Rantauprapat, 27 November 2025
Kegiatan Press Conference Kinerja APBN, dan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Keuangan Negara dibuka oleh Ulina Sefriani Benedikta Sitohang selaku MC, kemudian dilanjutkan dengan do’a, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Keuangan. Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Rantau Prapat berharap agar sinergi serta koordinasi yang baik dengan satker dapat terus terjalin, serta pengetahuan dan informasi terkait pengelolaan keuangan negara serta pengoperasian sistem pendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran senantiasa tersampaikan dengan baik. Disampaikan pula pesan mengenai pentingnya integritas serta penguatan sikap anti-korupsi, dan anti-gratifikasi. Seluruh pegawai KPPN Rantau Prapat diingatkan untuk tidak menerima segala bentuk pemberian atau gratifikasi. Diharapkan juga seluruh satuan kerja mitra dapat menjaga lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi. Jika ada indikasi gratifikasi, korupsi, atau pungli dalam lingkungan KPPN Rantau Prapat, satuan kerja mitra dapat menyampaikan pengaduan. Adapun sebelum acara dimulai, peserta menyaksikan pemutaran video mengenai integritas, anti-korupsi, serta anti-gratifikasi sebagai penguat komitmen bersama.
Kegiatan kali ini diselenggarakan dalam rangka melakukan pembahasan komprehensif tiga materi utama, yaitu Press Conference dan Sosialisasi Anti Korupsi, Bimbingan Teknis Digipay Satu, KKP serta CMS (QLOLA) bersama dengan Bank BRI dan satker mitra KPPN Rantau Prapat. Seluruh rangkaian pembahasan ini memiliki hubungan erat dalam upaya penguatan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta mendukung transformasi digital pada satuan kerja. Kegiatan kali ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai teknologi pembayaran pada pemerintahah, peningkatan integritas, dan penyederhanaan proses bisnis digital secara menyeluruh agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Materi pertama yang dibahas adalah mengenai capaian kinerja KPPN Rantau Prapat dalam Press Conference kinerja APBN lingkup KPPN Rantau Prapat periode hingga 31 Oktober 2025 yang disampaikan oleh Kepala KPPN Rantau Prapat. Berdasarkan laporan tersebut, KPPN dan satker mitra berhasil mencapai realisasi PNBP sebesar Rp25,94 miliar dari target Rp10,08 miliar. Realisasi melebihi target. Target PNBP sebesar Rp10.082.324.000,00 berhasil direalisasikan hingga mencapai Rp25.946.620.706,00. Kontribusi Utama: Kontributor terbesar berasal dari Bendahara Umum Negara (Rp7.690.107.141) dan Pendapatan Pelayanan Pertanahan (Kementerian ATR/BPN) sebesar Rp7.485.477.626,00. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan KPPN dalam mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di berbagai sektor. Penerimaan terbesar berasal dari ATR/BPN, BUN, Kepolisian RI, serta Kementerian Agama. Kinerja ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan tugas perbendaharaan secara efektif, sehingga turut meningkatkan kualitas layanan public, dan dukungan terhadap pembangunan daerah. Hal ini juga memperlihatkan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran institusi dalam menyetorkan penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku Realisasi belanja mencapai 80,15 persen (Rp2.595.547.885.736,00) dari total pagu Rp3.238.240.665.000,00. Dengan rincian Belanja Pusat (83,44 persen):
- Belanja Pegawai: Realisasi tertinggi (86,60 persen).
- Belanja barang realisasi 76,44 persen
- Belanja Modal: Realisasi terendah (66,06 persen).
Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai, sedangkan belanja modal dan barang dinilai perlu ditingkatkan optimalisasinya menjelang penutupan tahun anggaran Sementara belanja Transfer ke Daerah, KPPN Rantau Prapat mengelola belanja transfer ke tiga kabupaten di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhan Batu Utara. dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Total pagu untuk ketiga kabupaten mencapai Rp2.809.232.607.000.00 dengan realisasi Rp2.237.552.998.547,00. Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi penyaluran dana ke daerah dengan total realisasi mencapai Rp1.718.911.580.960,00 untuk ketiga kabupaten. Sementara itu. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp364.693.578.239,00. KPPN Rantau Prapat selaku Kuasa BUN mencapai nilai IKPA 98,41 dengan predikat Sangat Baik. Sebanyak 92 persen Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Rantau Prapat mencapai predikat IKPA Sangat Baik. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan luar biasa terhadap regulasi perbendaharaan negara serta efektivitas. Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja mitra. Capaian tersebut dihasilkan melalui sinergi antara KPPN dan satker, serta melalui peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas.
