Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Namun, WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Adalah kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD,” tegas Presiden dalam kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/07). Tahun ini LKPP mendapatkan predikat WTP untuk kedelapan kalinya berturut-turut.

Di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap di atas 5% merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Namun, untuk dapat berkompetisi dengan negara-negara lain, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang.

“Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih berfokus kepada hasil atau capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” sebut Presiden. “Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur.”

Kegiatan penyerahan LHP kali ini mengangkat tema Menguatkan Fondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya upaya bersama dengan berbagai sektor baik lembaga negara, pemerintah, institusi pendidikan, swasta, maupun masyarakat. Diharapkan, dengan demikian tercipta keselarasan dan kolaborasi dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program pembangunan sehingga visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara tersebut juga dihadiri oleh para menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh sejumlah pejabat Kementerian Keuangan di antaranya Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Adapun Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan bahwa transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi. 

“Dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dinamika pengelolaan keuangan negara yang makin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi-stakeholders engagement yang efektif sekaligus kolaboratif,” terangnya. [LRN/SW]

Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan

        Dalam rangka pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023, dengan ini telah dilaksanakan kegiatan Jalan Sehat Road To Hakordia dengan dengan tema Hakordia tahun ini: “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju”, diharapkan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi publik untuk meningkatkan kesadaran dalam memberantas korupsi, sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dengan terus menumbuhkan inisiatif dan rasa kepemilikan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

        Tujuan utama kegiatan Road to Hakordia 2023 untuk memberikan kesadaran akan bahaya dan dampak korupsi bagi masyarakat. Dengan memperingati Hakordia, KPPN Sijunjung turut mengambil peran dalam upaya dunia memberantas korupsi. Hakordia juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait kinerja dalam mendorong gerakan antikorupsi di Indonesia.

        Ruang lingkup pada kegiatan Road To Hakordia 2023 ini meliputi :

• Kegiatan Jalan Sehat menuju RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Taman Kota Sijunjung
• Pembagian Tumbler Anti Korupsi kepada masayarakat dan anak sekolah
• Pembagian gantungan kunci anti Korupsi kepada masayarakat dan anak sekolah

      Kegiatan berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti, diharapkan melalui kegiatan ini, Pegawai KPPN Sijunjung diharapkan dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai baik dan menghindari segala hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi serta menebarkan perilaku anti korupsi ke msayarakat luas.

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Biro Organta sedang mengadakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan (SKPLPK) tahun 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Kemenkeu selama satu tahun terakhir (2023-2024).

 Kegiatan ini dilaksanakan dengan kolaborasi seluruh pejabat/pegawai unit Eselon I/LNSW dan Tim Peneliti dari P2EB FEB Universitas Gadjah Mada. Data responden akan diambil di 7 kota: Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Ambon, dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2024.

 Bagi pengguna layanan Kemenkeu yang terdata sebagai responden, dimohon untuk berkenan memberikan masukan dan penilaian yang konstruktif untuk membantu Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas layanan.

Bersama, mari kita ciptakan layanan Kemenkeu yang Tepercaya!

#DJPbHAnDAL #SKPLKemenkeu2024

        Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan peran KPPN sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor daerah melalui keikutsertaan di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta akselerasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Transfer Ke Daerah (TKD) lainnya di Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah ruang lingkup KPPN Sijunjung, KPPN Sijunjung mengadakan koordinasi langsung dengan Pemda Kabupaten Sijunjung pada tanggal 9 November 2023 dan Kota Sawahlunto pada tanggal 10 November 2023. Dari pihak KPPN Sijunjung, kunjungan tersebut dihadiri oleh Ibu Ikasari Heniyatun selaku Plt. Kepala KPPN Sijunjung dan staff seksi Bank KPPN Sijunjung.

      Pada kunjungan KPPN Sijunjung di Kabupaten Sijunjung pada tanggal 9 November yang bertempat di Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung, Bapak Endi Nazir selaku Penanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa pengendalian inflasi dilakukan di bidang perekonomian dengan melakukan rapat setiap minggu untuk memantau tingkat inflasi yang terjadi secara aktual di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten SIjunjung juga melakukan diskusi intern bersama Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat terkait pengendalian inflasi dan penggalian potensi daerah. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam penggalian potensi daerah di Kabupaten Sijunjung adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebenarnya bisa dibilang Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah pencanang dalam pelaksanaan KPBU di Sumatera Barat, namun pihak Pemda Kabupaten Sijunjung masih butuh melakukan adopsi pelaksanaan KPBU di daerah lain yang pelaksanaannya lebih berkembang seperti Kabupaten Dharmasraya.

      Sedangkan dalam diskusi terkait dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik yang sudah menjelang deadline akhir tahun, Ibu Aziza Rahman selaku Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menerapkan regulasi internal bahwa pengajuan pencairan penyaluran DAK Fisik diajukan kepada Pemerintah Daerah oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paling lambat H-1 sebelum deadline penyaluran DAK Fisik yang tertanggal 15 Desember 2023. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dalam pengajuan dan verifikasi penyaluran DAK Fisik di hari-H deadline penyaluran. Selain itu Pemda Kabupaten Sijunjung juga menunggu langkah dan arahan selanjutnya terkait dengan perekaman penggunaan sisa DAK Fisik Tahun 2020, pencatatan kelebihan Dana Alokasi Umum Tahun 2023 apakah termasuk ke dalam SiLPA, serta menunggu terbitnya KMK tentang penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Guru untuk Kabupaten Sijunjung karena sampai sekarang Kabupaten Sijunjung masih belum mendapatkan penyaluran terkait.

      KPPN Sijunjung melanjutkan kunjungan pada keesokan harinya tanggal 10 November 2023 di Ruang Rapat VIP Balai Kota Sawahlunto. Dalam diskusi pengendalian inflasi sebagai wujud pelaksanaan tugas dan peran KPPN sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor daerah melalui keikutsertaan di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bapak Afridarman selaku perwakilan BPKAD Kota Sawahlunto menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah melaksanakan berbagai upaya penekanan angka inflasi di Kota Sawahlunto. Mayoritas upaya yang dilakukan berfokus kepada perekonomian hasil pertanian/perkebunan seperti optimalisasi tim satgas ketahananpanganan, menjamin ketersediaan pangan melalui lahan abadi beririgasi, pengolahan sistem perbenihan tanaman pangan, diversifikasi pangan, kampanye tidak boros pangan, gerakan pangan murah, serta pemberian bantuan pangan dengan menyalurkan cadangan beras pemerintah. Upaya-upaya ini dapat menekan laju inflasi di wilayah Kota Sawahlunto dimana kondisi inflasi Kota Sawahlunto per minggu ke-2 Bulan November 2023 adalah sebesar 2,27%. Hal yang menjadi concern selanjutnya dalam pengendalian inflasi adalah tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tidak stabil dimana nilai IPH Kota Sawahlunto bisa senantiasa rendah namun juga bisa mendadak meroket dalam satuan digit. Oleh karena itu, diharapkan KPPN Sijunjung dapat membantu dalam ekstensifikasi upaya-upaya Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam menekan laju inflasi di Tahun Anggaran 2023 ini.

      Sedangkan dalam diskusi terkait dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik yang sudah menjelang deadline akhir tahun, Kota Sawahlunto menunjukkan progress yang cemerlang dimana dari tiga wilayah kerja penyaluran TKD di KPPN Sijunjung hanya Kota Sawahlunto yang sudah mengajukan DAK Fisik Tahap 3 untuk bidang SD dan SMP. KPPN Sijunjung memberikan apresiasi terhadap Pemda Kota Sawahlunto mengingat penyaluran terkait juga termasuk salah satu penyaluran DAK Fisik yang tercepat di lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, KPPN Sijunjung juga mengingatkan masing-masing OPD pengampu DAK Fisik di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto agar selalu memantau perkembangan kontraktor yang memenangkan tender agar tidak terjadi permasalahan dalam penyaluran DAK Fisik Kota Sawahlunto baik penyaluran bertahap maupun sekaligus rekomendasi yang mana deadlinenya sama-sama jatuh di tanggal 15 Desember 2023. Selain itu Ibu Yofi Aldiana dari Dinas Sosial yang juga mengampu penyaluran Dana Desa dan Insentif Fiskal di Kota Sawahlunto juga menyatakan keheranannya dimana pada Tahun Anggaran 2023 ini Kota Sawahlunto tidak mendapatkan Dana Insentif Fiskal padahal dalam bidang pengelolaan Nagari/Desa Kota Sawahlunto memiliki tingkat angka stunting paling rendah se-Sumatera Barat. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi KPPN Sijunjung untuk bisa dilakukan konfirmasi selanjutnya mengingat untuk tahun depan Pemda Kota Sawahlunto mendapatkan Dana Insentif Fiskal secara Umum.

      Dari koordinasi yang telah dilaksanakan oleh KPPN Sijunjung selama dua hari tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengendalian inflasi, Pemda Kabupaten Sijunjung sudah melakukan pengendalian dengan metode rapat pemantauan tingkat inflasi yang dilaksanakan setiap minggu dan juga koordinasi pelaksanaan KPBU baik dengan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat maupun dengan daerah lain yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan KPBU.. Sedangkan dalam diskusi terkait Transfer Ke Daerah (TKD) dalam hal penyaluran DAK Fisik Pemda Kabupaten Sijunjung sudah menerapkan peraturan pengajuan dokumen penyaluran dari OPD ke Pemda paling lambat H-1 dari deadline penyaluran DAK Fisik agar tidak terjadi kendala di hari-H deadline. Selebihnya Pemda Kabupaten Sijunjung masih menunggu arahan dalam perekaman penggunaan sisa DAK Fisik Tahun 2020, perlakuan sisa DAU Tahun Anggaran 2023, dan pencairan Gaji THR Guru TA 2023. Sedangkan untuk Kota Sawahlunto dalam hal pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai macam upaya penekanan laju inflasi yang mayoritasnya berfokus di bidang perekonomian pangan serta pertanian/perkebunan dengan angka inflasi 2,27%. Selanjutnya untuk ke depannya barangkali diperlukan asistensi DJPB terkhususnya KPPN Sijunjung dan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat dalam penekanan tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Sawahlunto. Untuk penyaluran DAK Fisik, Kota Sawahlunto telah menunjukkan progress impresif dimana menjadi salah satu daerah tercepat dalam penyaluran DAK Fisik Tahap ke-3 di Sumatera Barat. Sedikit catatan dari koordinasi ini adalah dalam penyluran Dana Insentif Fiskal dimana pada Tahun Anggaran 2023 ini Kota Sawahlunto tidak mendapatkan Dana Insentif Fiskal padahal dalam bidang pengelolaan Nagari/Desa Kota Sawahlunto memiliki tingkat angka stunting paling rendah se-Sumatera Barat. Dengan adanya kunjungan selama dua hari ini diharapkan dapat memperkuat peran KPPN Sijunjung sebagai Treasurer Regional Chief Economist dan Financial Advisor daerah melalui keikutsertaan di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan akselerator sekaligus medium aspirasi Pemerintah Daerah di lingkup KPPN Sijunjung dalam penyaluran Transfer Ke Daerah TA 2023 yang sudah menjelang deadline akhir tahun. Dengan ini diharapkan KPPN Sijunjung dapat membantu Pemda Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan pengendalian inflasi terkait.