Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi belanja APBN pada KPPN Sijunjung terus menunjukkan tren yang semakin baik. Pada tanggal 31 Desember tahun 2021, realisasi belanja total termasuk realisasi dana transfer mencapai 97,01% di atas target triwulan IV yaitu 90%. Nilai realisasi tahun 2021 ini relatif tinggi dibanding tahun 2020 lalu yang hanya mencapai 93,01%. Adapun belanja pegawai memiliki realisasi paling tinggi yaitu mencapai 100,3% atau mencapai 205 miliar. Nilai realisasi belanja pegawai ini terus bergerak mengingat masih adanya revisi pagu minus di tingkat pusat, sehingga realisasi nanti pada akhirnya tidak melebihi pagu. Selanjutnya urutan kedua tertinggi ada pada belanja modal yaitu telah terealisasi sebesar 107,4 miliar rupiah atau mencapai 99,81%. Urutan berikutnya adalah penyerapan belanja barang mencapai 97,27% atau senilai 99,6 miliar rupiah. Sedangkan Realisasi belanja transfer mencakup realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa yakni 94,59%% atau mencapai 388 miliar.
Selanjutnya adalah melihat pola kontribusi ketidakserapan (undisbursed) dibanding periode yang sama tahun 2021. Undisbursed menunjukkan seberapa besar kontribusi ketidakserapan belanja pegawai/barang/modal dibanding total realisasinya. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat ketidakkonsistenan ketidakserapan belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yaitu pada belanja barang dan modal.
Pada masing-masing jenis belanja, proporsi ketidakserapan cenderung berbeda. Namun demikian dibanding tahun 2020, ketidakserapan belanja pegawai dan belanja modal dibanding tahun 2020 relatif rendah, hal ini menunjukkan penyerapan pada kedua jenis belanja ini relatif tinggi. Selanjutnya adalah ketidakserapan belanja barang yang cukup tinggi di tahun 2021 dibanding tahun 2020, hal ini menunjukkan realisasi belanja barang pada tahun 2021 cenderung rendah dibanding tahun 2020 lalu.
Selanjutnya, apresiasi disampaikan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga lingkup KPPN Sijunjung dalam mengelola dan merealisasikan anggaran lebih baik dibanding tahun 2020 lalu dan melebihi target tahunan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional, untuk menggerakan roda perekonomian di daerah yang banyak terdampak akibat pandemi covid-19. Meskipun demikian, diharapkan pada tahun 2022, dapat dilakukan akselerasi realisasi dan menghindari penumpukan belanja di akhir periode anggaran dengan tetap melakukan pengendalian internal serta menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. (editor)