Materi selanjutnya berfokus pada Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi. Dalam sesi ini dipaparkan oleh Kepala KPPN Rantau Prapat terkait pemahaman mengenai korupsi sebagai extraordinary crime yang bersifat terorganisasi, lintas negara, dan menyebabkan kerugian besar bagi publik. Berbagai faktor penyebab korupsi dipaparkan secara rinci, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Peserta diingatkan mengenai paradigma keliru tentang korupsi yang seringkali dianggap wajar atau sesuatu yang kecil sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Padahal, toleransi pada perilaku kecil tersebut dapat berkembang menjadi korupsi yang sistemik dan membahayakan negara. Materi juga memaparkan berbagai delik dalam tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, perbuatan curang, benturan kepentingan, penggelapan jabatan, serta kerugian negara. Selain itu, juga dipaparkan mengenai nilai-nilai integritas yang meliputi jujur, disiplin, adil, peduli, sederhana, berani, mandiri, kerja keras, dan bertanggung jawab. Peserta diajak untuk meneladani role model berintegritas, termasuk para tokoh nasional yang menunjukkan kehidupan sederhana, dedikasi tinggi, serta menjunjung nilai moral yang kuat. Pesan utama dari sesi ini adalah pentingnya memastikan bahwa seluruh individu dalam organisasi memiliki komitmen nyata terhadap pencegahan korupsi, bukan hanya memahami teori, tetapi juga mengimplementasikannya dalam setiap aktivitas pekerjaan.
Pembahasan kedua, oleh PTPN KPPN Rantau Prapat, berkaitan dengan Digitalisasi pembayaran.
Dalam rekomendasi hasil Pembinaan Semester II tahun 2025 Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara kepada KPPN Rantau Prapat untuk memaksimalkan penggunaan KKP dan CMS dengan menginisiasi pertemuan antara satuan kerja yang masih mengalami permasalahan dengan pihak Perbankan. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPN Rantau Prapat berkoordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia mengingat 86 persen satuan kerja pengguna Uang persediaan menggunakan rekening BRI. Digipay Satu, platform belanja online pemerintah yang dikembangkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Digipay Satu hadir sebagai solusi yang mengintegrasikan proses pemesanan, negosiasi, pembebanan akun, pembayaran, perpajakan, hingga pelaporan dalam satu ekosistem digital dengan mekanisme pembayaran menggunakan CMS/KKP dari UP. Hal ini berbeda dari marketplace populer lainnya yang hanya mengakomodasi sebagian proses transaksi, sementara Digipay memastikan seluruh tahapan sesuai peraturan perbendaharaan.
Digipay Satu memberikan manfaat besar bagi satker maupun UMKM. Bagi satker, platform ini membantu mitigasi risiko pembayaran karena pembayaran baru boleh dilakukan setelah barang diterima, serta otomatisasi perhitungan pajak yang mempercepat proses administrasi. Selain itu, pengecekan pagu dan pembebanan akun secara otomatis membantu memastikan kepatuhan terhadap struktur anggaran. Bagi UMKM, platform ini membuka akses pasar yang lebih luas, memberikan kepastian pembayaran, serta menyediakan fasilitas pendanaan dari bank apabila diperlukan. Proses registrasi bagi satker dan UMKM dijelaskan secara rinci, termasuk kewajiban unggah dokumen, verifikasi oleh pejabat pengadaan, dan proses validasi yang dilakukan oleh admin satker maupun KPPN. Seluruh rangkaian aktivitas transaksi seperti pemesanan, negosiasi harga, pengiriman, penerimaan barang, hingga pembayaran melalui VA atau KKP dipaparkan secara terstruktur.
Materi selanjutnya oleh Bapak Wahyu Pratama (Pegawai Bank BRI Kanwil Sumut), membahas QLola, yaitu sistem Cash Management berbasis internet yang memungkinkan satker melakukan transaksi keuangan secara mandiri. QLola CMS menyediakan berbagai fitur seperti transfer antar bank, pembayaran MPN, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit pemerintah, payroll, mass transfer, serta visualisasi data rekening. Salah satu fitur unggulan QLola adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan satker ke dalam satu portal melalui sistem Single Sign On sehingga mempermudah monitoring keuangan. Biaya penggunaan QLola CMS juga dinilai kompetitif dengan fasilitas abonemen gratis dan biaya transfer yang lebih rendah untuk transaksi tertentu.
Penggunaan BRI Q-Token sebagai alat otorisasi digital turut dibahas, dimana sistem ini menggantikan token fisik dan menawarkan keamanan berlapis melalui metode otorisasi berbasis PIN dan OTP. Peserta juga diberikan penjelasan terkait berbagai permasalahan dan solusi dalam implementasi QLola CMS. Hal ini menjadi perhatian penting agar satker dapat meningkatkan literasi digital dan mempercepat proses adaptasi dengan sistem pembayaran modern.
Setelah pemaparan materi, pegawai KPPN beserta Tim dari BRI melakukan asistensi pendaftaran Digipay, dan migrasi CMS ke QLola. Kemudian Tim BRI menyampaikan komitmennya dalam membantu penyelesaian permasalahan yang dialami satker mitra KPPN Rantau Prapat terkait dengan permasalahan CMS/KKP yang dapat disampaikan melalui forum grup WA yang sudah dibentuk oleh KPPN.
