Selamat siang, Sobat #InTress
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun ini merupakan yang kedelapan kalinya diterima oleh Pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Opini ini menunjukkan bahwa Pemerintah konsisten untuk mengelola APBN secara pruden dan profesional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel sesuai harapan masyarakat.
Tidak hanya LKPP, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) sebagai bagian dari konsolidasi LKPP juga terus memperlihatkan tren opini yang positif dalam 10 tahun terakhir. Dari 62 Kementerian Negara/Lembaga (72,1 persen) yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2014, jumlah ini meningkat menjadi 80 K/L (95,2 persen) pada tahun 2023. @kemenkeuri telah melakukan pembinaan dan terus memantau risiko pelaksanaan APBN di tingkat K/L sehingga LKKL tetap dapat memperoleh opini WTP setiap tahunnya.
Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proses integrasi pelaporan keuangan dan kinerja untuk mengukur prestasi kerja Pemerintah atas pencapaian sasaran pembangunan nasional. Melalui integrasi pelaporan keuangan dan kinerja ini, realisasi sasaran pembangunan dapat lebih terukur, termonitor, dan diakselerasi pencapaiannya, termasuk meningkatkan kepastian tercapainya tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, berdaulat, dan sehat.
#LKPPWTP
#UangKita
#10TahunKerjaBersama
#CapaianKerjaPemerintah