Serui, 9 April 2026 – Dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan keuangan daerah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Izharul Haq bersama Plt. Kepala KPPN Serui Dadan Koswaran melaksanakan audiensi dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Roi Palunga serta Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Yapen pada Kamis, 9 April 2026.
Serui, 9 Februari 2026 – KPPN Serui menyelenggarakan kegiatan “KPPN Serui Awards” sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja mitra yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025.
Bapak/Ibu Stakeholder KPPN Serui yang terhormat,
Dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan ini kami sampaikan komitmen seluruh jajaran pegawai KPPN Serui untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan:
- Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Misi, Visi, Janji Layanan dan Maklumat Layanan;
- Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; serta
- Bebas dari segala bentuk gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung.
Kami mohon dukungan sepenuhnya dari Mitra Kerja KPPN Serui untuk melaksanakan komitmen tersebut. Apabila ditemukan pelayanan kami tidak sesuai dengan komitmen sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya menyampaikan pengaduan dan saran kepada kami melalui:
- WISE Kementerian Keuangan: https://www.wise.kemenkeu.go.id/
- SIPANDU Direktorat Jenderal Perbendaharaan: https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
- Serui MANISE: https://linktr.ee/SeruiMANISE
Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, perwakilan Kanwil DJPB Provinsi Papua dan KPPN Serui melakukan kunjungan ke Kantor BPKAD Katb. Waropen dalam rangka koordinasi terkait realisasi APBN serta pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda. Beberapa hal yang dibahas dalam kesempatan tersebut antara lain terkait realisasi APBN, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tindak lanjut atas temuan BPK, publikasi Kajian GFS Strategies: Iddle Cash, serta diskusi permasalahan penyusunan LKPD. Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJPD Provinsi Papua juga memberikan plakat apresiasi atas kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik kepada Pemda Kabupaten Waropen. Kegiatan bersama BPKAD Kab. Waropen tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan peran Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai Regional Chief Economist (RCE) serta implementasi atas MoU Forum Komunikasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pempus dan Pemda yang sudah ditandatangani oleh kedua pihak.
Serui - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Serui melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran semester I Tahun 2023 dengan seluruh satuan kerja lingkup KPPN Serui pada rabu (30/08/2023). Bertempat di Aula KPPN Serui, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran mitra kerja KPPN Serui.
Pada Evaluasi Pelaksanaan Anggaran semester I tahun 2023 ini, diberikan penghargaan kepada satuan kerja dengan beberapa kategori yaitu, penyampaian laporan keuangan terbaik, penyampaian LPJ bendahara pengeluaran terbaik , penyampaian SPM gaji terbaik, penggunaan kartu kredit pemerintah terbaik, penyampaian laporan saldo rekening terbaik dan nilai satker dengan IKPA terbaik. Sebagai pengelola anggaran terbaik secara umum pada semester I Tahun 2023 adalah satuan kerja Lapas Kelas II B Serui.
Gatot Setio Harijono menerangkan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Kepala KPPN Serui Gatot Setio Harijono dalam sambutannya, berharap kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup KPPN Serui dapat semakin baik apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Gatot Setio Harijono juga dalam kesempatan ini menegaskan bahwa terdapat beberapa langkah strategis yang mendukung pelaksanaan anggaran yang berkualitas, diantaranya meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper), meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) dan meningkatkan monitoring dan evaluasi.
Gatot Setio Harijono menambahkan, untuk mendukung modernisasi system pembayaran pemerintah dan mendorong cashless society khususnya di lingkup pemerintahan. Satuan kerja agar mengoptimalkan penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Digipay.
Selain itu, sebagai bentuk modernisasi sistem pengelolaan keuangan saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai bentuk inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu, penerapan tanda tangan elektronik (TTE), penerapan aplikasi gaji berbasis web, penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran secara elektronik dan update aplikasi SAKTI modul komitmen untuk pendaftaran data supplier dan data kontrak.
Berikut LKIN 2023 Dapat diunduh di https://drive.google.com/file/d/1yHtPU12MKO5UUpvM3Q3Yn7NaeRboOlDi/view?usp=drive_link
