Selasa, 19 April 2022, KPPN Sibolga mengadakan Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan tema "Belanja Negara Optimal, Bagian dari Peran APBN yang Sentral". Tema tersebut diangkat dari Majalah Treasury Indonesia Volume 1/2022.

Keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional didorong oleh kebijakan-kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah yang berjalan dengan efektif, dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan berpartisipasi dalam program vaksinasi. Belanja negara berperan penting lewat responsnya yang fleksibel untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. 

Pada tahun 2021, kinerja perekonomian global mulai menguat, termasuk di Indonesia.

• Meskipun sempat terdampak oleh pandemi Covid-19 varian Delta, tetapi pelonggaran untuk aktivitas sosial seiring dengan terkendalinya kasus telah mendukung meningkatnya pula aktivitas ekonomi.
• Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi.
• Vaksinasi Covid-19 yang pelaksanaannya mencapai sebanyak 276 juta dosis atau sekitar 51 persen populasi pada akhir tahun 2021. Total kumulatif vaksinasi di Indonesia ini merupakan nomor lima tertinggi di dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021

• Pada kuartal pertama, sempat mengalami kontraksi 0,7 persen, dipengaruhi oleh kenaikan kasus Covid-19 setelah momen pergantian tahun.
• Pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 7,1 persen karena terkendalinya kasus.
• Pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,5 persen akibat terjadinya lonjakan kasus karena menyebarnya varian Delta. Angka ini tergolong masih cukup baik karena negara tetangga seperti Thailand pada periode yang sama masih mengalami kontraksi -0,3 persen, sedangkan Malaysia -4,5 persen
• Pada kuartal keempat, perekonomian nasional kembali menguat dengan pertumbuhan pada angka 5,02 persen.

 Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 adalah 3,69 persen.

Keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional ini didorong oleh kebijakan-kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah yang berjalan dengan efektif, dengan dukungan partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan berpartisipasi dalam program vaksinasi. Belanja negara berperan penting lewat responsnya yang fleksibel untuk pelaksanaan program PC-PEN. Terbukti, tingkat pengangguran menurun dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,49 persen pada bulan Agustus 2021. Tingkat kemiskinan pun turun dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. APBN pun tetap menjaga kualitas sumber daya manusia, terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.

Kinerja Pelaksanaan APBN

Realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 (114,9 persen dari target atau tumbuh 21,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020). Sedangkan realisasi belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar bangkit dari dampak pandemi Covid-19. APBN sebagai instrumen countercyclical berperan mengatur keseimbangan, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendukung kelangsungan dunia usaha. Karenanya, kebijakan fiskal harus tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2021 mencapai Rp2.001,1 triliun atau meningkat 9,2 persen dari realisasi tahun 2020. Beberapa faktor yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung berbagai program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L, juga bantuan pelaku UMKM dan dunia usaha. Tambahan belanja di bidang kesehatan khususnya diperuntukkan bagi program vaksinasi, biaya perawatan pasien Covid-19, insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta dukungan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan. Naiknya belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk melanjutkan Program Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta Bantuan Subsidi Kuota Internet.

Realisasi belanja non-K/L tahun 2021 mencapai Rp812,0 triliun, meningkat 5,0 persen apabila dibandingkan realisasinya tahun 2020, antara lain terdiri atas subsidi sebesar Rp243,1 triliun atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020 yang digunakan untuk pembebasan/diskon pembayaran listrik, subsidi bunga UMKM, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi, serta subsidi pajak ditanggung pemerintah. Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 capaiannya adalah Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari APBN, meningkat 3,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi anggaran TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer Khusus, serta pemanfaatan Dana Desa untuk pemberian BLT Desa.

Kelancaran pelaksanaan program-program tersebut tentunya memerlukan dukungan dari pengelolaan keuangan negara yang baik, lebih spesifik lagi dalam hal cash management. Ketersediaan kas negara secara tepat waktu dan tepat jumlah akan mendorong realisasi program dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran.