Setelah berakhirnya tahun 2023 dan sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik seperti yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantau Prapat Tahun 2023 mendeskripsikan capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantau Prapat pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantau Prapat selaku pimpinan unit kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara selaku atasan langsung pada awal tahun 2023, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formula dan target yang jelas dan terukur. Dengan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal, capaian realisasi 18 (delapan belas) IKU tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 97,11 dengan target 90;
2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar indeks 4 dengan target indeks 3;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,79 dengan target 4,66;
4. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan sebesar 100% dengan target 93%;
5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan terealisasi sebesar 97,89 dengan target 89;
6. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 94,46% dengan target 80%;
7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D terealisasi sebesar indeks 5 dengan target indeks 3;
8. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah terealisasi sebesar 99,10 dengan target 90;
9. Indeks implementasi Digipay terealisasi sebesar indeks 4 dengan target 3,1; 
10. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA terealisasi sebesar indeks 4 dengan target 3,25; 
11. Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L terealisasi sebesar indeks 4 dengan target 3;
12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory terealisasi sebesar 100% dengan target 80%; 
13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization terealisasi sebesar 91,28 dari target 85;
14. Tingkat implementasi Learning Organization terealisasi sebesar 100 dari target 85;
15.  Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 96,15 dengan target 86;
16.  Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 96,03% dari target 95,50%; 
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 94,60 dari target 84;
18.  Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan terealisasi sebesar 120% dari target 100%;

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Rantau Prapat Tahun 2023 dapat dilihat dan diunduh melalui tautan:

https://bit.ly/kppn075lakin2023 atau scan barcode di bawah ini.

RANTAU PRAPAT - Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor UU 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantau Prapat  selaku Kuasa BUN di daerah menyalurkan Dana APBN Tahun 2023 di wilayah lingkup kerjanya yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan. Mengacu pada data monitoring pagu dan realisasi yang tersaji pada aplikasi perbendaharaan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Rantau Prapat sampai dengan akhir bulan Oktober 2023 berasal dari beberapa jenis belanja diantaranya :
1. Belanja Pegawai sebesar Rp 208.088.496.344 atau 90,17% (dari jumlah Pagu)
2. Belanja Barang sebesar Rp 125.825.399.304 atau 77,08% (dari jumlah Pagu)
3. Belanja Modal sebesar Rp 11.020.951,487 atau 47,23% (dari jumlah Pagu)
4. Belanja Transfer sebesar Rp 2.391.348.520.101 atau 82,78% (dari jumlah pagu)

Sampai dengan 31 Oktober 2023 2023 realisasi APBN dari satuan kerja yang merupakan mitra kerja KPPN Rantau Prapat adalah sebesar 82,77% atau sebesar Rp 2.736.283.367.236 dari total pagu sebesar Rp 3.306.009.448.000.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu, realisasi penyerapan anggaran KPPN Rantau Prapat menunjukkan tren yang positif. 

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, KPPN Rantau Prapat turut serta dalam upaya mendukung bergeraknya perekonomian dengan menyalurkan APBN ke 3 kabupaten di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat.

Berikut kami sampaikan realisasi APBN Tahun Anggaran 2023 periode sampai dengan 30 September 2023.

Yuk, dukung terus KPPN Rantau Prapat menuju Wilayah Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (𝐙𝐈-𝐖𝐁𝐁𝐌), KPPN Rantau Prapat berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan salam 𝐓𝐔𝐉𝐔𝐇 𝐋𝐈𝐌𝐀(𝐓𝐔lus, 𝐉𝐔jur, 𝐇angat, 𝐋𝐈gat, 𝐌𝐀ntap). 𝐊𝐏𝐏𝐍 𝐑𝐚𝐧𝐭𝐚𝐮 𝐏𝐫𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐓𝐞𝐑𝐁𝐀𝐢𝐊 (ber-in𝐓𝐞g𝐑itas, 𝐁erakhlak, dan 𝐀nt𝐢 𝐊orupsi).

RANTAU PRAPAT - Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2023 yang meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa oleh KPPN Rantau Prapat Penyalur Dana Transfer ke Daerah, maka telah dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2023, pada hari Rabu (8/11/2023) secara daring menggunakan Aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh Mitra Kerja Lingkup KPPN Rantau Prapat. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi KPPN Rantau Prapat terhadap penyerapan Dana Transfer ke Daerah khususnya terkait penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepla Seksi Bank KPPN Rantau Prapat, Ichwan Pradana. Narasumber menyampaikan, sampai dengan saat ini  realisasi DAK Fisik yang paling tinggi di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat adalah Kab. Labuhanbatu Utara dengan realisasi sekitar 89,44% dan penyalura Dana Desa paling tinggi di Kab. Labuhanbatu Selatan yaitu 73,09%. Diharapkan di sisa waktu tahun 2023, setiap pemerintah daerah dapat memaksimalkan kinerja mendorong OPD terkait untuk menyelesaikan dokumen-dokumen terkait dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Juga disampaikan langkah-langkah strategis terkait penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan batas-batas terakhir dalam penyampaian dokumen.

