Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah Prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang–undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan, namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal sehingga seolah-olah seperti memperlihatkan adanya dampak negatif dalam pelaksanaan otonomi daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah, salah satu indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya, karena itu, dengan  membandingkan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dengan kondisi pelayanan publik yang dituntut dalam era desentralisasi, tampaknya apa yang telah dilakukan pemerintah masih belum banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik itu sendiri, bahkan birokrasi pelayanan publik masih belum mampu menyelenggarakan pelayanan yang adil dan nonpartisan . Tolok ukur pencapaian kinerja sangat penting untuk disertakan, agar masing-masing unit organisasi pelaksana dari kewenangan/fungsi dalam bidang tertentu dapat mengukur dirinya sendiri apakah sudah berhasil melaksanakan tugasnya atau belum. Di sisi lain, dengan ukuran kinerja yang jelas, publik atau masyarakat juga bisa memantau kinerja unit organisasi tersebut, karena dengan transparansi pengukuran juga menggambarkan akuntabilitas unit organisasi tersebut pada publik. Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelayanan publik harus memuat beberapa hal seperti:

1. Adanya rumusan standar kualitas yang jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Adanya sistem penanganan keluhan yang responsive.
3. Adanya ganti rugi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa apabila mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Adanya lembaga banding apabila terjadi konflik antara klien dengan aparat pelaksana pelayanan publik.

Menerapkan sistem akuntabilitas di dalam pelayanan publik, maka sekali lagi pemerintah daerah akan ditempatkan pada posisi yang setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya, dikoreksi dan disempurnakan, dan dipertanggungjawabkan tidak saja ke dalam organisasi pemerintah daerah tetapi juga ke publik. Konsep kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang berorientasi pelayanan, pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan) dan memberdayakan (empowerment) staf penyelenggara pelayanan dan masyarakat, karena itu, bobot orientasi pelayanan publik, seharusnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau miskin, Apapun alasannya, tidak seharusnya pelayanan mengutamakan hak-hak atau kepentingan kalangan yang berkemampuan atau pengusaha. Diperlukan keseimbangan pola pikir dari para penyelenggara pelayanan di dalam menyikapi kondisi nyata di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adapun langkah-langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi (lihat semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
2. Membangun kesadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah ialah memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor pembangunan seperti pada era UU Nomor 5 Tahun 1974.
3. Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan).
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer).
5. Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat dengan konsumen (konsep “close to the customers”).
6. Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan atau “one roof service” yang sesungguhnya.
7. Mengadakan survey kepuasan pelanggan secara periodic (lihat kepmenpan 25.M.Pan/2004 tentang Indeks Kepuasaan Masyarakat).
8. Mengadakan lomba diantara unit-unit pemberian pelayanan yang sejenis dengan penilai dari masyarakat yang dilayani.
9. Mengembangkan pendekatan “public choice” sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beraneka ragam dapat terpenuhi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.
10. Mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi unit-unit yang berhasil memuaskan pelanggan..

Pelayanan Publik Melalui Penerapan e-spm Teknologi merupakan bentuk perkembangan jaman. Seluruh manusia di muka bumi dipaksa untuk membuka mata pada perubahan teknologi yang sedemikian cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Tak dipungkiri, kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik. Sudah bukan rahasia umum jika pelayanan publik di negeri ini dapat dikatakan jauh  panggang dari api. Cepat hanya untuk pihak-pihak tertentu. Keberadaan teknologi diharapkan menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan. Pelayanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diperjelas kembali dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau koporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik (Purnamasari). Di hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa, pelayanan publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan e-spm system. Tujuan besar penerapan e-spm system yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

E-spm system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, dalam  penyelenggaraannya, e-spm system mengacu pada dua hal, yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan,

Namun sayangnya, selama ini penafsiran penggunaan teknologi elektronik hanya sebatas alat manual dengan komputer sebagai sarana pelayanan di lembaga penyedia layanan publik . Ada permasalahan kompleks yang dihadapi dalam penerapan penerapan e-spm system untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Masalah utamanya ialah resistensi dan kebimbangan saat menyikapi adanya inovasi baru untuk mendobrak kebiasaan lama.  Terangkum dalam tiga aspek besar permasalahan dalam penerapan e-spm system, yaitu :

1. Aspek Budaya. Resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintah terhadap e-spm system. Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-spm system, serta keengganan berbagi data dan informasi, agar terintegrasi secara nasional di seluruh lembaga penyedia layanan publik.
2. Aspek Kepemimpinan. Terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Peraturan yang belum tersosialisasikan dan penerapannya belum merata, serta pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan e-spm system dalam APBN/APBD belum menjadi prioritas.
3. Aspek Infrastruktur. Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan. Tenaga ahli di daerah terpencil pun masih sangat jarang, jika tidak mau dikatakan tidak ada, serta sistem layanan publik di Indonesia tidak memiliki standar yang baku

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun kesimpulan dalam makalah ini, yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang–undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
2. Pemerintah daerah dapat mengembangkan manajemen pelayanan publik berbasis internet/elektronik (e-spm) yang mampu menciptakan pelayanan prima. Selanjutnya, pemerintah dapat menciptakan e-spm sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan pelayanan publik yang selama ini terjadi di Indonesia.

