1. Perpanjangan Waktu Penyelesaian Administratif

DJPb memberikan perpanjangan waktu untuk beberapa jenis transaksi keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025, meliputi:

a. Penyelesaian Transaksi Hibah Langsung (Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga)

Berdasarkan Lampiran II, tahapan pengajuan nomor register, revisi DIPA, hingga penerbitan SPHL/SP3HL diperpanjang hingga 22 Januari 2026, dengan batas waktu berbeda untuk hibah dalam negeri dan luar negeri.

a.1. Hibah Langsung Bentuk Uang – Tahun 2025

b. Pengesahan Transaksi Keuangan Satker Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan Lampiran III, proses revisi DIPA, pengajuan SP3B BLU, hingga penerbitan SP2B BLU mendapat perpanjangan hingga 22 Januari 2026.

c. Koreksi Data dan Void Dokumen Sumber

Lampiran IV mengatur mekanisme koreksi dokumen seperti SPM, SP2D, SP2HL/SPHL, MPHL‑BJS, serta dokumen BLU. Pengajuan koreksi dan void diberikan waktu hingga 21 Januari 2026.

d. Penyelesaian Pagu Minus serta Koreksi SPM/SP2D dan Selisih Kurs

Lampiran V menegaskan bahwa revisi DIPA untuk penyesuaian administratif dapat dilakukan sampai 20 Januari 2026 tanpa menimbulkan tambahan beban APBN.

e. Penyelesaian SPM/SP2D‑GUP Nihil/PTUP

Lampiran VI memberikan perpanjangan untuk pengajuan dan penyelesaian SPM/SP2D-GUP Nihil/PTUP hingga 22 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa seluruh bukti pengeluaran harus berasal dari TA 2025.

2. Penegasan Kewajiban Satuan Kerja

DJPb memberikan beberapa penekanan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain:

• Menyiapkan seluruh dokumen pendukung dan memproses penyelesaian administratif secepatnya.
• Memastikan urutan proses dan waktu penyelesaian tidak melewati batas yang ditetapkan.
• Menghindari pengajuan pada hari terakhir untuk mengurangi risiko gangguan sistem.
• Menyelesaikan transaksi TA 2025 secara optimal agar tidak menghambat pelaksanaan anggaran TA 2026.
• Mendistribusikan isi surat kepada seluruh unit di bawahnya serta memastikan pemantauan penyelesaian transaksi untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025.