STANDAR PELAYANAN KPPN RANTAU PRAPAT 

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dan Pasal 28J;
2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PELAYANAN

1. Jadwal layanan KPPN Rantau Prapat

a. Hari Senin sampai Kamis
Pukul 08.00 - 12.15 : Layanan Umum
Pukul 12.15 - 13.00 : Istirahat (pelayanan tetap berjalan, berlaku shift siang)
Pukul 13.00 - 15.00 : Layanan Umum

b. Hari Jumat
Pukul 08.00 - 11.30 : Layanan Umum
Pukul 11.30 - 13.15 : Istirahat (pelayanan tetap berjalan, berlaku shift siang)
Pukul 13.15 - 15.00 : Layanan Umum

2. Pelayanan bertempat di:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat
Jalan Sisingamangaraja No. 62, Kel. Rantau Selatan
Telp. (0624)-21774
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3. Prosedur Pelayanan

A. Konfirmasi Penerimaan
B. Persetujuan Pembukaan Rekening
C. Penerbitan SP2D
D. Penyelesaian Retur SP2D
E. Pengesahan SKPP
F. Pendaftaran Kontrak
G. Persetujuan TUP

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan produk layanan dan ketentuan yang berlaku.

BIAYA
Seluruh pelayanan di KPPN Rantau Prapat tidak dipungut biaya atau zero cost.


PRODUK LAYANAN

1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)
2. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan
3. Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
4. Pendaftaran Kontrak
5. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
6. Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
7. Penyelesaian Retur SP2D
8. Pendaftaran Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
9. Koreksi SPM/SP2D Satker
10. Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
11. Perubahan Data Supplier
12. Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker
13. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
14. Penerbitan Persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
15. Berharga (MPHL-BJS)
16. Penyampaian LPJ Bendahara Satuan Kerja
17. Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja
18. Pembukaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
19. Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
20. Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
21. Koreksi Setoran Penerimaan Negara
22. Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
23. Penyampaian Persyaratan Penyaluran
24. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Fisik/Dana Desa

SARANA DAN PRASARANA

• Ruang tunggu/pelayanan yang bersih dan nyaman;
• Ruang Bermain Anak-anak;
• Ruang Menyusui
• Free Wifi;
• Musholla;
• Mini Treasury Learning Center;
• Toilet untuk pengunjung;
• Perpustakaan Mini;
• Televisi;
• Air minum dispenser;
• Tempat Charger Handphone;
• Locker;
• Parkiran;
• Aula.

PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di front office KPPN Rantau Prapat. Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui:

JAMINAN PELAYANAN

Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
Layanan tidak dipungut biaya atau zero cost.


JAMINAN KEAMANAN PELAYANAN

Layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPPN Rantau Prapat selama berada di lingkungan kantor KPPN Rantau Prapat. 


EVALUASI

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Halo Sobat InTress KPPN Rantau Prapat,

Setiap organisasi pasti memiliki strategi dalam mencapai tujuan. KPPN Rantau Prapat menyiapkan strategi organisasi dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan di tahun 2024 ini yang diambil dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal KPPN Rantau Prapat.

Mau tau apa saja strategi organisasi yang dipilih KPPN Rantau Prapat? Yuk simak postingan berikut!

Yuk, dukung terus KPPN Rantau Prapat menuju Wilayah Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (𝐙𝐈-𝐖𝐁𝐁𝐌), KPPN Rantau Prapat berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan salam 𝐓𝐔𝐉𝐔𝐇 𝐋𝐈𝐌𝐀(𝐓𝐔lus, 𝐉𝐔jur, 𝐇angat, 𝐋𝐈gat, 𝐌𝐀ntap). 𝐊𝐏𝐏𝐍 𝐑𝐚𝐧𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐓𝐞𝐑𝐁𝐀𝐢𝐊 (ber-in𝐓𝐞g𝐑itas, 𝐁erakhlak, dan 𝐀nt𝐢 𝐊orupsi).

STANDAR PELAYANAN KPPN RANTAU PRAPAT 

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dan Pasal 28J;
2. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PELAYANAN

1. Jadwal layanan KPPN Rantau Prapat

a. Hari Senin sampai Kamis
Pukul 08.00 - 12.15 : Layanan Umum
Pukul 12.15 - 13.00 : Istirahat (pelayanan tetap berjalan, berlaku shift siang)
Pukul 13.00 - 15.00 : Layanan Umum

b. Hari Jumat
Pukul 08.00 - 11.30 : Layanan Umum
Pukul 11.30 - 13.15 : Istirahat (pelayanan tetap berjalan, berlaku shift siang)
Pukul 13.15 - 15.00 : Layanan Umum

2. Pelayanan bertempat di:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat
Jalan Sisingamangaraja No. 62, Kel. Rantau Selatan
Telp. (0624)-21774
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

3. Prosedur Pelayanan

A. Konfirmasi Penerimaan
B. Persetujuan Pembukaan Rekening
C. Penerbitan SP2D
D. Penyelesaian Retur SP2D
E. Pengesahan SKPP
F. Pendaftaran Kontrak
G. Persetujuan TUP

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan produk layanan dan ketentuan yang berlaku.

BIAYA
Seluruh pelayanan di KPPN Gunungsitoli tidak dipungut biaya atau zero cost.


