Senin, 26 Juni 2023

KPPN Rantau Prapat telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan JF Trebaru serta Materi Perekaman SKP dan Modul Penilaian SKP kepada Para PK APBN dan APK APBN pada KPPN Rantau Prapat secara daring menggunakan Aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh beberapa PPK/ PPSPM Satuan Kerja KPPN Rantau Prapat yang berstatus Refreshment di Aplikasi SIMASPATEN.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Warid Sudarwanto. Kegiatan dibagi sesuai dengan break out room yang dibagi menjad 2 yaitu room untuk PPK dan room untuk PPSPM.

Narasumber berasal dari Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan. Secara umum materi yang disampaikan terkait:

1. Asas keuangan negar a yang baru adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
2. Tugas dan kewenangan PPK yaitu melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
3. PPK bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih, kebenaran data supplier dan data kontrak, kesesuaian barang/jasa dengan spesifikasi teknis dan volume serta penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat waktu.
4. PPK menjamin kelancaran tugas dengan cara melaporkan kepada KPA atas perjanjian/perikatan yang dilakukan, menyampaikan data supplier dan data kontrak kepada KPPN (untuk mekanisme SPM-LS).

Secara umum materi PPSPM yang disampaikan terkait:

1. PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM, kebenaran dan keabsahan atas SPM, akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM serta ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian kepada KPPN.
2. PPSPM menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran (SPP)apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
3. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh PPSPM dalam melakukan pembebanan tagihan adalah kebenaran perhitungan pada SPM. SPM memiliki dua bagian yang perlu di perhatikan yang pertama adalah pengeluaran/belanja yang merupakan jumlah yang dibebankan pada anggaran yang dialokasikan ke  satker  yang bersangkutan. Kedua adalah potongan/penerimaan yang merupakan pajak atau potongan yang dipungut untuk pembayaran pada SPM dimaksud.
4. PPSPM perlu memperhatikan jangka waktu pengujian SPP dan penerbitan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/2022.

Kegiatan ini bertujuan kedepannya tidak ada lagi PPK yang merangkap sebagai PPSPM untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Capacity Building yang diselenggarakan oleh KPPN Rantau Prapat, dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu tanggal 17 s.d 18 Juni 2023, di Balige, Desa Lumban Bul-Bul, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir. Lokasi capacity building ini berada di daerah dataran tinggi dan pantai  sehingga membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih istimewa.

Secara umum Capacity Building dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude), dan perilaku (behaviour) dari sumber daya manusia. Sehingga dalam rangka pengembangan organisasi yang terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pembangunan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia sangatlah penting. 

Diikuti oleh ASN KPPN Rantau Prapat beserta seluruh keluarga besar KPPN Rantau Prapat. Merupakan kesempatan yang berharga, bertemu dengan keluarga besar dan menjadi wadah untuk terus meningkatkan silaturahmi.

Kegiatan ini diisi dengan permainan yang dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan persaudaran antara keluarga besar KPPN Rantau Prapat. Senyum kebahagiaan di raut wajah para peserta dalam pelatihan ini menggambarkan momen yang istimewa untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari, meninggalkan gadget, bercerita dan tertawa bersama, bekerjasama, serta menyatu sebagai sebuah keluarga, Keluarga besar KPPN Rantau Prapat.

Memasuki awal bulan Juni,, dalam hal ini pencairan dana oleh KPPN Rantau Prapat kepada satuan kerja dan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat, sampai dengan 31 Mei 2023 masih melanjutkan tren positif yang sudah berlangsung. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan persentase realisasi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Pertumbuhan realisasi belanja yang paling tinggi masih terdapat pada jenis belanja transfer, yang tumbuh hingga 33,99% dibandingkan realisasi s.d. 31 Mei 2022. Realisasi dimaksud antara lain penyaluran Dana Desa TA 2023, penyaluran Dana Desa TA 2023 untuk BLT Desa, penyaluran Dana BOP PAUD serta penyaluran Dana BOS Reguler yang diperuntukkan bagi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun nilai penyaluran dimaksud adalah sebesar Rp 957.574.773.028,-.

Pelaksanaan pencairan dana dimaksud oleh KPPN Rantau Prapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional.