Meskipun disebut sebagai wabah yang berkonotasi negatif, namun selalu ada pelajaran yang baik yang dapat diambil.  Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kebijakan pelaksanaan anggaran serta ketentuan yang telah disusun telah diuji untuk mendapatkan solusi terbaik.  Wabah pandemi covid-19 yang melanda negara kita, yang berdampak pada pelaksanaan APBN, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,  mampu diatasi dengan kebijakan yang tepat sehingga kinerja pelaksanaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga tetap menunjukan kinerja terbaik. 

Para pengelola keuangan secara psikologis juga lebih nyaman dalam bekerja karena bisa dilakukan dalam segala waktu, bahkan dari rumah.  Wawancara dengan petugas di KPPN Rantau Prapat ternyata lebih menyenangkan melalui online, karena bisa mengatur waktu dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal.

Melihat beberapa nilai plus dari kebijakan penerapan espm untuk pembayaran SPM dalam rangka pelaksanaan APBN, yang khususnya dikaitkan dengan tingkat kinerja satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran, dapat disimpulkan bahwa seiring waktu para pengelola keuangan satuan kerja dan KPPN dapat mengaplikasikan perubahan terkait mekanisme pembayaran APBN dengan baik sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tetap dapat dipertahankan seperti halnya sebelum wabah pandemi covid-19, bahkan terdapat aspek yang justru meningkat.  Penggunaan espm di sisi lain menimbulkan keuntungan atau manfaat lain sebagai dampak positif, seperti penghematan anggaran atau psikologis SDM yang lebih baik.

KPPN Rantau Prapat telah melaksanakan kegiatan Press Release APBN s.d Periode Januari 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 secara daring menggunakan Aplikasi Ms. Teams.

Narasumber yang merupakan Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Puji Hartoyo menyampaikan Kinerja Pendapatan Negara denganTarget Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp10.082.324.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan target PNBP tahun 2024 yang sebesar Rp9.722.002.000,00 dan realisasi sampai dengan Januari 2025 telah terealisasi sebesar Rp1.127.932.776,00 atau sebesar 9,2% dari target.

Kinerja Belanja K/L dan TKD dengan Dana kelolaan KPPN Rantau Prapat tahun 2025 sebesar Rp3,386 Triliun dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp3,57 Triliun.

Secara total pagu tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, begitu juga belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke Daerah. Beberapa jenis belanja yang mengalami kenaikan adalah antara lain :

1. Belanja modal yang tahun 2024 sebesar Rp17,15 miliar pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp 35,14 miliar
2. Dana Bagi hasil yang semula Rp202,5 miliar naik menjadi Rp225,17 miliar
3. Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,88 triliun
4. DAK Non Fisik mengalami kenaikan dari Rp436,95 menjadi Rp495,2 miliar

Realisasi belanja pada bulan Januari 2025 Rp357,5 miliar atau sebesar 10,56% dari pagu tahun 2025, dengan rincian:

1. Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Januari 2025 mencapai Rp19,5 miliar atau sebesar 4,3% dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai 5,28% atau Rp15,79 Miliar, Realisasi Belanja Barang 2,82% atau Rp3,341Miliar dan Realisasi Belanja Modal 1,27% atau Rp445 juta.
2. Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) dengan Total realisasi: 11,7% atau Rp337,94 miliar, terdiri dari Realisasi DBH: 2,5% atau Rp5,7 Miliar, Realisasi DAU: 13,2% atau Rp248,8 miliar dan Realisasi DAK Non Fisik: 16,8% atau Rp83,47 Miliar.

Press release dibuka oleh Puji Hartoyo, Kepala KPPN Rantau Prapat. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan tujuan utama rapat yaitu untuk memberikan pemahaman terkait hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikelola oleh KPPN Rantau Prapat hingga April 2025 serta penekanan pada transparansi publik dan pentingnya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Realisasi Pendapatan APBN s.d April 2025, total pendapatan: Rp11,46 Miliar (113,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10,08 Miliar), menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan penerimaan. Kontribusi Terbesar yaitu:

• Polres Labuhanbatu: Rp1,88 Miliar (paling tinggi kontribusinya).
• Kantor Pertanahan Labuhanbatu: Rp1,62 Miliar.
• Kemenag Labuhanbatu: Rp420,6 Juta.
• Kemenag Labuhanbatu Utara: Rp292,2 Juta.
• Kontribusi pendapatan ini menunjukkan bahwa berbagai instansi pemerintah daerah dan Kemenag memberikan kontribusi signifikan dalam penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Realisasi Belanja Negara s.d April 2025

• Total Pagu Belanja: Rp3,39 Triliun.
• Total Realisasi Belanja: Rp948,8 Miliar (27,9% dari total pagu yang ditetapkan).
• Kategori Belanja:
  o Belanja Pegawai: Rp99,65 Miliar (33,2% dari pagu Rp300,21 Miliar).
  o Belanja Barang: Rp34,48 Miliar (27,4% dari pagu Rp126,01 Miliar).
  o Belanja Modal: Rp2,35 Miliar (6,7% dari pagu Rp34,83 Miliar).
• Tingkat Penyerapan Anggaran:
  Belanja pegawai dan barang menunjukkan pencapaian yang cukup baik, namun belanja modal masih perlu percepatan agar target tahunan dapat tercapai.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

• Belanja Pegawai Persentase pencapaian 33,2% dari pagu Rp300,21 Miliar.
• Belanja Barang Pencapaian 27,4% dari pagu Rp126,01 Miliar.
• Belanja Modal Pencapaian 6,7% dari pagu Rp34,83 MiliarPenyerapan tertinggi MTsN 3 Labuhanbatu (60,4%), MAN Labuhan Batu Selatan (54,5%), dan KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara (50,9%).

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah:

Transfer DAU: Rp650,06 Miliar (34,4% dari pagu Rp1,89 Triliun).

DAK Non-Fisik: Rp138,91 Miliar (28,1% dari pagu Rp495,20 Miliar).

• Dana Desa: Belum ada realisasi hingga April 2025.
• DAK Fisik: Belum ada realisasi hingga April 2025.
• Pemerintah Daerah dengan Penyerapan Terbaik:
  o Kabupaten Labuhanbatu: 30,6%.
  o Kabupaten Labuhanbatu Utara: 26,7%.
  o Kabupaten Labuhanbatu Selatan: 25,1%.
• Tantangan: Optimalkan penyerapan dana transfer terutama pada DAK Fisik dan Dana Desa yang masih rendah

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

• Skor Penyerapan Anggaran: 89,95 (Kategori Baik).
• Skor Pengelolaan UP dan TUP: 99,15 (Kategori Sangat Baik).
• Skor Capaian Output: 93,15 (Kategori Sangat Baik).
• Analisis: Kinerja secara keseluruhan sangat baik, namun beberapa indikator, terutama penyerapan anggaran, memerlukan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Isu, Tantangan dan Inovasi di Tahun 2025:

• Transformasi Digital: Implementasi transaksi non-tunai dan digitalisasi untuk efisiensi dan transparansi layanan keuangan.
• Integritas Layanan: Penguatan integritas layanan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
• Inovasi Berkelanjutan: Pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyederhanaan proses birokrasi.
• Kolaborasi Stakeholder: Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN.

Diharapkan setelah kegiatan ini, seluruh satuan kerja KPPN Rantau Prapat memiliki Kinerja APBN on-track: Pendapatan sudah melampaui target dan belanja telah mencapai 27,9% dari pagu tahunan, Akselerasi Penyerapan Anggaran Diperlukan: Terutama untuk komponen Belanja Modal dan Dana Desa, Komitmen Peningkatan: KPPN Rantau Prapat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta sebagai peningkatan sinergi antar satker dan pemerintah daerah untuk mencapai target penyerapan anggaran yang lebih optimal.

Selamat Sore Sobat #InTress075,

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, setiap unit penyelenggara
negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan dan pembangunan.

LAKIN KPPN Rantau Prapat Tahun 2-24 ini disusun sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban capaian kinerja organisasi yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Rantau Prapat.

Pencapaian kinerja KPPN Rantau Prapat Tahun 2024 telah sesuai dengan yang diharapkan dimana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan dengan Nilai Kinerja Organisasi.

Informasi lebih lengkap mengenai Laporan Kinerja KPPN Rantau Prapat Tahun 2024 dapat dibaca pada tautan https://bit.ly/kppn075lakin2024.

#kppnrantauprapat #InTress #LAKIN2024