PRODUK LAYANAN

1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk/Belanja Pegawai, Non Belanja Pegawai (UP/GUP/TUP/LS Non Kontraktual/LS Kontraktual)
2. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan
3. Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
4. Pendaftaran Kontrak
5. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
6. Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
7. Penyelesaian Retur SP2D
8. Pendaftaran Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian
9. Koreksi SPM/SP2D Satker
10. Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)
11. Perubahan Data Supplier
12. Penyelesaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat Satker
13. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
14. Penerbitan Persetujuan Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
15. Berharga (MPHL-BJS)
16. Penyampaian LPJ Bendahara Satuan Kerja
17. Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Setoran Pengembalian Belanja
18. Pembukaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
19. Penutupan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
20. Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
21. Koreksi Setoran Penerimaan Negara
22. Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
23. Penyampaian Persyaratan Penyaluran
24. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Fisik/Dana Desa

SARANA DAN PRASARANA

• Ruang tunggu/pelayanan yang bersih dan nyaman;
• Ruang Bermain Anak-anak;
• Ruang Menyusi
• Free Wifi;
• Musholla;
• Mini Treasury Learning Center;
• Toilet untuk pengunjung;
• Perpustakaan Mini;
• Televisi;
• Air minum dispenser;
• Tempat Charger Handphone;
• Locker;
• Parkiran;
• Aula.

PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan, saran, dan masukan, pengguna informasi dapat menyampaikannya dengan cara memasukkan materi aduan atau masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di front office KPPN Rantau Prapat. Disamping itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui:

JAMINAN PELAYANAN

Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
Layanan tidak dipungut biaya atau zero cost.


JAMINAN KEAMANAN PELAYANAN

Layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
Keamanan dan keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab pihak KPPN Rantau Prapat selama berada di lingkungan kantor KPPN Rantau Prapat. 


EVALUASI

Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

Halo Sobat #InTress075,

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat reformulasi penilaian IKPA dengan beberapa poin perubahannya.

Mau tau tentang reformulasi dan poin perubahan untuk penilaian IKPA TA 2024? Yuk simak postingan berikut ini !!

Yuk, dukung terus KPPN Rantau Prapat menuju Wilayah Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (𝐙𝐈-𝐖𝐁𝐁𝐌), KPPN Rantau Prapat berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan salam 𝐓𝐔𝐉𝐔𝐇 𝐋𝐈𝐌𝐀(𝐓𝐔lus, 𝐉𝐔jur, 𝐇angat, 𝐋𝐈gat, 𝐌𝐀ntap). 𝐊𝐏𝐏𝐍 𝐑𝐚𝐧𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐓𝐞𝐑𝐁𝐀𝐢𝐊 (ber-in𝐓𝐞g𝐑itas, 𝐁erakhlak, dan 𝐀nt𝐢 𝐊orupsi).

Bupati Labuhanbatu Utara Hendriyanto Sitorus, SE., M.M didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Bapak H. Muhammad Suib S.Pd, MM, Kepala Badan Keuangaan dan Aset Daerah Bapak Drs. H. Syofyan Yusma. M.Si beserta pejabat teras di Lingkungan Pemerintah Daerah Labuhanbatu Utara melakukan pertemuan dengan Kepala KPPN Rantau Prapat Bapak Warid Sudarwanto, PPK Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Ibu Juniarti Br Ginting dan PPSPM Penyaluran Dana Tranfer ke Daerah, Bapak Ferhad Akbar. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bram Tarigan, Kantor Bupati Labuhanbatu Utara pada hari Senin 25 Maret 2024.

Pada acara tersebut, Kepala KPPN melaporkan tentang perkembangan penyaluran Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DBU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana TKD lainnya yang disalurkan oleh KPPN Rantau Prapat ke Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Total pagu anggaran TKD TA. 2024 adalah sebesar Rp823.935.719.000 dimana pagu tahun ini mengalami penurunan dibandingkan pagu TKD TA. 2023 yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar RP959.711.884.000,-. Salah satu penyebab penurunan anggaran ini akibat dari turunnya pagu anggaran dana bagi hasil (DBH) yang pada 2023 dimana di tahun 2023 dianggarakan sebesar Rp59.650.741.000,- dan pada tahun anggaran 2024 ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.829.295.000,-. Sementara pada Tahun Anggaran 2022, KPPN Rantau Prapat hanya menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa dan Bantuan Operasioan Satuan Pendidikan dengan total sebesar Rp179.280.057.000,- Secara umum penyaluran dana transfer ke daerah pada Kabupaten Labuhanbatu Utara berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan. Semua penyaluran dapat diselesaikan sebelum batas waktu Alokasi Anggaran.

Pada tahun 2024 ini, Pemda Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapatkan Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.452.208.000,-. hal ini tentu membanggakan, karena Insentif Fiskal hanya diberikan kepada daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja. untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Semoga dengan stimulus ini Pemda Labuhanbatu Utara semakin memberikan kinerja terbaiknya untuk seluruh masyarakatnya.

Dalam kesempatan berbahagia ini, Kepala KPPN Rantau Prapat juga menyerahkan Piagam Pengahargaan kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam prestasi Pemda Labuhanbatu Utara sebagai Juara Pertama Pemerintah Daerah Penyalur DAK Fisik Terbaik Tahun 2023 dan Juara III Pemerintah Daerah Penyalur Dana Desa Terbaik Tahun 2023 Lingkup Pembayaran KPPN Rantau Prapat. Diharapkan dengan prestasi ini, KPPN Rantau Prapat dan Pemda Kabupaten Labuhanbatu Utara semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi penyaluran Transfer Ke Daerah.