Petunjuk teknis untuk pencairan THR yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-134/PB/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pegawai Non-ASN. Kepala KPPN Ruteng, Yustinus Kus Suhantoro beserta tim langsung mengambil langkah-langkah strategis dengan merapatkan barisan koordinasi dengan seluruh satuan kerja mitranya untuk mendorong percepatan pencairan THR.
Sinergi dan koordinasi yang handal antara KPPN Ruteng dengan seluruh satuan kerja mitranya membuahkan hasil. Pada tanggal 4 Mei 2021, KPPN Ruteng telah menuntaskan penyaluran THR untuk PNS dan Anggota POLRI dengan total penerima 1.224 PNS dan 1.143 Anggota POLRI. Total dana yang telah dicairkan sebesar Rp.9.567.982.500,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan PPNPN sebanyak 443 Pegawai dengan total Rp.758.350.500,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). “THR yang sudah cair dan diterima para PNS, anggota POLRI dan PPNPN diharapkan dapat segera dibelanjakan untuk membeli pakaian lebaran, baju baru dan kue-kue lebaran di toko atau UMKM setempat.” ujar Kepala KPPN Ruteng.
“Alokasi anggaran THR PNS 2021 mencerminkan pemihakan pemerintah pada penanganan Covid-19 dan penggunaan anggaran untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional .” tukasnya kembali. Untuk itu, komitmen pemerintah memberikan THR bagi ASN, TNI Polri dan Pensiunan pada Idul Fitri tetap dipenuhi dengan pemberian THR pada Hari Raya. Dengan harapan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya daya beli masyarakat dengan adanya pemberian THR.
Selain THR tersebut, KPPN Ruteng juga mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Berdasarkan data yang ada masih sangat rendah penyaluran BLT Dana Desa. Terdapat 3 Kabupaten (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggari Timur) baru penyaluran BLT Bulan Pertama dan Bulan Kedua walaupaun belum seluruh desa, bahkan terdapat satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada yang sama sekali belum menyalurkan BLT Dana Desa.
Harapannya kendala penyesuaian APBDes dapat dipercepat sehingga dapat segera dilakukan penyaluran Dana Desa baik Dana Desa Reguler maupun BLT Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa juga diharapkan akan menggerakan ekonomi masyarakat desa di masing-masing Kabupaten. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan menggerakkan roda ekonomi. Hal itu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi untuk dapat dicapai.
