Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi Laporan Keuangan UAKBUN Daerah dan koordinasi ke Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara beserta KPPN Rantauprapat melakukan kunjungan ke BPKAD Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 6 November 2018.

Pada kunjungan ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Siti Patimah Nasution (Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan) serta Nur Afrida (pelaksana bidang PPAPK) sedangkan dari KPPN Rantauprapat diwakili oleh Asep Saefuddin (Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal) dan Irham Buana Putra (Kepala Seksi Bank). Tim Kanwil dan KPPN disambut oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, Jamaluddin Manik.

Pertemuan ini selain sebagai bentuk silaturahim juga untuk berdiskusi terkait penyusunan laporan keuangan daerah terutama di Kabupaten Labuhanbatu. Hal yang didiskusikan adalah permasalahan  yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan daerah 2018 serta tindaklanjut hasil temuan BPK tahun 2017. Harapannya dengan adanya pembinaan, monev LK UAKBUN serta koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi antara Kanwil, KPPN dan Pemerintah Daerah dan pada akhirnya meningkatkan opini laporan keuangan daerah khususnya Kabupaten Labuhanbatu menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). By Irham

Rantauprapat, Selasa (27 November 2018) Kantor Pelayanan  Perbendaharaan Negara Rantauprapat melaksanakan Lelang Non  Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran. Pada lelang tersebut, ditawarkan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) unit  Barang Inventaris Kantor  dengan nilai perolehan sebesar Rp426.624.420 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan total nilai limit penjualan sebesar Rp4.269.490,- (empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah peserta yang mengikuti lelang sebanyak 3 orang, yaitu Herlin, Iwan, dan  Anggiat. Pelaksanaan lelang dipimpin oleh Hendri Lubis, Pejabat Lelang KPKNL Kisaran dengan Irham sebagai Penjual.

Lelang bersifat Open Bidding, yang artinya para peserta dapat melihat penawaran yang dilakukan peserta lain. Hal ini tentu saja meningkatkan persaingan antar peserta dan membentuk harga pokok yang optimal. Lelang Non Eksekusi Wajib BMN dibuka pada pukul 15.30 WIB. Para peserta melakukan penawaran dengan cukup sengit, terlebih menjelang penutupan lelang pada pukul 16.00 WIB, para peserta semakin kompetitif melakukan penawaran bahkan hingga detik terakhir.

Seluruh BMN yang ditawarkan laku terjual dengan peningkatan 5% dari harga limit yang ditentukan. Irham Buana Putra selaku Penjual mengungkapkan kelebihan open bidding untuk Lelang Non Eksekusi Wajib BMN adalah transparansi di antara para peserta. Dengan Open Bidding, peserta dapat melihat secara langsung proses penawaran lelang. Hal senada diungkapkan oleh Herlin Wirid Nata Harahap, salah satu peserta lelang yang ditetapkan menjadi pemenang.

Total harga lelang yang berhasil diperoleh dari lelang ini sebesar Rp4.410.000 dan bea lelang sebesar Rp88.200. Harga lelang dan bea lelang yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak akan disetor ke kas negara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah adanya pelunasan oleh pemenang lelang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima. Untuk peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang dapat mengambil pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang melalui Bendahara Penerimaan KPKNL Kisaran dilengkapi bukti asli setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dan identitas diri. (Ai)

“Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik”

Kamis, 15 November 2018. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantauprapat mengadakan Dialog Kinerja Individu (DKI) yang disampaikan oleh Subbagian Umum KPPN Rantauprapat. Dalam Dialog Kinerja Individu ini masing-masing pegawai pada subbagian umum memaparkan kontrak kinerja, target serta realisasi yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2018. Sedangkan untuk pegawai yang dimutasi memaparkan kontrak kinerja yang baru ditandatangani yaitu untuk Triwulan IV Tahun 2018. Hal ini diharapkan bukan hanya pegawai yang bersangkutan saja yang mengetahui Indikator Kinerja Utama nya, tetapi seluruh pegawai dapat mengetahui Indikator Kinerja Utama antara satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya kegiatan Dialog Kinerja Individu (DKI) ini, dapat meningkatkan Progres Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelola Kinerja di Lingkungan KPPN Rantauprapat serta dapat melatih para pegawai untuk berbicara di depan umum. Selain Subbagian Umum, Dialog Kinerja Individu (DKI) juga akan disampaikan oleh seksi VeraKI, Seksi Bank dan Seksi PDMS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (KSU)

