Pedoman Pengelolaan Hibah Badan Layanan Umum (BLU)

Pedoman Pengelolaan Hibah Badan Layanan Umum (BLU) disusun sebagai acuan bagi seluruh BLU dalam menerima, mengelola, mencatat, dan melaporkan hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020.

Dalam ketentuan tersebut, hibah BLU didefinisikan sebagai pendapatan berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga yang berasal dari pihak di luar Pemerintah Pusat tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan maupun memberikan imbal balik kepada pemberi hibah. Hibah dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri serta dapat bersifat terikat maupun tidak terikat. Hibah terikat wajib digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian hibah, sedangkan hibah tidak terikat dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional layanan BLU, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa hibah tersebut tidak digunakan untuk pembayaran remunerasi.

Sebelum menerima hibah, BLU diwajibkan melakukan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Untuk hibah luar negeri, konsultasi dilakukan kepada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dan dapat melibatkan DJPPR, sedangkan hibah dalam negeri dikonsultasikan kepada Kantor Wilayah DJPb. Konsultasi bertujuan memastikan kesesuaian aspek administrasi, legalitas pemberi hibah, karakteristik hibah, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Hasil konsultasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar pelaksanaan tahapan berikutnya.

Setelah perjanjian hibah ditandatangani, BLU wajib mengajukan registrasi hibah sebelum hibah dilaksanakan apabila perjanjian tersebut diterbitkan setelah 19 November 2025. Registrasi dilakukan kepada DJPPR untuk hibah luar negeri atau kepada Kantor Wilayah DJPb untuk hibah dalam negeri. Nomor register hibah menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan hibah serta administrasi keuangan BLU. Perjanjian hibah yang ditandatangani sebelum tanggal tersebut tidak diwajibkan untuk diregistrasi sepanjang memenuhi ketentuan peralihan yang berlaku.

Dalam hal hibah berbentuk uang, dana hibah ditempatkan pada rekening operasional hibah BLU yang telah memperoleh persetujuan KPPN. Apabila rencana penggunaan hibah belum tertampung dalam DIPA, BLU wajib melakukan revisi DIPA setelah memperoleh nomor register hibah. Selanjutnya, pendapatan hibah uang disahkan melalui mekanisme SP3B-BLU dan dicatat sebagai Pendapatan BLU, bukan sebagai pendapatan hibah pada BA BUN 999.02. Sebaliknya, hibah dalam bentuk barang, jasa, maupun surat berharga tidak memerlukan pengesahan SP3B, tetapi tetap wajib dicatat sesuai ketentuan akuntansi dan diadministrasikan melalui aplikasi SAKTI apabila berkaitan dengan aset tetap.

Dari sisi akuntansi, hibah uang diakui pada saat dana diterima di rekening BLU, sedangkan hibah barang atau jasa diakui ketika terjadi serah terima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan. Pengukuran hibah dilakukan berdasarkan nilai nominal untuk hibah uang dan nilai wajar untuk hibah barang, jasa, maupun surat berharga. Penyajian hibah dilakukan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Pendapatan PNBP BLU dan pada Laporan Operasional (LO) sebagai Pendapatan Operasional Hibah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pedoman ini juga memberikan penegasan mengenai perbedaan hibah dengan transaksi lain seperti PNBP jasa layanan, kerja sama, transfer aset antar entitas pemerintah, ruilslag, maupun donasi atau dana titipan. Suatu penerimaan hanya dapat dikategorikan sebagai hibah apabila tidak terdapat kewajiban imbal balik, memberikan manfaat ekonomi bagi BLU, memiliki dasar perjanjian hibah, dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, penerimaan yang mengandung unsur timbal balik atau hanya bersifat titipan tidak diklasifikasikan sebagai hibah dan diperlakukan sesuai karakteristik transaksinya.

Melalui pedoman ini diharapkan seluruh Badan Layanan Umum dapat melaksanakan pengelolaan hibah secara tertib administrasi, sesuai regulasi, akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan tata kelola keuangan negara yang baik.

Oleh : Kresna Bayu Mukti Susena - PTPN KPPN Semarang II

Semarang, 26 Mei 2026 - Dalam rangka menjaga konsistensi mutu pelayanan dan menegakkan integritas tata kelola lingkungan kerja, KPPN Tipe A1 Semarang II, mengadakan kegiatan Refreshment Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, serta Pembekalan Pedoman Auditor Internal.

Kegiatan Refreshment Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016, serta Pembekalan Pedoman Auditor Internal dilaksankan pada tanggal 22 Mei 2026 yang dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN Tipe A1 Semarang II.

Kegiatan pembekalan pedoman auditor internal merupakan agenda yang dirancang sebagai langkah strategis sebagai persiapan dalam menghadapi audit internal, dimana auditor dibekali teknik audit agar proses audit mandiri berjalan objektif.

"Kegiatan ini bukan sekadar persiapan administratif menjelang audit, akan tetapi momentum untuk memastikan bahwa mutu pelayanan dan integritas benar-benar menjadi inti dalam setiap pekerjaan kita" yang disampaikan Kepala KPPN Tiipe A1 Semarang II, dalam sambutannya.

Setelah kegiatan ini, seluruh pegawai KPPN Tipe A1 Semarang II, mendapatkan pemahaman yang merata terkait SMM dan SMAP, sehingga KPPN Tipe A1 Semarang II optimis dapat mempertahankan keberlanjutan SMM dan SMAP.

Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan PER-8/PB/2025 tentang Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut mengakomodir mekanisme pembayaran tagihan melalui : (a) Uang Persediaan dan (b) LS Kontraktual, baik pembayaran sekaligus maupun bertahap.

Pembayaran tagihan secara LS Kontraktual bertahap masih dilakukan tanpa interkoneksi sistem Katalog Elektronik Versi 6 dan SAKTI. Sedangkan metode pembayaran LS Kontraktual secara sekaligus dilakukan secara interkoneksi BAST sistem E Katalog Elektronik Versi 6 dan SAKTI. Dimungkinkan juga dilakukan tanpa interkoneksi (diluar system) apabila terdapat kendala.

Seluruh nominal pengadaan melalu E Katalog versi 6 secara LS Kontraktual didaftarkan kontrak pengadaan barang/jasa-nya pada aplikasi SAKTI dan SPAN, baik dilakukan secara interkoneksi maupun diluar interkoneksi sistem.

SPM LS Kontraktual mengikuti jadwal pencairan dana secara terjadwal , yaitu jatuh tempo nominal dana dari Kas Negara sampai ke rekening penerima, telah disesuaikan pada sistem SAKTI dan SPAN dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat. Jatuh tempo tersebut ditetapkan dua hari kerja sejak tanggal SPM dibuat.

Berbeda dengan SPM LS Kontraktual melalui interkoneksi sistem Katalog Elektronik versi 6 dan SAKTI, jatuh tempo RPD Harian dikecualikan dan dana APBN diterima ke rekening penerima (penyedia barang/jasa) segera setelah SPM disampaikan ke KPPN dan diproses menjadi SP2D. Hal ini merupakan salah satu upaya percepatan realisasi penyerapan anggaran Satker dalam rangka peningkatan kualitas kinerja keuangan Kementerian/Lembaga.

Namun demikian, dimungkinkan pada masa mendatang terdapat pengembangan kebijakan dan sistem melalui proses monitoring dan evaluasi proses bisnis dan penyempurnaan sistem Katalog Versi 6 maupun SAKTI yang berbeda dengan kondisi existing. Sehingga saat ini menjadi “privilege” yang dapat diambil Satker , melakukan pengadaan melalui interkoneksi sistem E Katalog Versi 6 – SAKTI.

Oleh : Heni Roviani - PTPN KPPN Semarang II

Semarang – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II melaksanakan kegiatan Internalisasi Pembangunan Berkelanjutan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen seluruh pegawai dalam menjaga dan memperkuat keberlanjutan budaya integritas serta kualitas pelayanan publik.

Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Semarang II, Sidiq Juniarso. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM yang telah diraih sejak tahun 2014 bukanlah titik akhir pencapaian, melainkan amanah yang harus terus dijaga dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan komitmen seluruh jajaran pegawai agar senantiasa menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam upaya menghadapi tantangan pada tahun berjalan, penguatan struktur organisasi dan perencanaan kerja menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian struktur tim kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan organisasi. Langkah tersebut turut didukung dengan penyusunan rencana kerja tahun 2026 yang lebih komprehensif guna memastikan setiap program dan inovasi yang dijalankan tetap relevan serta memberikan nilai tambah bagi para stakeholder.

Selain itu, akselerasi program Island of Integrity diarahkan tidak hanya untuk memperkuat budaya integritas di lingkungan internal, tetapi juga diperluas hingga menjangkau pihak eksternal dan seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN Semarang II. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem birokrasi yang sehat, akuntabel, dan berintegritas secara menyeluruh.

Melalui kegiatan internalisasi ini, KPPN Semarang II meneguhkan komitmennya untuk terus mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani secara berkelanjutan. Kepala Kantor juga mengajak seluruh pegawai untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan prima yang profesional, nondiskriminatif, serta bebas dari praktik gratifikasi.

Sejalan dengan rangkaian aktivitas kegiatan dalam rangka peringatan hari Bakti Perbendaharaan ke-22 pada instansi vertikal DJPb, KPPN Semarang II menyelenggarakan Kegiatan Bakti Sosial yang bertempat di Masjid Pondok Pesantren Putri Al Burhan Gedawang pada 19 Februari 2026, dihadiri oleh Pimpinan Pondok Pesantren Putri Al Burhan, Perwakilan KPPN Semarang II, serta Santriwati Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Putri Al Burhan.

Acara dibuka oleh Pimpinan Pondok Pesantren Putri Al Burhan, Ustadz Mukhlis. Dalam kesempatan ini, beliau juga menjelaskan terkait program Pendidikan di Pondok Pesantren Al Burhan yang terdiri dari kelas Takhassus, khusus untuk menghafal Al-Qur’an dan kelas regular, yaitu sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dengan tambahan target hafalan Al-Qur’an 15 Juz untuk 3 tahun pembelajaran.

 Berikutnya, Ibu Sri Lestari, pegawai KPPN Semarang II menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Bakti Sosial yang merupakan wujud partisipasi nyata insan Perbendaharaan kepada masyarakat. Beliau juga mengenalkan tentang KPPN Semarang II, beserta tugas pokok dan fungsinya.

Melalui Kegiatan Bakti Sosial ini, diharapkan menjadi wujud kehadiran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberi kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

PEMBIAYAAN DENGAN SUMBER DANA SBSN UNTUK PROYEK YANG TIDAK SELESAI SAMPAI AKHIR TAHUN TIDAK LAGI DENGAN DIPA TAHUN BERIKUTNYA

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN ditampung dalam rekening Khusus SBSN, yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia dan  Bank Umum Syariah . Dana yang ditampung tersebut akan disalurkan dalam rangka pembayaran atas beban APBN untuk pelaksanaan Proyek.

Proyek pada beberapa Kementerian/Lembaga dilaksanakan dengan pembiayaan yang bersumber dari SBSN. Sebelum tahun 2025 pelaksanaan pekerjaan pada akhir tahun anggaran dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran dilaksanakan dengan menggunakan DIPA TA berikutnya. Sisa pekerjaan Proyek untuk kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak periode tahun terakhir dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menambah pagu anggaran tahun berikutnya (DIPA Luncuran)  sepanjang sumber pendanaannya masih tersedia. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 6/PMK.05/2019.

Mekanisme tersebut disempurnakan melalui PMK Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dan juga mencabut peraturan sebelumnya. Atas dasar peraturan tersebut, pekerjaan proyek yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke Tahun Anggaran berikutnya menggunakan pagu Anggaran(DIPA)  Tahun berjalan.

Pemberian kesempatan penyelesaiannya ke tahun untuk anggaran dilanjutkan berikutnya sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan: a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

Oleh : Heni Roviani, PTPN KPPN Semarang II