalan layanan melalui aplikasi MyIntress, yang memungkinkan satker melakukan pemesanan layanan konsultasi dan asistensi secara terstruktur. Integrasi tersebut memastikan setiap permohonan layanan tercatat dengan baik sehingga memudahkan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kualitas layanan. Setelah melakukan penjadwalan, satker akan melalui proses verifikasi identitas oleh Customer Service Officer (CSO) guna memastikan bahwa layanan diberikan kepada pihak yang berwenang. Adapun seluruh hasil konsultasi dan asistensi kemudian didokumentasikan secara elektronik pada modul HAI CSO. Melalui mekanisme ini, rekam jejak layanan dapat tersimpan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, Treasury Connect bukan sekadar inovasi layanan, melainkan representasi dari perubahan paradigma pelayanan perbendaharaan di era digital. Jika sebelumnya akses layanan sering kali dibatasi oleh wilayah kerja dan jarak geografis, kini layanan perbendaharaan hadir dengan pendekatan yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Melalui pemanfaatan teknologi, integrasi sistem, serta kolaborasi antar-KPPN dalam konsep Front Office Layanan Bersama, DJPb menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya tentang mengubah proses bisnis, tetapi juga tentang menghadirkan pengalaman layanan yang lebih mudah, cepat, dan memberikan nilai tambah bagi satuan kerja. Lebih dari itu, Treasury Connect menjadi simbol komitmen DJPb untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan zaman dan ekspektasi para pemangku kepentingan. Dengan semangat tersebut, Treasury Connect diharapkan menjadi langkah penting dalam mewujudkan layanan perbendaharaan yang semakin modern, inklusif, dan berdaya guna bagi seluruh satuan kerja di Indonesia.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.
