Semarang – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II melaksanakan kegiatan Internalisasi Pembangunan Berkelanjutan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam menjaga dan memperkuat keberlanjutan budaya integritas serta kualitas pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Semarang II, Sidiq Juniarso. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM yang telah diraih sejak tahun 2014 bukanlah titik akhir pencapaian, melainkan amanah yang harus terus dijaga dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan komitmen seluruh jajaran pegawai agar senantiasa menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Dalam upaya menghadapi tantangan pada tahun berjalan, penguatan struktur organisasi dan perencanaan kerja menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian struktur tim kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi. Langkah tersebut turut didukung dengan penyusunan rencana kerja tahun 2026 yang lebih komprehensif guna memastikan setiap program dan inovasi yang dijalankan tetap relevan serta memberikan nilai tambah bagi para stakeholder.
Selain itu, akselerasi program Island of Integrity diarahkan tidak hanya untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan internal, tetapi juga diperluas hingga menjangkau pihak eksternal dan seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN Semarang II. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem birokrasi yang sehat, akuntabel, dan berintegritas secara menyeluruh.
Melalui kegiatan internalisasi ini, KPPN Semarang II meneguhkan komitmennya untuk terus mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani secara berkelanjutan. Kepala Kantor juga mengajak seluruh pegawai untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima yang profesional, nondiskriminatif, serta bebas dari praktik gratifikasi.