Di akhir materi, narasumber tidak lupa menginagtkan kepada seluruh stakeholder KPPN Rantau Prapat bahwa layanan di KPPN Rantau Prapat adalah layanan 0 rupiah. Jika ada dari layanan KPPN Rantau Prapat yang tidak sesuai dengan standar, bisa menyampaikan pengaduan di sarana pengaduan yang telah disediakan dan diutamakan pengaduan internal.

RANTAU PRAPAT - Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran serta Press Release APBN Periode sampai dengan September 2023, KPPN Rantau Prapat telah menyelenggarakan kegiatan "Sosialisasi PER-10/PB/2023, PMK 109 Tahun 2023 dan Press Release APBN Bulan September 2023" pada Selasa (31/10/2023).Kegiatan dielenggarakan secara daring menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. Bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Seksi PDMS, Fungsional PTPN Terampil dan Kepala Kantor KPPN Rantau Prapat. Pada kegiatan ini, hadir seluruh perwakilan bendahara dan operator GLP SAKTI Satker mitra kerja KPPN Rantau Prapat.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Warid Sudarwanto. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa PER-10/PB/2023 merupakan juknis yang mengatur terkait dengan norma waktu sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta persiapan tutup buku pada akhir TA 2023. Kemudian beliau menyampaikan progres realisasi belanja negara periode s.d September 2023. Kepala kantor menyampaikan bahwa Total Anggaran Pagu Belanja Negara yang dikelola KPPN Rantau Prapat sebesar Rp. 3.258T atau sebesar 0,105% dari total keseluruhan pagu APBN nasional. Sampai dengan 30 September 2023, realisasi belanja negara Lingkup KPPN Rantau Prapat sebesar Rp. 2,34 T atau sebesar 72,02% dari pagu dan tumbuh sekitar 6,38%. Belanja Negara yang dikelola terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD yang dikelola KPPN Rantau Prapat terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum DAK Fisik, DAK non Fisik dan Dana Desa.

Dilanjutkan oleh  Fungsional PTPN Terampil, Kamil menyampaikan tentang PER-10/PB/2023. Perdirjen ini berlaku sejak Otober 2023 s.d Desember 2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi akhir tahun anggaran yaitu:

1. Pendaftaran/perubahan kontrak yang dibayarkan melalui LS perlu disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak tsb di tanda tangani;
2. Batas-batas waktu pengajuan SPM ke KPPN;
3. Pembayaran KKP, uang makan, uang lembur khusus di bulan Desember 2023 karena ada pengaturan yang perlu diperhatika;
4. Batas waktu pembayaran honorarium, tunjangan serta pengajuan Gaji Induk Januari 2024 ke KPPN

Pada kesempatan ini, Fungsional PTPN Terampil, Bapak Kamil dan Pelaksana Seksi VeraKI, Mayang Fonda Lubis menegaskan mekanisme, sistematika, ketentuan baru dan poin-poin yang perlu diperhatikan oleh Satker Mitra KPPN Rantau Prapat agar mampu melewati LLAT dengan maksimal.

Narasumber terakhir, Kepala Seksi PDMS, Arya Sembada menyampaikan materi tentang PMK-109/2023 yaitu Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Tahun Anggaran. PMK 109/2023 ini tentang Penggunaan RPATA pada Sisa Kontrak Akhir Tahun Anggaran, dimana peraturan ini membahas tentang perubahan mekanisme dari Bank Garansi ke mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak diselesaikan s.d akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk diajukan pada TA berikutnya. Jenis SPM yang membebani RPATA yaitu SPM Penampungan dari RKUN ke RPATA, SPM Pembayaran dari RPATA ke Rekening Pihak Ketiga dan SPM Penihilan dari RPATA dikembalikan lagi jika ada sisa ke RKUN.

Kepala KPPN Rantau Prapat, Bapak Warid Sudarwanto tidak lupa mengingatkan bahwa layanan di KPPN Rantau Prapat adalah layanan 0 rupiah (GRATIS). Jika ada dari layanan KPPN Rantau Prapat yang tidak sesuai dengan standar, bisa menyampaikan pengaduan di sarana pengaduan yang telah disediakan.

Kegiatan diakhir dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. 

Setiap organisasi pasti memiliki strategi dalam mencapai tujuan. KPPN Rantau Prapat menyiapkan strategi organisasi dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan di tahun 2023 ini yang diambil dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal KPPN Rantau Prapat, sesuatu analisis memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan metode STEP,  SWOT, dan TOWS sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun untuk tahun 2023, analisis strategi KPPN Rantau Prapat adalah sebagai berikut: