Pada tahun 2022, KPPN Sibolga mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1,136 triliun. Jumlah pagu tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp110,775 miliar atau 10,80% dari pagu tahun lalu yang hanya sebesar Rp1,025 triliun.
Pada akhir Januari 2022, KPPN Sibolga mencatat Realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Sibolga pada Januari 2022 sebesar Rp30,99 miliar atau mencapai 2,73% dari total nilai pagu yang dikelola. Realisasi belanja negara senilai Rp30,99 miliar ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp27,60 miliar atau 5,15% dari total pagu sebesar Rp538,22 miliar dan belanja barang senilai Rp3,39 miliar atau 2,02% dari total pagu sebesar Rp167,38 miliar. Sementara itu, belanja modal dan belanja transfer masih belum terdapat realisasi.
Realisasi APBN pada bulan Januari tahun 2022 sebesar 2,73% tersebut mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2021 yaitu mencapai 2,97%. Perbandingan pagu dan realisasi per Januari 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut (dalam juta rupiah).
Penurunan ini disebabkan oleh adanya peralihan implementasi aplikasi SAKTI yang digunakan sebagai platform pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja yang memerlukan pendaftaran user dari setiap pejabat di awal tahun. Disamping itu, pergantian pejabat perbendaharaan juga berdampak pada penurunan realisasi anggaran. Seperti diketahui bahwa sesuai Perpres 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, bendahara wajib memiliki Sertifikat Bendahara. Jika tidak, maka satuan kerja yang bersangkutan harus menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS), tidak dapat mengajukan SPM Uang Persediaan sehingga realisasi menjadi terhambat.
Guna mendukung program sertifikasi bendahara, KPPN Sibolga telah melakukan pendampingan kepada para pejabat perbendaharaan agar mengikuti sertifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kantor pusat. KPPN juga melakukan monitoring bendahara bersertifikat melalui aplikasi SIMSERBA serta menjadi sumber informasi pelaksanaan sertifikasi bendahara di wilayah kerja KPPN Sibolga. Pada tahun ini diharapkan semua pejabat perbendaharaan mengikuti sertifikasi sehingga kegiatan realisasi anggaran berjalan dengan lancar mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah.
KPPN Sibolga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong akselerasi realisasi anggaran satuan kerja melalui koordinasi, sosialisasi dan diskusi terkait kendala dan masalah yang dihadapi oleh satuan kerja dalam penggunaan aplikasi SAKTI maupun terkait teknis perbendaharaan.
Dari sisi pendapatan negara, pada bulan Januari tahun 2022 terealisasi sebesar Rp18,37 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,28% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai Rp24,26 miliar. Pendapatan negara senilai Rp23,20 miliar terdiri dari:
- pendapatan perpajakan sebesar Rp22,04 miliar berupa pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp22.040.649.960 dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp222.000
- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,16 miliar
- Pengembalian Pajak sebesar Rp4,83 miliar
Pendapatan negara tentunya diharapakan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya agar dapat mendukung pembiayaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah.