      Pada hari Selasa (27/11/2018) bertempat di Aula KPPN Rantauprapat, diadakan Focus Group Discussion (FGD) Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta Monev Kredit Program. FGD dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dan KPPN Rantauprapat dengan mengundang BPKAD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Dinas Koperasi dan UKM masing-masing kabupaten yang berada di wilayah kerja KPPN Rantauprapat. FGD bertemakan “Mengawal DAK Fisik dan Desa serta Kredit Program untuk Indonesia yang Sehat, Adil, dan Mandiri” dibuka oleh ibu Sukmaning Dwiaryanti selaku Kepala KPPN Rantauprapat.

     Acara selanjutnya berupa penyampaian materi dan diskusi oleh bapak Albert Immanuel Ginting, Kepala Seksi PPA II B Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Adapun penyampaian materi dan diskusi terkait Monev Kredit Program oleh ibu Novita Hasibuan, Staf Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Diskusi berlangsung dengan intens dan antusias, dimana para peserta FGD secara aktif menanggapi materi yang disampaikan dengan memberikan feedback berupa pertanyaan kepada pemateri.

    Pelaksanaan kegiatan FGD diakhiri dengan penutupan oleh ibu Sukmaning Dwiaryanti. Beliau berharap dengan adanya FGD ini, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat waktu. Tidak lupa disampaikan pula batas waktu pengajuan penyaluran DAK Fisik Tahap III paling lambat tanggal 17 Desember 2018 oleh Irham Buana Putra, selaku Kepala Seksi Bank sekaligus PPK Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Rantauprapat kepada Pemda. (SS)

Olahraga bukan lagi sekedar menurunkan berat badan, olahraga menjadi sebuah kebutuhan untuk kesehatan. Kesehatan merupakan anugrah yang nilainya sangat berarti yang diberikan Tuhan kepada kita, karena apabila tubuh kita tidak sehat, maka bukan hanya tubuh kita yang lemah, begitu juga dengan rohani kita termasuk rasa malas untuk bekerja. Olahraga merupakan proses sistematik yang berupa kegiatan atau usaha untuk mendorong dan menggembangkan serta membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang baik berupa permainan, pertandingan,  pergerakan tubuh yang berirama dan teratur untuk memperbaiki dan meningkatkan kebugaran tubuh.

Selain menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh, olahraga dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Ditambah lagi dengan diiringi musik senam membuat stres menjadi hilang.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat melakukan olahraga senam sehat bersama. Senam sehat bersama ini diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Rantauprapat, dan juga perkumpulan senam dari Bukit Indah Rantauprapat. Pelaksanaan senam ini dimulai dari Pukul 07.00 WIB di Lapangan Olahraga KPPN Rantauprapat. (KSU)

Selasa, 13 November 2018. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rantauprapat mengadakan Sosialisasi  tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Kasubbag Umum KPPN Rantauprapat Bapak Al Udin. Latar Belakang disampaikannya Sosialisasi tentang Tata Naskah Dinas untuk mendukung kelancaran arus komunikasi dan informasi antar unit organisasi (instansi) Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta perubahan acuan penyusunan Tata Naskah Dinas instansi pemerintahan yang sebelumnya mengacu pada PermenPAN dan RB menjadi mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional 2/2014.

Dengan adanya PMK Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Tata Naskah Dinas diharapkan  dapat:

1. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan  penafsiran penyelenggaraan TND;
2. terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur lainnya dalam lingkup Administrasi Umum;
3. tercapainya kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Instansi atau Pihak Lain dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;
4. kemudahan pemantauan (monitoring) pemrosesan Naskah Dinas;
5. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TND; dan
6. mengurangi frekuensi terjadinya inefektivitaspemrosesan penyelenggaraan TND.

Acara Sosialisasi  dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Rantauprapat dengan diawali oleh kata sambutan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat Ibu Sukmaning Dwiaryanti. Diakhir kegiatan dibuka diskusi/ tanyajawab terkait Tata Naskah Dinas.   (Kontributor : KSU)