Halo Sobat #Intress075,

Saat ini sudah memasuki akhir Triwulan IV Tahun 2025 nih. Artinya sudah saatnya untuk melakukan Evaluasi Kinerja Triwulan IV sesuai dengan amanat Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-4321/PB.1/2025 tanggal 26 November 2025 Perihal
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Simak dan Catat Jadwal Manajemen Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ya😊😊 Jangan sampai terlewat ! 🎉✨✨

#kppnrantauprapat
#kanwildjpbsumut
#intress
#DJPbHAnDAL
#amansetarabersamadjpb

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berkomitmen meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu langkah strategis yang kini telah diterapkan secara nasional adalah penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) oleh seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga.

Dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Selasa (30/9/2025), dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat, dijelaskan bahwa SAKTI adalah aplikasi berbasis web dan cloud ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem keuangan yang sebelumnya terpisah, seperti SAIBA, SAS, SIMAK-BMN, Persediaan, dan SPAN. Melalui SAKTI, seluruh proses keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dapat dilakukan dalam satu platform terintegrasi yang saling terhubung.

Aplikasi Terpadu untuk Semua Fungsi Keuangan

SAKTI mempermudah pekerjaan para pejabat perbendaharaan di tingkat satuan kerja seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, petugas akuntansi, dan petugas barang dalam menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan akuntabel. Melalui sistem ini, berbagai proses penting kini dapat dilakukan secara daring, seperti:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pencairan dana
3. Pencatatan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
4. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Dengan sistem yang dapat diakses dari mana saja, SAKTI memberikan kemudahan bagi satuan kerja, bahkan dalam kondisi darurat seperti pandemi, ketika pekerjaan harus dilakukan secara jarak jauh.

Manfaat Nyata bagi Satuan Kerja

Sejak diterapkan, Aplikasi SAKTI memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi satuan kerja, di antaranya:

1. Efisiensi Proses Kerja: Penggunaan satu aplikasi terpadu menghilangkan duplikasi input data dan mempercepat proses administrasi.
2. Integrasi dan Akurasi Data: Modul yang terhubung otomatis meningkatkan keakuratan pencatatan dan pelaporan, khususnya terkait aset negara.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Fitur audit trail mencatat seluruh aktivitas pengguna, mendukung pengawasan dan audit internal yang lebih efektif.
4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan: Laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu, sesuai standar akuntansi pemerintah, dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
5. Efisiensi Anggaran: Berbasis cloud, SAKTI mengurangi kebutuhan perangkat server lokal dan mendukung penghematan anggaran serta program pemerintah menuju digitalisasi tanpa kertas (paperless).

Tantangan Implementasi dan Dukungan Pemerintah

Meski membawa banyak manfaat, implementasi SAKTI juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi, kendala jaringan internet di daerah terpencil, serta kebutuhan adaptasi terhadap perubahan budaya kerja. Namun, Kementerian Keuangan terus memberikan dukungan melalui pelatihan intensif, pendampingan teknis, dan penyediaan infrastruktur pendukung agar seluruh satuan kerja dapat beradaptasi dan memanfaatkan aplikasi ini secara optimal.

Langkah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Modern

Penerapan SAKTI menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah. Keberhasilan implementasi aplikasi ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan komitmen seluruh pihak dalam mengelola keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan SAKTI, tata kelola keuangan negara diharapkan semakin baik, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Press Release APBN dan Asistensi Aplikasi SAKTI dibuka oleh Ulina Sefriani Benedikta Sitohang selaku MC, kemudian dilanjutkan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Rantau Prapat berharap agar sinergi serta koordinasi yang baik dengan satker dapat terus terjalin, serta, informasi mengenai pelaksanaan APBN di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan senantiasa tersampaikan dengan baik. Disampaikan pula pesan mengenai pentingnya integritas serta penguatan sikap anti-korupsi, dan anti-gratifikasi. Seluruh pegawai KPPN Rantau Prapat diingatkan untuk tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan juga seluruh satuan kerja mitra dapat menjaga lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Jika ada indikasi gratifikasi, korupsi, atau pungli dalam lingkungan KPPN Rantau Prapat, satuan kerja mitra dapat menyampaikan pengaduan. Adapun sebelum acara di mulai, peserta menyaksikan pemutaran video mengenai integritas, anti-korupsi, serta anti-gratifikasi sebagai penguat komitmen bersama.

Pemaparan Materi Press Release APBN Periode s.d. Juli 2025 disampaikan oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Puji Hartoyo, dengan pokok materi sebagai berikut:

1. PNBP daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan Periode 31 Juli 2025 sudah terealisasi sebesar Rp14,42 Miliar atau 143,05% dari total estimasi Pendapatan yaitu Rp10,08 Miliar. PNBP terbesar bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan jasa kantor urusan agama, dan pendapatan STNK dan SIM.
2. Realisasi Pengeluaran Negara di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan periode 31 Juli 2025 adalah sebesar Rp1,79 T atau sebesar 53,02% dari total Pagu Belanja.
3. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga per 31 Juli 2025 telah mencapai Rp252,57 M atau 54,40% dari pagu. Realisasi perjenis belanja yaitu B.Pegawai 61,91%, B. Barang 51,37%, dan B. Modal 47,12%.
4. Realisasi belanja untuk 4 K/L Pagu terbesar per 31 Juli 2025 telah mencapai Rp1,52 Triliun atau sebesar 59,43% dari total pagu.
5. Realisasi belanja tertinggi berada pada satker Kemenag Labuhanbatu (299258) telah mencapai 92,11% per 31 Juli 2025. Kemudian tertinggi berikutnya adalah Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuhanbatu Kab. Labuhan batu.
6. Realisasi belanja terendah per 31 Juli 2025 berada pada Satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat yang baru mencapai 31,21%. Kemudian terendah berikutnya adalah Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu (299259), KPPN Rantau Prapat, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu Selatan (072412).
7. Belanja Transfer Ke Daerah telah mencapai 52,39% atau sebesar Rp1,5 T untuk daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan, yang mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi penyaluran dana ke daerah dengan total realisasi mencapai Rp1,18 T untuk ketiga kabupaten. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp122,85 M.
8. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Rantau Prapat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai 98,01 untuk KPPN selaku Kuasa BUN. Hal ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker mitra.

Pemaparan materi Teknis Pengisian Capaian Output di bawakan oleh Pejabat Fungsional PTPN Terampil KPPN Rantau Prapat, Bapak Kamil. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan beberapa poin materi sebagai berikut:

1. Validasi data capaian output bertujuan menilai kualitas data realisasi berdasarkan 8 (delapan) variabel di OMSPAN dan hasilnya bisa berupa data valid atau tidak valid.
2. Data valid perlu dikonfirmasi di OMSPAN, sedangkan data tidak valid wajib di perbaiki di SAKTI, dengan perbaikan untuk kode validasi 01,03,04,06,08 dan konfirmasi untuk kode validasi 02, 05, 07.
3. Nilai kinerja capaian RO hanya diberikan jika data terkonfirmasi dan valid, sementara kombinasi lain menghasilkan nilai nol.
4. Terdapat 8 (delapan) kode validasi, yaitu

• PCRO 0% padahal ada realisasi anggaran;
• PCRO lebih rendah dari realisasi anggaran;
• PCRO 100% namun RVRO 0;
• PCRO 100% namun RVRO kurang dari target;
• PCRO RO Dukman belum proporsional;
• RVRO berbentuk pecahan pada satuan yang tidak boleh desimal;
• RVRO melebihi target DIPA; dan
• RVRO sudah mencapai target tetapi PCRO kurang dari 100%

5. Pemantauan data capaian output dilakukan di sub menu Monev PA pada OMSPAN. Hal-hal yang perlu dilakukan satker ketika ingin mengirimkan data capaian output diantaranya adalah:

• Memeriksa ketersampaian data capaian output melalui konfirmasi capaian output menu monitoring kiriman data SAKTI;
• Selanjutnya akan ada muncul tanggal dan jam pengiriman serta jam posting dari kantor pusat;
• Setelah itu klik kertas kerja untuk mengetahui data tersebut valid dan terkonfirmasi benar. Hal tersebut yang menjadi penilaian KPPN untuk mengetahui satker yang tercepat, valid dan benar dalam penyampaian capaian output;
• Setelah itu, lakukan pengecekan pada menu Indikator Pelaksanaan Anggaran satker untuk mengetahui data capaian output tersebut sudah muncul di halaman depan.

Pemaparan materi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan di bawakan oleh Pejabat Fungsional PTPN Terampil KPPN Rantau Prapat, Bapak Kamil. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan beberapa poin materi sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat SK3 adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
2. SK3 bagi KPA, PPK, dan PPSPM disusun untuk:
    
    

• menjadi acuan dalam penyelenggaraan:

1. pendidikan dan pelatihan di bidang perbendaharaan bagi KPA, PPK, dan PPSPM; dan
2. penilaian Kompetensi di bidang perbendaharaan bagi PPK dan PPSPM

Di era Industri 4.0, modernisasi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sistem belanja maupun penerimaan negara harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memberikan nilai tambah (value for money) yang maksimal, sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang transparan dan akuntabel. Arah menuju cashless society dalam hal ini bukan sekadar mengikuti arus global, melainkan suatu kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan publik. Di Indonesia, pergeseran menuju transaksi nontunai tidak hanya terlihat di sektor komersial, tetapi juga mulai diterapkan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sinilah peran dua inovasi digital pemerintah menjadi penting: Digipay dan Inaproc (Katalog Elektronik). Keduanya bukan sekadar inovasi aplikasi, tetapi instrumen strategis untuk mendorong budaya cashless dalam belanja negara.

Digipay adalah platform pembayaran digital pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Sistem ini menghubungkan satuan kerja (satker), penyedia barang/jasa, dan bank pemerintah (Himbara) dalam satu ekosistem pembayaran non-tunai. Platform Digipay mulai diperkenalkan kepada Satker sejak November 2019 yang pada awalnya disediakan secara terpisah oleh masing-masing Bank Himbara, yakni BRI melalui Digipay002, Bank Mandiri dengan Digipay008, dan BNI dengan Digipay009. Yang mana mekanisme pembayaran hanya dapat dilakukan melalui overbooking, sehingga transaksi hanya bisa dilakukan dengan penyedia barang/jasa yang memiliki rekening pada bank yang sama dengan rekening milik Satker. Kondisi ini membuat fleksibilitas Digipay rendah dan menyebabkan jumlah transaksi maupun penggunaannya masih sangat terbatas.

Menjawab permasalahan tersebut, pada 1 April 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan resmi meluncurkan aplikasi terbaru bernama Digipay Satu. Aplikasi ini hadir sebagai solusi dengan menyatukan seluruh sistem marketplace yang sebelumnya terpisah di masing-masing bank menjadi satu platform terintegrasi. Tidak hanya itu, Digipay Satu juga memungkinkan pembayaran kepada vendor tanpa syarat kesamaan rekening dengan Satker, sehingga pengguna memiliki keleluasaan untuk memilih penyedia barang/jasa sesuai kebutuhan. Inovasi ini terbukti mampu meningkatkan fleksibilitas, memperluas ekosistem belanja pemerintah, serta memperkuat implementasi transaksi nontunai di lingkungan pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut lagi, di tahun 2025, Kementerian Keuangan kembali memperkuat transformasi digital pengelolaan keuangan negara dengan meluncurkan Digipay Satu versi 2.0. Versi terbaru ini tidak hanya menambahkan berbagai fitur baru, tetapi juga menghadirkan integrasi penuh dengan SAKTI. Integrasi tersebut menjadikan proses pengelolaan anggaran, pemesanan, hingga pembayaran semakin terhubung secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Pembaruan ini mendorong peningkatan partisipasi baik dari Satker maupun vendor, yang pada akhirnya memperbesar volume transaksi dan memperkuat kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dampaknya terlihat jelas dari lonjakan transaksi, di mana pada periode 2019–2022 nilai transaksi Digipay tercatat sebesar Rp79,2 miliar, sedangkan pada periode 2023 hingga saat ini telah meningkat tajam hingga mencapai Rp282 miliar.

Inovasi berikutnya, yaitu INAPROC atau lebih dikenal dengan e-Katalog Versi 6 merupakan ekosistem digital terintegrasi yang dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Platform ini menjadi pusat integrasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya, yang dirancang dengan pendekatan user centric untuk menghadirkan layanan yang lebih seamless, intuitive, dan accessible. Salah satu fitur utama, e-Katalog versi 6, merupakan sebuah portal nasional pengadaan barang/jasa yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga, maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD.

E-Katalog versi 6 menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan dibandingkan versi 5, terutama dari sisi kemudahan penggunaan, kelengkapan informasi produk, pilihan metode pembayaran, serta transparansi pemantauan transaksi. Salah satu inovasi pentingnya adalah penyatuan seluruh jenis katalog—baik nasional, sektoral, maupun lokal—ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Adapun pada sistem INAPROC, skema pembayaran difasilitasi melalui dua alternatif. Pertama, pembayaran kontraktual langsung ke rekening penyedia, yang kelebihannya adalah pajak dari transaksi otomatis dipungut dan segera masuk ke kas negara tanpa penundaan. Kedua, pembayaran melalui Uang Persediaan, di mana bendahara pengeluaran tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, atau menyetorkan pajak karena nilai transaksi masih bersifat kotor (gross). Mekanisme ini secara praktis meringankan beban administrasi bendahara sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja pemerintah.

Pengadaan melalui INAPROC yang bersumber dari APBN telah terkoneksi dengan SAKTI, sehingga memungkinkan pembayaran dilakukan secara lebih fleksibel, baik melalui virtual account dengan mekanisme UP oleh bendahara pengeluaran, maupun dengan pembayaran langsung (LS) kepada pihak penyedia. Di samping itu, e-Katalog versi 6 juga membuka opsi pembayaran menggunakan KKP, maupun domestik melalui QRIS / Kartu Kredit Indonesia (KKI). Kehadiran INAPROC tidak hanya mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan informasi, tetapi juga memudahkan akses bagi seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka transformasi digital pengadaan pemerintah.

Sejalan dengan semangat Cashless, penerapan mekanisme pembayaran non-tunai di platform Digipay dan INAPROC menjadi pilar penting dalam transformasi pengelolaan keuangan negara. Melalui integrasi dengan sistem seperti CMS, KKP, KKI, dan VA, proses pembayaran pengadaan barang/jasa kini dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan. Mekanisme ini sekaligus menjawab tantangan birokrasi konvensional yang kerap terhambat oleh keterbatasan uang fisik, risiko keamanan, serta lambatnya proses pelaporan.

Dengan dukungan teknologi digital tersebut, pembayaran pengadaan tidak hanya semakin praktis, tetapi juga selaras dengan strategi nasional untuk mewujudkan cashless society. Integrasi Digipay dan INAPROC dengan sistem keuangan negara, khususnya SAKTI, memperkuat akuntabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap transaksi dapat dimonitor secara real time. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, digitalisasi pembayaran ini juga membuka ruang lebih luas bagi partisipasi UMKM dalam rantai pasok pemerintah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan tidak sekadar reformasi teknis, tetapi merupakan langkah strategis menuju birokrasi modern yang efisien, transparan, akuntabel, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

Kegiatan Press Release APBN dan Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan/Keuangan Negara dibuka oleh Ulina Sefriani Benedikta Sitohang selaku MC, kemudian dilanjutkan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Rantau Prapat berharap agar sinergi serta koordinasi yang baik dengan satker dapat terus terjalin, serta, informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan APBN di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan senantiasa tersampaikan dengan baik. Disampaikan pula pesan mengenai pentingnya integritas serta penguatan sikap anti-korupsi,da nanti-gratifikasi. Seluruh pegawai KPPN Rantau Prapat diingatkan untuk tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan juga seluruh satuan kerja mitra dapat menjaga lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Jika ada indikasi gratifikasi, korupsi, atau pungli dalam lingkungan KPPN Rantau Prapat, satuan kerja mitra dapat menyampaikan pengaduan. Adapun sebelum acara dimulai, peserta menyaksikan pemutaran video mengenai integritas, anti-korupsi, serta anti-gratifikasi sebagai penguat komitmen bersama.

Pemaparan Materi Press Release APBN Periode s.d. Agustus 2025 disampaikan oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Puji Hartoyo, dengan pokok materis ebagai berikut:

1. PNBP daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan Periode 31 Agustus 2025 sudah terealisasi sebesar Rp14,42 Miliar atau 222% dari total estimasi Pendapatan yaitu Rp22,38 Miliar. PNBP terbesar bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan jasa kantor urusan agama, dan pendapatan STNK dan SIM.
2. Realisasi Pengeluaran Negara di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan periode 31 Agustus 2025 adalah sebesar Rp2,13 T atau sebesar 63,19% dari total Pagu Belanja.
3. Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga per 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp284,73 M atau 66,31% dari pagu. Realisasi per jenis belanja yaitu B. Pegawai 69,32%, B. Barang 59,15%, dan B. Modal 58,10%.
4. Realisasi belanja tertinggi berada pada satker Lapas Kelas III Kota Pinang telah mencapai 97,13% per 31 Agustus 2025. Kemudian tertinggi berikutnya adalah Satker Lapas Kelas III Labuhan Bilik, dan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.
5. Realisasi belanja terendah per 31 Agustus 2025 berada pada Satker Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang baru mencapai 35,92%. Kemudian terendah berikutnya adalah Satker Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan BPS Kab. Labuhanbatu.
6. Belanja Transfer Ke Daerah telah mencapai 62,72% atau sebesar Rp1,8 T untuk daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan, yang manstransfer Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi penyaluran dana ke daerah dengan total realisasi mencapai Rp1,4 T untuk ketiga kabupaten. Sementaraitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp443,95 M.
7. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Rantau Prapat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai 98,40 untuk KPPN selaku Kuasa BUN. Hal ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker mitra.
8. Pada akhir kesempatan, Kepala kantor menyampaikan bahwa integritas adalah pondasi utama keberhasilan kita. Dalam mengelola APBN kita dituntut untuk selalu bertindak jujur, transparan, dan bertanggungjawab dalam setiap tugas dan keputusan, karena hanya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun kepercayaan publik dan internal, memastikan kualitasl ayanan yang prima, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

1. PNBP daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan Periode 30 Juni 2025 sudah terealisasi sebesar Rp19,31 Miliar atau 191,59% dari total estimasi Pendapatan yaitu Rp10,08 Miliar. PNBP terbesar bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan, pendapatan jasa kantor urusan agama, dan pendapatan STNK dan SIM.
2. Realisasi Pengeluaran Negara di Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan sampai dengan periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,58 T atau sebesar 47,26% dari total Pagu Belanja.
3. Realisasi Belanja Kementerian/Lembagaper 30 Juni 2025 telah mencapai Rp429,31 M atau 50,05% dari pagu. Realisasi perjenis belanja yaitu B. Pegawai 53,27%, B. Barang 42,37%, dan B. Modal 8,4%.
4. Realisasi belanja untuk 3K/L Pagu terbesar per 30 Juni 2025 telah mencapai Rp1,52 Triliun atau sebesar 47,28% dari total pagu.
5. Realisasi belanja tertinggi berada pada satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Labuhanbatu telah mencapai 71,17% per 30 Juni 2025. Kemudian tertinggi berikutnya adalah Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Labuhanbatu Kab. Labuhanbatu, dan KPU Kabupaten Labuhanbatu.
6. Realisasi belanja terendah per 30 Juni 2025 berada pada Satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat yang baru mencapai 29,16%. Kemudian terendah berikutnya adalah Satker Kantor Kementerian Agama Kab. Labuhanbatu (299259), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan (072412), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Belanja Transfer Ke Daerah telah mencapai 46,85% atau sebesar Rp1,4 T untuk daerah Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan, yang mana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi penyaluran dana ke daerah dengan total realisasi mencapai Rp1,04 T untuk ketiga kabupaten. Sementara itu,Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp237,54 M.
8. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Rantau Prapat menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai 99,07 untuk KPPN selaku Kuasa BUN. Hal ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker mitra.