Penggerak Perubahan: Indonesian Treasury
Oleh: Anton Sitorus, Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga
Di Tahun 2008 ketika Bapak presiden Susilo Bambang Yudoyono mengadakan rapat dengan para menterinya, Bapak presiden menanyakan kepada Menteri Keuangan yang saat itu juga masih dijabat oleh Ibu Sri Muliyani. “Berapa anggaran Negara kita sekarang? dan berapa pengeluaran kita sampai hari ini?” dan Menkeu, Sri Mulyani mengatakan kita belum memiliki sistem yang bisa menjawab itu semua. Akhirnya, dibangunlah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di kawal oleh Ditjen Perbendaharaan dan semenjak januari 2015 telah diresmikan Bapak Presiden Jokowi di Istana Negara. Itu artinya semenjak Januari 2015 semua jawaban atas pertanyaan itu sudah bisa dijawab kapanpun sang presiden ingin mengetahui berapa anggaran dan kebutuhan kita. Itu semua adalah salah satu perubahan yang di inisiasi dan dikawal oleh Ditjen Perbendaharaan. Bahkan Satu setengah dekade lalu, Bapak presiden Jokowi pernah berkunjung dan melihat pelayanan prima di salah satu kantor yakni pelayanan yang efektif dan efisien sewaktu menjabat Walikota Solo dulu dan menginginkan semua kantor pemerintahan melakukan hal yang sama yang diimplementasikan dengan istilah One Stop Service. Kantor itu adalah salah satu unit vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan, tidak lain dan tidak bukan adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Jika kita mundur lebih jauh lagi, dua dekade lalu yaitu sampai tahun 2003, Negara Indonesia tidak memiliki pembukuan, hampir enam puluh tahun negeri ini merdeka, dan laporan keuanganya yang dinamakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dari semenjak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK) yang merupakan salah satu Unit Eselon II dari Ditjen Perbendaharaan. Kita jugalah yang mengawal LKPP mulai dari penilaian disclaimer oleh BPK di tahun awal penyusunan di tahun 2004 hingga mendapat opini terbaik dari sebuah laporan keuangan yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kita peroleh pada tahun 2016 yang lalu.
Ditjen Perbendaharaan memang terlahir sebagai buah dari perubahan. Secara Genetik dapat dikatakan bahwa perubahan itu sudah ada semenjak Ditjen Perbendaharaan terlahir hal inilah yang membuat Ditjen Perbendaharaan tidak akan pernah berhenti berubah untuk mencapai asa menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Perubahan di Ditjen Perbendaharaan itu telah dimulai semenjak tahun 2004, saat paket Undang-Undang Keuangan disahkan. Sebut saja penerapan Treasury single account (TSA), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Digital Payment (DigiPay), Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan lain sebagainya. Perubahan ini semua mempermudah proses bisnis yang lebih cepat dan efisien. Melalui berbagai inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis yang diatur dengan regulasi yang menghasilkan nilai efisiensi yang singnifikan dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Ditjen Perbendaharaan sebagai salah satu Instansi inti pada Kementerian Keuangan terus meningkatkan kemampuan dan dampak kehadirannya baik secara nasional di tingkat pusat juga di tingkat daerah. Melalui peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai wajah Kementerian Keuangan baik melalui perannya sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE) dan juga Financial Advisor (FA).
Ditjen Perbendaharaan dalam rangka mencapai kesempurnaan terus melakukan inovasi untuk mengisi ruang perbaikan. Kehadiran Ditjen Perbendaharaan di daerah melalui kehadiran kanwil Ditjen Perbendaharaan dan juga KPPN, dengan berbagai ide kreatif dan Inovasi yang disesuaikan dengan trend dan arah perubahan kearah layanan yang solutif sesuai kaidah layanan dan aturan yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung agenda pembangunan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan yang optimal. Ditjen perbendaharaan berperan dalam menjaga kinerja APBN agar dapat berdampak maksimal.
Sejalan dengan hal tersebut, sebagai Instansi Vertikal pada Ditjen Perbendaharaan, KPPN Sibolga terus mengembangkan diri menjadi insan perbendaharaan yang adaftif dan berintegritas serta terus memberikan layanan terbaik. Melalui berbagai inovasi untuk memberikan dampak positif kepada internal dan juga eksternal kepada para penerima layanan serta para stakeholders pada KPPN Sibolga. Dengan tujuan KPPN Sibolga selalu memberikan layanan terbaik oleh SDM yang komit, berintegritas, dan adaftif serta siap menerima perubahan dan menjadi agen perubahan itu sendiri.
Penulis yakin, selama Ditjen Perbendaharaan masih ada, akan terus menjadi penggerak perubahan, mari kita jalankan terus peran sebagai penggerak perubahan agar layaklah kita disebut sebagai Treasury-nya Indonesia dimana kata treasury berasal dari kata treasure yang artinya “harta karun” ya kita adalah harta karun itu, kita adalah Indonesian Treasury, kita adalah penggerak perubahan. Mari dengan bangga kita gaungkan jargon kita. Intress Handal…!!!
(Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi)