#kppnrantauprapat
#KanwilDJPbSumut
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#DJPbHAnDAL

#InTress

Jumat, 23 Juni 2023 bertempat di Aula KPPN Rantau Prapat, telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PMK-181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Perbendaharaan KPU Kabupaten Labuhanbatu, KPU Labuhanbatu Utara dan KPU Labuhanbatu Selatan dan dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Warid Sudarwanto. Beliau mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan dalam sarana diskusi terkait permasalahan-permasalahan atau sharing terkait dengan pelaksanaan penyerapan anggaran serta harapannya tidak ada laporan-laporan pertanggungjawaban yang terlambat dilaporkan ke KPPN Rantau Prapat. 

Beberapa poin yang disampaikan dalam kegiatan FGD ini, adalah:

1. Penyelenggaraan Pemilu akan dilakukan oleh satker Lingkup KPU/Bawaslu serta Badan Ad Hoc Penyelenggaran Pemilu;
2. Anggaran pelaksanaan tahapan Pemilu untuk Ad Hoc berasal dari belanja honor untuk panitia/ petugas pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dalam Negeri tidak menggunakan mekanisme UP, tetapi pembayaran LS;
3. Pembayaran LS oleh KPU untuk penerima hak berupa penyedia barang/ jasa, bendahara pengeluaran atau pihak lainnya;
4. TUP dapat digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari atau tahapan pelaksanaan Pemilu. Pengajuan permintaan TUP untuk membiayai operasional sehari-hari diajukan secara terpisah dengan pengajuan permintaan TUP untuk membiayai tahapan pelaksanaan pemilu;
5. Pengajuan TUP yang TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya atau belum disetorkan ke Kas Negara dapat diajukan apabila sudah mendapatkan persetujuan Kanwil DJPb;
6. Rekening Dana Pemilu (RDP) adalah rekening pemerintah lainnya pada satker Bawaslu Provinsi atau Satker KPU/Bawaslu Kab/Kota untuk menampung dana Pemilu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pada Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilu dalam negeri.

Dengan adanya FGD yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023 menjadi tempat untuk saling berdiskusi antara KPPN Rantau Prapat dan KPU wilayah Labuhanbatu Raya. Kegiatan FGD diakhiri dengan foto Bersama.

Kamis, 04 Mei 2023, telah dilaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Triwulan I Tahun 2023 dan Spending Reviuw Tahun 2022 Wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan satuan kerja lingkup KPPN Rantau Prapat. Kegiatan dibuka dengan penyampaian sambutan oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Warid Sudarwanto. Beliau dalam sambutannya menyampaikan kegiatan betujuan agar pelaksanaan anggaran satuan kerja semakin baik. Indikator pelaksanaan anggaran digunakan sebagai salah satu komponen penilaian pelaksanaan anggaran K/L berjalan dengan baik.

Bapak Jordan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara selaku narasumer dalam kegiatan ini menyampaikan materi terkait SP2D KKP masih relatif rendah, peningkatan penggunaan Digipay, peningkatan implementasi VA. Narasumber juga mengingatkan untuk bantu KPPN Rantau Prapat dalam menjaga integritasnya. Seluruh layanan yang diberikan KPPN Rantau Prapat tidak dikenakan biaya atau 0 Rupiah (Gratis).

Data Analis adalah seseorang yang diminta memecahkan sebuah permasalahan dengan cara melakukan analisa data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data analis akan diberikan akses ke data-data yang dibutuhkan untuk ditransformasi dan dilakukan pemodelan. Dari data-data tersebut, ia melakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan dan dilakukan visualisasinya. Data Analis memerlukan keterampilan teknik visualisasi data, statistik ringkasan dan inferensial, keterampilan presentasi dan komunikasi.

Sebagai salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan Peran KPPN melalui kegiatan Standardisasi Manajemen KPPN, KPPN Rantau Prapat telah melaksanakan kegiatan FGD Pengantar Data Analytics dengan Narasumber dari Badan Pusat Staistik (BPS) Kab. Labuhanbatu, Bapak Rahim Bruti, S.Si. Materi yang disampaikan dalam kegiatan FGD ini adalah analisis data yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dari data yang telah ada.

Tujuan dari kegiatan ini agar seluruh pegawai KPPN Rantau Prapat memahami analisi data dan dapat menganalisis data yang tersedia di KPPN Rantau Prapat dengan baik dan memberi manfaat lebih besar ke pihak-pihak terkait. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.